Pemerintah Jual Saham BSI ke Investor Asing tapi Nggak Laku, Kenapa Ya?

Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan belum ada investor asing yang cocok untuk PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Alhasil, ada upaya untuk meningkatkan kepemilikan saham publik.

Diketahui, BSI sebelumnya gencar mencari investor strategis dari asing. Beberapa yang dibidik adalah perusahaan asal Timur Tengah, yang sejalan dengan orientasi operasional BSI.

Namun, Kementerian BUMN menilai belum ada yang cocok untuk masuk ke BSI. Sehingga akan dilakukan penambahan kepemilikan saham publik.

"Kita mungkin akan tambah porsi kepemilikan publiknya. Karena memang untuk private investor di Timur Tengah belum ada yang ideal," kata pria yang karib disapa Tiko, di Hotel Mulia, dikutip Rabu (22/5/2024).

"Jadi kita mungkin akan mendorong untuk lebih kepada flaot di lokalnya," sambungnya.

BSI Belum Jadi BUMN

Sementara itu, ketika disinggung mengenai progres menjadikan BSI sebagai BUMN yang berdiri sendiri, Tiko tak berbicara banyak. Saat ini, status BSI adalah anak usaha dari BUMN Perbankan, dengan porsi kepemilikan paling besar dikempit Bank Mandiri.

Menurutnya, pengendalian pemerintah di BSI tercermin dari adanya 1 lembar saham Merah Putih. Ini memberikan kendali bagi Kementerian BUMN di BSI.

"Udah ada saham dwiwarna. Jadi sebenarnya efektif sudah kita kontrol melalui saham dwiwarna kita," ucapnya.

Sebelumnya, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) segera membuka cabang baru di luar negeri, kali ini di Arab Saudi. Wakil Direktur Utama BSI Bob T. Ananta mengungkapkan, cabang baru BSI di Arab Saudi ditargetkan untuk mulai dibuka tahun ini.

“Kita ada rencana untuk membuka (cabang BSI) di Arab Saudi. Ini sudah berproses,” ungkap Bob dalam acara buka puasa bersama media di Jakarta, Senin (2/4/2024).

Bob menyampaikan, pihaknya optimis pembukaaan cabang di Arab Saudi nantinya dapat memudahkan fasilitas transaksi keuangan antar negara mayoritas muslim, termasuk bagi jamaah Haji dan Umroh.

"Karena bisa dibayangkan bahwa ‘on yearly basis’ umroh dan haji itu Indonesia mengirim dengan jumlah relatif terbanyak, sekitar 1 setengah juta (jamaah Umroh) dan Haji 240 ribu,” jelasnya.

Maka dari itu, menurutnya, hal ini menjadi suatu kewajiban bagi perseroan untuk bisa melayani masyarakat yang menjalankan ibadah di Tanah Suci.

“Pertama kita dapat izin dulu tahun ini (buka cabang) di Arab Saudi. Karena untuk izin tidak mudah, harapannya (dibuka) tahun ini,” kata Bob dalam keterangan terpisah pada media.

“Tapi mungkin (cabang BSI di Arab Saudi) nanti ada 20-80 rule, 80 persen di luar kendali kita, 20 persen dalam kendali kita. Kita juga Alhamdulillah di support oleh stakeholder, Pemerintah, dan cabang ini konteksnya tidak hanya BtoG tapi juga GtoG,” bebernya.

Terkait persiapan SDM (Sumber Daya Manusia) di cabang BSI Arab Saudi, Bob mengatakan, pihaknya akan mengikuti regulasi setempat di mana nantinya akan melibatkan staf lokal dan staf dari Indonesia.