Utang Indonesia Tembus Rp 8.000 Triliun, Airlangga Hartarto: Masih Aman

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan bahwa utang Indonesia masih dalam level aman. Airlangga mengutip catatan resmi per 30 November 2023, total utang pemerintah sudah menyentuh Rp 8.041 triliun atau naik Rp 90,49 triliun dari bulan sebelumnya sebesar Rp 7.950 triliun.

“Rasio utang kita juga level aman di bawah 40 persen, yaitu 38 persen," kata Airlangga dalam kegiatan Seminar Nasional Outlook Perekomonian Indonesia di St. Regis Jakarta, Jumat (22/12/2023).

Menurut APBN Kita, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) per 30 November 2023 mencapai 38,11 persen, naik dari level 37,95 persen di bulan sebelumnya.

Dalam kesempatan itu, Airlangga kembali menyoroti kinerja ekonomi Indonesia yang tumbuh kuat di tengah ketidakpastian global.

Seperti diketahui, ekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan yang ekspansif di level 5 persen.

"Kita di atas pertumbuhan rata-rata negara maju maupun negara berkembang," ucap Airlangga.

“Bank Dunia memproyeksi ekonomi Indonesia akan terjaga di level 5 persen hingga 2026 mendatang,” beber Menko.

Tak hanya itu, tingkat inflasi RI juga terkendali di target sasaran pemerintah 3 persen plus minus 1 persen. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat inflasi Indonesia berada di angka 2,86 persen year-on-year pada November 2023.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mengungkapkan aliran masuk modal asing dalam bentuk investasi portofolio ke pasar keuangan domestik terus berlanjut, di mana net inflows pada triwulan IV (hingga 19 Desember 2023) tercatat sebesar USD 5,1 miliar.

Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir November 2023 juga naik menjadi USD 138,1 miliar, atau setara pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

“NPI 2023 secara keseluruhan diprakirakan tetap sehat dengan transaksi berjalan dalam kisaran surplus 0,4% sampai dengan defisit 0,4% dari PDB,” beber Gubernur BI Perry Warjiyo, dalam konferensi pers Hasil RDG Edisi Desember 2023, Kamis (21/12/2023).Kinerja positif NPI tersebut diprakirakan berlanjut pada 2024, didukung oleh berlanjutnya aliran masuk modal asing sejalan dengan prospek perekonomian domestik yang meningkat, serta tetap rendahnya defisit transaksi berjalan dalam kisaran defisit 0,1% sampai dengan defisit 0,9% dari PDB.

Neraca Perdaganganbahwa surplus neraca perdagangan berlanjut pada November 2023.

“Surplus neraca perdagangan berlanjut pada November 2023 sebesar 2,4 miliar dolar AS, didukung oleh ekspor komoditas utama Indonesia, seperti batu baraubernur BI.

Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga BI di kisaran 6% pada bulan Desember 2023.

“Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 20 dan 21 Desember 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 6%, Suku Bunga Deposit Facility juga tetap sebesar 5,25% dan Suku Bunga Lending Facility sebesar 6,75%,” ungkap Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers Hasil RDG Desember 2023, Kamis (21/12/2023).

Perry Warjiyo memastikan, keputusan mempertahankan BI-Rate pada level 6% ini tetap konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro stabilitas, yaitu untuk penguatan stabilisasi nilai tukar rupiah serta langkah preventif dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5%+-1% pada tahun 2024.

“Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap pro growth, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” sambungnya.

Perry Warjiyo lebih lanjut menyampaikan, kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga.

“Akselerasi digitelisasi sistem pembayaran juga terus didorong untuk meningkatkan volume transaksi sih dan memperluas inklusi ekonomi keuangan digital, termasuk digitalisasi transaksi keuangan pemerintah pusat dan daerah,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur BI juga mengumumkan bahwa terhitung mulai 21 Desember 2023 Bank Indonesia menggunakan nama BI-Rate sebagai suku bunga kebijakan menggantikan BI 7 Day Reverse Repo Rate untuk memperkuat komunikasi kebijakan moneter.

Perry Warjiyo menjelaskan, penggantian nama ini tidak mengubah makna dan tujuan BI Rate sebagai kebijakan moneter BI, serta operasionalnya tetap mengacu pada transaksi Reverse Repo Bank Indonesia tenor 7 hari.