Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Tory Damantoro, meminta perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor karya untuk segera melakukan penyelesaian utang terhadap sejumlah vendor. Menyusul, tengah gencarnya aksi BUMN karya untuk melakukan divestasi atau pelepasan ruas tol dalam beberapa waktu ke depan.
Meski demikian, Tory tidak menyebutkan secara pasti vendor yang dimaksud. Dia juga tidak menyebutkan nominal utang BUMN karya terhadap mitranya dalam membangun jalan tol.
Baca Juga
"MTI berharap uang divestasi jalan tol ini digunakan untuk membayar utang BUMN karya ke vendor kan, seperti yang kemarin ramai," ujar Tory dalam acara konferensi pers Catatan Akhir Tahun MTI di Stasiun Kereta Cepat Whoosh Halim, Jakarta Timur, Rabu (27/12/2023).
Tory menyebut, percepatan penyelesaian utang BUMN karya terhadap vendor konstruksi ini untuk memperbaiki tata kelola ekosistem sektor infrastruktur di Indonesia. Mengingat, pemerintah tengah serius menggenjot pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia.
Advertisement
"Penyelesaian tuntas pembayaran vendor konstruksi untuk menerapkan semangat UU jasa konstruksi, dan menjaga momentum pembangunan infrastruktur transportasi ke depan," tegas Tory.
Utang BUMN Lainnya
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merespon pernyataan Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) terkait utang perusahaan BUMN kepada perusahaannya, PT Bukaka Teknik Utama senilai Rp300 miliar.
Erick menyebut, utang perusahaan BUMN terhadap perusahaan milik JK tersebut untuk pembangunan proyek lama.
Namun dia dia tidak merinci secara detail kronologi atas utang yang dimaksud. Dengan kata lain, utang terjadi sebelum dirinya menjabat Menteri BUMN.Â
"Saya yakini ini kan project (proyek) lama ya, maksudnya bukan zaman saya," kata Erick kepada awak media di Jakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (13/10).
Â
Contoh
Erick mencontohkan, pada 2016 silam juga terdapat perusahaan BUMN yang masih memiliki utang atas proyek pembangunan jalan tol. Dia tidak mengungkap perusahaan BUMN yang dimaksud maupun vendor yang masih memiliki piutang ke perusahaan milik negara.Â
Meski begitu, Erick mengaku akan mengecek pernyataan JK terkait piutang terhadap perusahaan BUMN senilai Rp300 miliar.
Dia juga berjanji untuk terus melanjutkan program bersih-bersih di tubuh perusahaan BUMN sebagaimana kesepakatan bersama Komisi VI DPR RI.
Advertisement