Penjelasan Erick Thohir Soal Foto Diri di Undangan Deklarasi Muda Berakhlak Prabowo-Gibran

Liputan6.com, Jakarta - Viral di media sosial Twitter atau X adanya poster undangan Deklarasi Muda Berakhlak for Capres Cawapres Prabowo-Gibran yang akan berlangsung pada Selasa 19 Desember besok. Dalam undangan tersebut terpampang jelas wajah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir  disamping foto Prabowo Gibran. 

Undangan tersebut juga menggunakan nilai yang tengah dijalankan oleh Kementerian BUMN dan Kementerian PANRB yaitu berAkhlak. Poster tersebut diunggah melalui akun X @Murthadaxxxx.

"Core value BUMN dan Kemen PAN-RB kok dipakai kampanye. Ngawur banget!," tulis @Murthadaxxxx, dikutip, Senin (18/12/2023).

Erick Thohir pun angkat suara terkait viralnya deklarasi paslon nomor urut dua. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat dalam kampanye tersebut.

"Kan saya tidak boleh. Kalau mereka pun naruh gambar saya. Saya enggak datang, kan bukan berarti saya, kecuali saya datang. Itu kan beda. Ini kan saya enggak datang," ujar Erick kepada media, Jakarta, Senin (18/12/2023).

Erick mengakui bahwa kampanye tersebut dilakukan oleh para relawannya. Namun ia tidak bisa melarang para relawannya untuk mendukung salah satu paslon.

"Cuman kalau relawan saya melakukan ada yang ke sini, ada yang ke sini. Ya saya gimana? Memang dulu relawannya kan. Saya tidak bisa melarang relawan-relawan yang dulu mendukung saya untuk pro ke siapa karena itu pilihan mereka," terangnya

Lebih lanjut, Erick bilang pada saat acara deklarasi tersebut, dirinya akan berangkat ke Arab Saudi dan memastikan bahwa dirinya tidak akan hadir di acara tersebut.

"Ada saatnya terlibat tapi kan nggak hari ini. Saya sekarang kampanye buat BUMN. Kalau itu akhlak kan banyak yang pakai," tutupnya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tak masuk dalam struktur Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Alasannya, Erick Thohir punya tugas berat mengurus kementerian yang dipimpinnya. Terlebih, saat ini ia juga menjadi Menteri Ad Interim Menko Kemaritiman dan Investasi.

"Pak Erick Thohir itu kan sekarang posisinya menjadi menteri BUMN dan Ad Interim Menko Marinves, dua jabatan Menko dan Menteri BUMN sudah sangat berat sekali," kata Sekretaris TKN Prabowo-Gibran Nusron Wahid di Sekber Relawan Prabowo-Gibran, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (17/11).

Nusron khawatir tugas negara menjadi mandek karena kesibukan kampanye bila semua menteri yang mendukung pasangan Prabowo-Gibran bergabung ke struktur TKN.

"Kalau semua menteri akan ditarik masuk ke TKN terus yang urus negara siapa? Jangan, jangan. Nanti kalau semua masuk TKN kan enggak boleh, pelayanan publik negara selama 3 bulan ini mandek dan stuck karena orangnya kampanye semua," ujarnya.

Meski begitu, Nusron mengklaim Erick Thohir tetap akan membantu pemenangan Prabowo-Gibran. Hanya saja, Ketum PSSI ini tidak masuk struktur TKN.

"Kalau beliau kan sebagai warga negara pasti punya preferensi politik, kalau membantu pasti membantu, karena beliau juga dekat sekali dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran, itu pasti akan membantu. Tapi kalau harus masuk tim nanti yang bekerja di pemerintah siapa?" tuturnya.

"Mendukung tapi tidak masuk struktur itu aja. Kalau enggak tanya aja dia sendiri, bapak mendukung apa enggak? Tanyakan saja," ucap Nusron Wahid memungkasi.

Struktur dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran resmi diumumkan. Dari seluruh nama yang dibacakan oleh Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid. Diketahui dua nama menteri Jokowi yakni Bahlil Lahadalia dan Erick Thohir tidak masuk dalam divisi mana pun dalam komposisi tim tersebut. 

Menjawab hal itu, Ketua TKN Prabowo-Gibran Rosan Roeslani beralasan absennya kedua nama tersebut dikarenakan mereka adalah menteri. Meski, diketahui, Bahlil dan Erick Thohir secara terbuka sudah mendaulatkan dirinya mendukung pemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

“Erick dan Bahlil, mereka adalah menteri aktif apalagi Erick dua jabatan Menko ad interim Maritim Investasi dan menteri BUMN,” jawab Rosan di Hotel Grand Kemang Jakarta, Senin (6/11/2023).

Rosan menambahkan, meski menteri bisa menggunakan hak cuti jika hendak ikut berkampanye memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu, namun dia melihat pemerintahan tidak akan berjalan baik jika banyak menteri yang cuti.   

“Ya kembali lagi ini kan memang, kalau semuanya ikut kampanye kan nanti yang ngurus negara siapa? Ya kan,” jawab dia.