Liputan6.com, Jakarta Calon Wakil Presiden Nomor Urut 03 Mahfud MD angkat suara soal kasus pemilikan lahan ilegal yang berlarut-larut. Pasalnya, itu turut menimbulkan dampak ekologis baik di sisi darat maupun laut.
Menurut dia, penyelesaian persoalan ini harus menyeluruh dari hulu ke hilir. Mahfud lantas berkomitmen untuk membuka data soal informasi agraria, termasuk kehutanan.
Baca Juga
"Saya punya pengalaman di dalam sidang-sidang yang membicarakan soal ini, informasinya tertutup. Siapa yang punya lahan ilegal di sebelah sana," kata Mahfud MD dalam sesi sidang debat Cawapres kedua, Minggu (21/1/2024).
Advertisement
"Ketika dibuat daftar, ndak ada di dalam daftar. Sementara ada masyarakat yang punya data. Ketika ditanyakan, baru ditunjukan. Jadi penyelesaiannya ndak bisa menyeluruh, karena kemudian atas nama keterbukaan informasi publik mereka katakan ini rahasia," ungkapnya.
Mahfud menilai kasus seperti itu tidak bisa dirahasiakan. Pemerintah seharusnya punya daftar lengkap terkait data perampasan tanah rakyat, lokasi kasus terjadi, hingga siapa yang melakukan aksi penyerobotan perkebunan sawit.
"Setelah diselidiki apa yang terjadi dalam analisis. Nah itu permainannya memang buruk, sehingga selalu disembunyikan. Ketika orang tahu baru dikeluarkan satu-satu. Tidak ada penyelesaian yang menyeluruh," keluhnya.
Oleh sebab itu, Mahfud menekankan pentingnya keterbukaan informasi tentang data-data. Jika pemerintah hendak menyelesaikan permasalahan itu, data jadi basis utama."Bicara soal rekam jejak, kita ikut dalam upaya penyelesaian satu peta sebagai rujukan untuk masalah-masalah tersebut," ujar Mahfud MD.