Prabowo-Gibran Menang Pilpres 2024, Makan Siang Gratis Siap Dijalankan?

Liputan6.com, Jakarta Pasangan capres/cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) sukses memenangi Pilpres 2024 dalam satu putaran. Publik lantas menanti sejumlah janji yang ditawarkan pasangan calon nomor urut 2 tersebut, dimana salah satunya program makan siang gratis.

Namun begitu, pelaksanaan program itu dinilai perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional. Pasalnya, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyebut, efek dari makan siang gratis oleh pemerintah baru akan membuat celah fiskal semakin sempit.

"Mereka butuh anggaran yang mungkin mencapai ratusan triliun (rupiah), baik di tahun pertama hingga tahun kelima. Dengan skema 'semua' menikmati makan siang gratis pemerintah ini, saya rasa keuangan kita gak akan kuat menopang beban fiskalnya," ujarnya kepada Liputan6.com, Kamis (21/3/2024).

Alhasil, Nailul bilang pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya bakal dihadapkan pada beberapa pilihan. Salah satu yang pasti dan gampang dilakukan dengan mengurangi subsidi energi, khususnya subsidi BBM.

"Tapi harus diingat, bahwa menaikkan harga BBM dengan mencabut subsidi akan meningkatkan inflasi, beban hidup masyarakat, termasuk masyarakat miskin akan meningkat. Kemiskinan akan meningkat pula," ungkapnya.

"Itu tidak sebanding dengan efek makan siang yang nyatanya juga bisa salah sasaran," tegas Nailul.

Sehingga, ia memprediksi pelaksanaan program makan siang gratis untuk ibu hamil, siswa/siswi dan santri Indonesia tidak akan berhasil terlaksana sepenuhnya hingga akhir masa jabatan di 2029.

"Paling mentok menyasar 51 persen dari target di tahun 2029. Beban APBN kita terlampau besar jika dipaksakan untuk 100 persen target penerima," imbuh dia.

Nailul lantas berpendapat jika makan siang gratis yang diusung Prabowo-Gibran bisa diselaraskan dengan program bantuan yang telah dikucurkan pemerintah sebelumnya, semisal program keluarga harapan (PKH).

"Saya justru melihat bisa masuk ke dalam program keluarga harapan dengan sasaran yang lebih targeted dan pemberian melalui pos program bansos," pungkas Nailul.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengumumkan hasil resmi Pemilu 2024 pada Rabu malam, 20 Maret 2024.

Hasil Pemilu 2024 dikeluarkan setelah KPU melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional untuk 38 provinsi se-Indonesia.

Hitungan KPU menunjukkan, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memperoleh suara terbanyak, dari total 164.227.475 yang dikumpulkan di seluruh negeri.

Prabowo-Gibran mengumpulkan total 96.214.691 suara. Selanjutnya untuk paslon nomor urut satu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar meraih  40.971.906 suara, dan paslon nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud Md memperoleh 27.040.878 suara.

Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang mengatakan, dunia usaha mengharapkan situasi yang aman, nyaman, dan kondusif bagi pengusaha paska pengumuman hasil Pemilu 2024.

"Bagi dunia usaha, kunci utama adalah stabilitas politik sebagai basis bagi pertumbuhan ekonomi dan geliat dunia usaha," kata Sarman dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (21/3/2024).

Ia melanjutkan, dunia usaha sangat berharap agar paska pengumunan dan penetapan hasil Pemilu 2024, suasana aman, sejuk dan kondusif sehingga tidak mengganggu aktivitas perekonomian dan investasi.

"Terlebih di bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri 1445 transaksi ekonomi diberbagai sektor sedang bergeliat dan produktif," imbuhnya.

Selain itu, masyarakat juga akan menerima THR pekan depan yang diharapkan dapat meningkatkan komsumsi rumah tangga. "Dalam situasi seperti ini masyarakat membutuhkan kenyamanan dalam berbelanja," katanya.

Sarman menyampaikan, menjadi tugas bersama masyarakat untuk menjaga kenyamanan dan kondisifitas paska pengumuman hasil Pemilu 2024.

"Jika ada sengketa Pemilu agar diselesaikan melalui lembaga penegak hukum yang ada yaitu MK," jelasnya.

"Kami berharap proses transisi kepemimpinan juga berlangsung kondusif sampai Oktober nanti sehingga memberikan confidence bagi dunia usaha dan industri, serta investasi," ungkap Sarman.

Sarman pun menyoroti upaya Kadin Indonesia dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045, dimana menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045 dan keluar dari jebakan negara middle-income trap.

"Tentunya hal ini perlu optimalisasi potensi yang dimiliki oleh Indonesia, termasuk potensi tenaga kerja produktif yang mencapai hingga 187 juta angkatan kerja, pasar yang besar sebagai penduduk dengan 275 juta penduduk, dan memiliki kekayaan SDA yang juga dapat menjadi motor pembangunan," pungkasnya.