Mau Dibubarkan, Simak Deretan BUMN yang Sakit

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana melakukan konsolidasi perusahaan pelat merah, termasuk memangkas perusahaan jumlah BUMN menjadi 30. Rencana ini ditargetkan rampung dalam sepuluh tahun mendatang atau selama periode 2024-2034.

Adapun perusahaan BUMN yang akan dikonsolidasikan adalah yang memiliki kinerja keuangan yang tak sehat. Berdasarkan data PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), setidaknya ada 22 BUMN sakit, 7 di antaranya sudah dibubarkan.

BUMN yang dibubarkan itu antara lain PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT Industri Gelas (Persero) atau Iglas, PT Kertas Leces (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero), dan PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional (Persero) atau PANN.

Daftar BUMN

Dari jumlah itu, 6 BUMN sudah resmi dibubarkan dengan landasan Peraturan Pemerintah dan masuk proses penjualan aset. Sementara 1 BUMN, yakni PANN masih menunggu penerbitan PP pembubaran.

• PT Barata Indonesia (Persero)
• PT Boma Bisma Indra (Persero)
• PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
• PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)
• PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)
• PT Djakarta Lloyd (Persero)
• PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)
• PT Persero Batam
• PT Inti (Persero)
• Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI)
• PT Indah Karya (Persero)
• PT Amarta Karya (Persero)
• PT Semen Kupang (Persero)
• PT Primissima (Persero)
• PT PANN Pembiayaan Maritim

Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa BUMN harus memiliki tiga pilar. Pertama, BUMN harus menjadi korporasi yang sehat agar dapat berkontribusi terhadap pendapatan negara melalui pajak dan dividen.

Pilar kedua, BUMN harus memberikan sumbangsih terhadap pertumbuhan ekonomi. Dia mencontohkan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur di Bali oleh pemerintah bekerja sama dengan PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney merupakan salah satu upaya BUMN untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

"KEK Sanur yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2022 merupakan inisiatif strategis pemerintah untuk memanfaatkan potensi kawasan Sanur sebagai destinasi pariwisata kesehatan, dengan menjadikan Bali sebagai landmark dalam peningkatan dan diversifikasi perekonomian Indonesia," kata Erick.

Pilar ketiga BUMN, lanjut Erick Thohir, adalah BUMN harus menjadi penggerak ekonomi kerakyatan, apalagi saat ini sebanyak 92 persen dari total kredit ultra mikro dan mikro di Indonesia disalurkan oleh BUMN.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa kementeriannya telah merancang peta jalan untuk periode 2024–2034 terkait rencana konsolidasi perusahaan pelat merah, termasuk memangkas perusahaan jumlah BUMN menjadi 30.

“Kalau bisa BUMN berjumlah 30-an. Sekarang menjadi 41 pun baru tahun ini … Nah ke depan 30-an,” ucap Erick Thohir melansir Antara di Jakarta, Selasa (5/3/2024).

Sejak awal menjabat pada 2019, Erick merencanakan pengurangan jumlah BUMN. Pada Juni 2020, Kementerian BUMN telah mengurangi jumlah entitasnya dari 142 perusahaan menjadi 107 perusahaan.

Ini dilakukan sebagai bagian dari program restrukturasi BUMN, yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja BUMN.

Erick menegaskan bahwa BUMN harus memiliki tiga pilar. Pertama, BUMN harus menjadi korporasi yang sehat agar dapat berkontribusi terhadap pendapatan negara melalui pajak dan dividen.

Pilar kedua, BUMN harus memberikan sumbangsih terhadap pertumbuhan ekonomi. Dia mencontohkan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur di Bali oleh pemerintah bekerja sama dengan PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney merupakan salah satu upaya BUMN untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

KEK Sanur yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2022 merupakan inisiatif strategis pemerintah untuk memanfaatkan potensi kawasan Sanur sebagai destinasi pariwisata kesehatan, dengan menjadikan Bali sebagai landmark dalam peningkatan dan diversifikasi perekonomian Indonesia.

Pilar ketiga BUMN, lanjut Erick, adalah BUMN harus menjadi penggerak ekonomi kerakyatan, apalagi saat ini sebanyak 92 persen dari total kredit ultra mikro dan mikro di Indonesia disalurkan oleh BUMN.

Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus capres nomor urut 02, Prabowo Subianto menyebut jika perusahaan BUMN tidak perlu menjalankan bisnis perhotelan. Masukan ini disampaikan langsung oleh Prabowo kepada Menteri BUMN, Erick Thohir.

"Jika mungkin kita tidak perlu (bisnis) hotel BUMN mungkin, bagiamana Pak Erick? sarannya gimana?," tanya Prabowo kepada Erick Thohir dalam acara Mandiri Investment Forum (IMF) 2024 di Fairmont Hotel, Jakarta, Selasa (5/3/2024).Prabowo menyampaikan, jika pemerintah harus membuka ruang lebih luas bagi bisnis sektor swasta untuk tumbuh dan berkembang. Antara lain di sektor perhotelan.

"Kita harus memberikan ruang untuk sektor swasta untuk melakukannya, BUMN kita harus rasionalisasi," tegasnya.

Jadi Peluang Investasi Swasta

Prabowo menilai, dukungan terhadap keberlangsungan bisnis sektor swasta akan mendorong aliran modal masuk investasi ke Indonesia lebih tinggi. Menyusul, adanya dukungan nyata bagi pemerintah dalam meningkatkan daya saing bisnis sektor swasta.

"Maksud saya, pariwisata di tahun 1950-an pemerintah yang harus menjadi peran yang menjadi pelopor. Tapi, sekarang kita harus membiarkan sektor swasta untuk menjadi lebih memiliki dominasi," bebernya di depan Erick Thohir.