Sri Mulyani Sebut Belum Bahas Anggaran Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan belum ada pembahasan mengenai anggaran program makan siang gratis milik pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sebelumnya, beredar rencana penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hingga pemangkasan subsidi energi untuk membiayai program makan siang gratis.

Sri Mulyani menuturkan, belum ada pembahasan khusus terkait penggunaan anggaran untuk program makan siang gratis dalam pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

Sri Mulyani mengatakan, rapat pembahasan KEM-PPKF beberapa waktu lalu fokus untuk membahas kerangka ekonomi makro dalam rangka transisi pemerintahan selanjutnya.

"Kalau ada yang menyampaikan oh tadi kita ngomongin makan siang gratis, setahu saya enggak pak yang (KEM PPKF) kita belum ngomongin (makan siang gratis), boro-boro ngomongin, belanja K/L postur saja masih dalam bentuk range pak, itu pun masih pembahasan sangat awal," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Sri Mulyani juga menyampaikan permohonan maaf karena jawaban yang disampaikan tidak menyenangkan semua pihak.  Mengingat, tingginya antusiasme anggota DPR Komisi XI yang hadir untuk mengetahui sumber anggaran yang akan digunakan untuk membiayai program makan siang gratis milik Prabowo-Gibran.

"Jadi mohon maaf sekali bapak dan ibu sekalian, apalagi, ini bulan puasa mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Saya enggak bisa komentar mengenai makan siang gratis begitu, itu saja," tutur Sri Mulyani.

Reporter: Sulaeman

Sumber:Merdeka.com

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Dida Gardera, meluruskan kabar yang beredar terkait rencana penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hingga pemangkasan subsidi energi untuk membiayai program makan siang gratis milik pasangan capres Prabowo-Gibran. 

Dida menyampaikan, hingga saat ini pemerintah belum memutuskan sumber anggaran untuk membiayai program makan siang gratis milik Prabowo-Gibran. Adapun, berbagai isu yang berkembang di masyarakat masih dalam bentuk usulan.

"Dari sisi pemerintah belum (diputuskan) itu,  baru wacana-wacana yang memungkinkan anggarannya dari situ, kita belum kaji," kata Dida kepada awak media di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2024).

Terkait sumber anggaran  untuk membiayai kegiatan simulasi makan siang gratis Rp15.000 per anak yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang beberapa waktu lalu . Anak buah Menko Airlangga menyebut anggaran berasal dari masing-masing pemerintah daerah yang bertindak sebagai sukarelawan atau volunteer.

Lanjutnya, besaran anggaran makan siang gratis Rp15.000 per anak juga memungkinkan untuk berubah. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perekonomian di masing-masing wilayah yang beragam.

"Kebetulan di sana (Kabupaten Tangerang) Rp15.000-an mungkin makes sense tapi di IKN kan (beda)," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka atau Prabowo-Gibran memiliki program makan siang gratis bagi siswa di sekolah. Anggaran yang dirancang dalam program ini di kisaran Rp 15.000 per anak.

Pengusaha jalan tol Jusuf Hamka atau sering dipanggil dengan nama Babah Alun mendukung program makan siang gratis ini.

Makan gratis bagus, daripada duitnya buat yang enggak-enggak," kata Jusuf Hamka kepada Merdeka.com di Cianjur, Jawa Barat, Sabtu (9/3/2024).

Jusuf Hamka menyebut program makan siang gratis milik Prabowo-Gibran dapat membantu masyarakat kelas ekonomi bawah untuk memperoleh makanan murah yang bergizi.

"Masyarakat yang termarjinalkan akan terbantu pemerintah dari makan siang gratis ini," tegasnya.

Meski demikian, dia meminta agar pelaksanaan program makan siang gratis milik Prabowo-Gibran tidak diserahkan ke Dinas Sosial, Dinas Pendidikan maupun pengusaha katering.

Sebaliknya, program makan siang gratis bagi pelajar tersebut harus dikelola oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) maupun pedagang sekitar sekolah.

"Makan gratis ini harus pakai pola seperti kami, tidak boleh memberikan kepada dinas sosial, dinas pendidikan, atau yang membikin katering, tidak, harus dari UMKM, warung setempat," tegasnya.

Menurutnya, keterlibatan UMKM hingga warung sekitar sekolah bertujuan untuk memastikan kegiatan bisnis tetap terjaga. Sehingga, pelaksanaan program makan siang gratis ini berdampak positif bagi kelangsungan bisnis UMKM.

"Karena warung setempat butuh hidup kan, ada peternak ayam, peternak telur, peternak ikan, daging, ini semua hidup, akan hidup asal belinya dari UMKM," jelasnya.

Apalagi, UMKM masih merupakan tulang punggung ekonomi nasional. Hal ini tercermin dari kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) yang tetap tinggi di tengah tekanan ekonomi akibat terdampak pandemi Covid-19.

"Pedagang setempat, UMKM ini garda terdepan. Dan selama covid UMKM kita luar biasa. Merekalah soko guru ekonomi kita," pungkasnya.

Reporter: Sulaeman 

Sumber: Merdeka.com