Menko Airlangga Sebut Anggaran Bansos Melibatkan Kementerian Sosial

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebutkan pembahasan anggaran bantuan sosial (bansos) melibatkan Kementerian Sosial. Ia membantah jika Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini tidak dilibatkan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Kalau anggarannya, dari Kementerian Sosial pasti terlibat oh anggarannya di Kementerian Sosial, kalau anggaran terlibat ya pasti terlibat anggaran pos di situ," ujar Airlangga singkat kepada awak media di TPS 05 yang terletak di SMKN 6, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (14/2/2024).

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima menyatakan, pembagian bantuan sosial (Bansos) untuk masyarakat telah disalahgunakan bagi kepentingan elektoral. Bansos dinilai telah dimanfaatkan untuk mengeksploitasi kemiskinan. 

Politikus PDI Perjuangan itu menyatakan, Bansos yang seharusnya dibagikan Kementerian Sosial (Kemensos)  berdasarkan data kemiskinan, kini  disalurkan  menurut  tingkat kepadatan penduduk di sejumlah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Bahkan, Kemensos tidak lagi dilibatkan.

Aria mengatakan, berdasarkan informasi Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini,  saat ini pemerintah menggunakan data dari Kemenko PMK dalam pembagian Bansos. Ia juga mengaku tidak rela pembagian Bansos dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi), seperti yang terjadi belakangan ini.

"Data validasi Bansos yang dimiliki  Kementerian Sosial, yang rutin diperbaiki, infonya tidak dipakai dalam penyebaran atau pembagian Bansos, pada  bulan Januari dan Februari 2024," ujar dia. 

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Dia juga menyayangkan, pembagian Bansos yang dilakukan hanya berdasarkan kepadatan penduduk di sejumlah daerah di Jawa Tengah. 

Aria menilai, pada Desember 2023, Presiden Jokowi membagikan  BLT Puso (BLT bagi petani yang gagal panen) yang hanya dibagikan di Jawa Tengah.  Bantuan yang akan diberikan sebesar Rp8 juta per 1 hektare lahan pertanian. Sementara itu, untuk kelompok tani, diberikan bantuan sekitar Rp122 juta, Rp180 juta hingga Rp200 juta. 

"Itulah yang kita tahu, yang dipakai merupakan data elektoral, berdasarkan kepadatan penduduk. Kemudian, daerah mana yang memberikan efek elektoral tinggi di situlah Bansos diberikan. Bansos memang untuk rakyat, PDI Perjuangan setuju. Tetapi, caranya jangan didasarkan dan dikerdilkan untuk kepentingan elektoral, tapi sesuai kebutuhan rakyat,” pungkas Aria.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah persolan kenaikan harga dan kelangkaan stok beras saat ini diakibatkan oleh program bantuan sosial (bansos) pangan yang digulirkan Pemerintahan Jokowi.

Airlangga mengatakan, program bansos pangan berupa beras ini sudah dijalankan pemerintahan Jokowi sejak tahun 2023 lalu.

"Tidak , tidak (bansos). Bansos kan ini jalan  terus, dan ini udah dari tahun kemarin juga udah jalan," ujar Airlangga kepada awak media di TPS 05 yang terletak di SMKN 6, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (14/2/2024).

Untuk mengatasi kenaikan harga dan kelangsungan stok beras, kata Airlangga, Jokowi meminta Perum Bulog untuk meningkatkan pasokan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pangan (SPHP) yang berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP). Yakni dari rata-rata 150.000 ton menjadi 250.000 ton 

"Jadi, pertama stok (Bulog) itu ada 1,2 juta ton. Kemarin dibahas dengan bapak presiden stabilisasi harga beras atau sphp ditingkatkan dari biasanya sekitar sampai dengan 150.000 dinaikkan ke 250.000 (ton)," ujarnya.

Pengemasan Ulang

Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta adanya pengemasan ulang beras SPHP produksi Bulog dari yang beredar 5 kilogram saat ini hingga subsidi ongkos. Pengemasan ulang ini disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan di setiap wilayah.

"Kemudian diminta untuk distribusinya di permudah, artinya kalau biasanya kan sphp dalam kilogramnya 5 kilo, jadi untuk beberapa wilayah didistribusi silakan pakai kiloan yang lebih besar dan ongkosnya diganti itu kemarin solusi yang disampaikan," pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), Reynaldi Sarijowan mengatakan, kenaikan harga beras telah memecahkan rekor tertinggi di era pemerintahan Jokowi.

Reynaldi mencatat, saat ini harga beras medium dijual Rp13.500 per kilogram (kg). Sedangkan beras premium sudah menyentuh Rp 18.500 per kg.

"Ini harga beras tertinggi sepanjang pemerintahan presiden Jokowi," ujar Reynaldi kepada merdeka.com di Jakarta, Senin (12/2).

Selain alami kenaikan harga, lanjut Reynaldi, pasokan beras medium maupun premium juga mulai langkah di pasar tradisional.Kondisi ini menyebabkan harga beras menjadi semakin mahal.

"(Saat ini) beras melonjak dan sulitnya beras didapati di pasar tradisional," ungkap Reynaldi

Reynaldi menyebut, kenaikan dan kelangkaan beras ini diakibatkan oleh ketidakakuratan data pemerintah atas pasokan beras untuk kegiatan bantuan sosial (bansos) pangan maupun konsumsi masyarakat secara umum.

Kondisi ini diperparah dengan ketidaksiapan pemerintah dalam menghadapi badai El-Nino.