Pemilu 2024 Habiskan Duit Negara Rp 23,1 Triliun, Buat Apa Saja?

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mencatat realisasi anggaran pemilihan umum atau Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 adalah Rp 23,1 triliun atau 60,3 persen dari total pagu anggaran Rp 38,3 triliun. Ini artinya anggaran pemilu 2024 tersisa Rp 15,2 triliun.

"Untuk tahun ini yang Rp 38,3 triliun sudah direalisasikan Rp 23,1 triliun, ini artinya 60,3 persen, karena memang pemilu 14 Februari kemarin, dan belanjanya memuncak pada Januari, Februari, sampai dengan pemilihan suara," kata Menkeu dalam konferensi pers APBN Kita Periode 15 Maret 2024, di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (25/3/2024).

Bendahara negara ini mengatakan, anggaran tersebut digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Pemilu) sebesar Rp 21,2 triliun.

"Ini untuk KPU dan Bawaslu sendiri Rp 21,2 triliun sudah membelanjakan sampai 29 Februari lalu," ujarnya.

Rincian Belanja Pemilu 2024

Untuk rinciannya, belanja yang digunakan kedua lembaga tersebut untuk keperluan honorarium Badan Adhoc, honorarium pengawas Adhoc, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan tahapan pemungutan dan perhitungan suara, kebutuhan saran IT pemilu, pengawasan pemungutan dan pengawasan suara hasil Pemilu, penawaran logistik, operasional pengawas Adhoc, dan pengawasan penetapan hasil pemilu.

Selain itu, anggaran juga digunakan melalui 14 K/L lain sebesar Rp 1,9 triliun untuk keperluan pengamanan pemilu oleh TNI/POLRI, pemenuhan Almatsus pengaman pemilu, operasi keamanan siber dan event pemilu, pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada tahapan pemilihan umum dan pemilihan, layanan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik penyelenggara pemilu, dan pemantauan persidangan perkara pemilu.

Secara keseluruhan, anggaran Pemilu 2024 terhitung sejak tahun 2022 hingga tahun 2024 tembus Rp 71,3 triliun. "Alokasi untuk seluruh penyelenggaraan pemilu dari mulai persiapan tahun 2022 sampai 2024 adalah Rp 71,3 triliun, total penyelenggaraan pemilu ya," pungkasnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menuturkan, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 15 Maret 2024  mencatatkan surplus sebesar Rp 22,8 triliun.

Sedangkan dari sisi keseimbangan primer juga mengalami surplus sebesar Rp 132,1 triliun. "Posisi APBN masih mengalami surplus Rp 22,8 triliun atau tumbuh 0,10 persen dari PDB dengan keseimbangan primer juga surplus Rp 132,1 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita Periode 15 Maret 2024, di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (25/3/2024).

Menkeu juga melaporkan, kinerja APBN sampai dengan pertengahan Maret masih cukup baik dan tetap solid. Negara sukses mengantongi pendapatan mencapai Rp 493,2 triliun. "Kinerja APBN kita sampai periode 15 Maret, APBN masih bisa berjalan cukup baik solid dalam hal ini terlihat dari pendapatan negara yang mencapai 17,6 persen dari target," ujarnya.

Namun, dilihat dari sisi pertumbuhan, pendapatan negara ini justru terkontraksi sebesar 5,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2022 lalu. "Meskipun kalau dilihat dari growth-nya yang selalu saya sampaikan mulai dari tahun lalu pertumbuhan penerimaan negara yang sangat tinggi di tahun 2021 dan 2022 itu di 2023 itu tetap bisa terjaga, dan itu kita tahu akan mengalami koreksi, kita lihat pertumbuhannya negatif 5,4 persen. Jadi, pendapatan negara mengalami kontraksi," ujar Menkeu Sri Mulyani.

Sementara dari sisi pengeluaran, belanja negara pada 15 Maret 2024 telah mencapai Rp 470,3 triliun atau mengalami kenaikan  18,1 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. "Untuk belanja negara mencapai Rp 470,3 triliun, ini artinya 14,1 persen dari pagu sudah dibelanjakan dan ini tumbuh cukup tinggi yaitu 18,1 persen yoy, Januari dan Februari sampai pertengahan Maret," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat surplus Rp 22,8 triliun atau 0,10 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), hingga 15 Maret 2024.

"APBN hingga 15 Maret surplus 0,10 persen,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, disiarkan pada Selasa (19/3/2024).

Surplus APBN tersebut berasal dari pendapatan negara yang tercatat mencapai Rp 493,2 triliun. Angka ini menandai penurunan 5,4 persen secara year on year (yoy). 

Pendapatan ini terdiri dari penerimaan perpajakan mencapai Rp 399,4 triliun yang meliputi pajak Rp 342,9 triliun dan kepabeanan dan cukai Rp 56,5 triliun.

Pendapatan lainnya berasal di Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 93,5 triliun. Selain itu juga ada dana hibah Rp 200 miliar.

Adapun belanja negara yang tercatat Rp 470,3 triliun.  Belanja negara ini berasal dari pengeluaran oleh pemerintah pusat sebesar Rp 328,9 triliun dan transfer ke daerah yang mencapai Rp 141,4 triliun.

Selain itu, keseimbangan primer tercatat masih surplus Rp. 132,1 triliun.

"Kenaikannya cukup tinggi disebabkan oleh pemilu," beber Menkeu Sri Mulyani.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihaknya optimistis ekonomi Indonesia bisa tumbuh di kisaran 5,2 persen pada 2024. Optimisme itu meski tekanan eksternal, salah satunya gejolak perekonomian global cukup kuat.

Namun, Sri Mulyani juga mengakui, pertumbuhan 5,2 persen tahun ini tidak terlepas dari downside risk (risiko penurunan) yang cukup tinggi. 

Risiko ini datang dari ragam proyeksi lembaga-lembaga keuangan dunia, yakni IMF yang memperkirakan produk domestik bruto (PDB) Indonesia akan tumbuh 5 persen tahun ini, proyeksi Bank Dunia di 4,9 persen, dan OECD 5,2 persen.

"Mereka recognise (mengetahui) downside risk sehingga lebih rendah dari APBN kita di 5,2 persen,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, disiarkan pada Selasa (19/3/2024).

Kemudian untuk 2025, Sri Mulyani juga melihat risiko penurunan belum membaik, di mana proyeksi lembaga internasional masih di kisaran 5 persen atau bahkan di bawah 5 persen. Meskipun demikian, Sri Mulyani memastikan pemerintah tetap optimistis dan realistis.