Investor Tunggu Janji Makan Siang Gratis Prabowo dan IKN

Liputan6.com, Jakarta - Akademisi Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan, investor dalam negeri dan global kini tengah menanti realisasi aksi dari janji calon presiden terpilih, Prabowo Subianto terkait program makan siang gratis. 

Selain itu, sesuai skenario yang telah ditetapkan pemerintahan saat ini, Prabowo dan kabinet selanjutnya kelak akan meninggalkan Jakarta untuk bertugas di Ibu Kota Nusantara (IKN). 

"IKN dan makan siang gratis, ini adalah dua kebijakan yang mendapatkan sorotan, tidak hanya di domestik tapi juga di dunia internasional. Langkah kongkret yang realistis dari pemerintah terkait dua kebijakan ini sangat ditunggu untuk membangun confidence," ujar Wijayanto dalam sesi webinar, Senin (22/4/2024).

Sosok yang sempat menjadi Dewan Pakar Timnas AMIN ini menilai, cara termudah meyakinkan investor yakni setiap kebijakan akan diambil harus ada proses teknokrasi yang jelas. Kemudian harus ada feasibility study (FS) yang jelas, termasuk untuk IKN dan makan siang gratis.

"IKN misalnya, oke go ahead tetap pindah, tetapi dengan skala dan schedule yang make sense, disesuaikan dengan kapasitas anggaran kita," kata dia. 

"Makan siang gratis, oke, ini akan dipaksakan untuk tetap jalan. Tetapi, juga dengan skala, dengan piloting yang sesuai dengan kemampuan anggaran kita," sambungnya.

Menurut dia, satu hal yang sebenarnya sangat ditunggu oleh para pihak adalah, bagaimana pemerintah menyusun dan merealisasikan APBN yang efisien, yang betul-betul diorientasikan kepada peningkatan produktivitas ekonomi. 

"Ketika pemerintah tetap kekeuh dengan kebijakan-kebijakan yang populis, boros anggaran, tetapi tidak berdampak pada produktivitas, maka investor akan mendapatkan pesan yang mixed, bercampur. Ini antara yang dinarasikan dengan apa yang dilakukan kok berbeda," ungkapnya. 

Biasanya, dia menambahkan, investor kemudian akan mengambil alternatif yang menurut mereka lebih aman. Mereka cenderung akan beralih menuju aspek kualitas dari investasi itu. 

"Salah satu indikator bahwa trust investor, pasar kepada suatu ekonomi itu mulai berkurang adalah harga emas yang melejit. Kita lihat saja di Indonesia ini, harga emas meningkat, dan cukup banyak orang yang saving-nya mulai digeser," tutur dia.

Sebelumnya diberitakan, Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair kembali mengunjungi Indonesia pada pekan ini. Dalam kunjungan yang kesekian kalinya ini, Tony Blair membahas rencana investasi di sektor energi baru terbarukan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dalam kunjungan ini, Tony Blair bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/4/2024).

Tony Blair menjelaskan, Uni Emirat Arab (UAE) berencana untuk investasi panel surya di IKN. Investasi ini akan difasilitasi oleh Tony Blair Institute.

“Ini business to business akan masuk (investasi) dari UAE, detailnya nanti disampaikan, tetapi ini difasilitasi oleh Tony Blair institute,” kata Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, usai mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan Tony Blair.

Berdasarkan proposal yang akan dipelajari lebih lanjut oleh Indonesia, kata dia, proyek panel surya tersebut akan mampu menghasilkan listrik dengan kapasitas 1,2 gigawatt.

Bahlil pun memastikan bahwa PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan dilibatkan dalam proyek kerja sama ini.

“Pasti akan berkolaborasi dengan PLN, karena (sesuai) undang-undang kan (kewenangannya ada pada) PLN. Setelah itu baru kita rumuskan regulasinya,” ujar dia.

Namun, ia belum bisa memastikan kapan kontrak kerja sama proyek pembangunan panel surya itu akan ditandatangani oleh Indonesia dan UAE.

Selain investasi UAE, Presiden Jokowi dan Tony Blair juga mendiskusikan soal penangkapan dan penyimpanan karbon (carbon capture and storage/CCS) yang baik, untuk digunakan di IKN.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, kapasitas penyimpanan karbon diprioritaskan untuk penghasil karbon dalam negeri dengan porsi penyimpanan 70 persen.

Sementara pihak asing diizinkan menyimpan karbon di perut bumi Indonesia dengan porsi penyimpanan 30 persen, atas seizin kontraktor dan pemegang izin operasi CCS di Tanah Air.

“Ini diformulasikan agar menjadi sumber pendapatan baru negara, dan kita bisa kelola untuk memberikan insentif bagi industri yang masuk ke Indonesia,” tutur Bahlil.

Tony Blair Institute (TBI) for Global Change Indonesia merupakan salah satu lembaga yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam pengembangan IKN.