Sri Mulyani Targetkan Angka Pengangguran Turun di 2025

Sri Mulyani menyebut harga konsumen akan berada di kisaran 2,5% pada 2025, Suku Bunga SBN 10 Tahun 7,1%, dan Nilai Tukar Rupiah Rp16.100

oleh Natasha Khairunisa Amani diperbarui 16 Agu 2024, 20:15 WIB
Diterbitkan 16 Agu 2024, 20:15 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers RAPBN 2025, di DJP, Jakarta, Jumat (16/8/2024). (Tira/Liputan6.com)
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers RAPBN 2025, di DJP, Jakarta, Jumat (16/8/2024). (Tira/Liputan6.com)

 

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah memperkirakan perekonomian Indonesia akan tumbuh di angka 5,2% pada tahun 2025 mendatang.

“Asumsi dasar ekonomi makro di 5,2% (untuk 2025),” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

“Memang dengan situasi (gejolak ekonomi global), kita harapkan dengan interest rate menurun akan ada momentum pertumbuhan, tetapi yang tidak pasti adalah fragmentasi dan geopolitik yang masih akan menimbulkan disruption (gangguan),” ujarnya.

Untuk inflasi, Sri Mulyani menyebut harga konsumen akan berada di kisaran 2,5% pada 2025, Suku Bunga SBN 10 Tahun 7,1%, dan Nilai Tukar Rupiah Rp16.100.

“Ini meskipun sekarang (Rupiah) sudah mencapai di bawah Rp16.000,” kata Menkeu.

Adapun Harga Minyak Mentah Indonesia (CPI) diperkirakan mencapai USD 82, lifting minyak 600 ribu barel per hari, dan lifting gas 1.005 ribu barel per hari.

Target Angka Pengangguran

Selanjutnya, tingkat kemiskinan ditargetkan untuk turun di 7,0-8%, menghilangkan kemiskinan ekstrem, dan tingkat pengangguran terbuka 4,5-5,0%.

Kemudian indeks modal manusia 0,56%, dan nilai tukar petani 115-120.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Jokowi Pamer Pertumbuhan Ekonomi RI di Sidang Tahunan MPR: Terjaga di Atas 5%

FOTO: Bank Dunia Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Pemandangan gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan di Jakarta, Selasa (5/4/2022). Bank Dunia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 menjadi 5,1 persen pada April 2022, dari perkiraan sebelumnya 5,2 persen pada Oktober 2021. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memuji capaian kinerja ekonomi Indonesia selama tahun 2024, dalam Sidang Tahunan MPR RI, dan Sidang Bersama DPR-DPD RI pada Jumat (16/8).

Jokowi melihat, Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat, bahkan terus bertumbuh.

 "Pertumbuhan ekonomi kita terjaga di atas 5%, walau banyak negara tidak tumbuh, bahkan melambat. Wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku justru mampu tumbuh di atas 6% dan Maluku Utara mampu tumbuh di atas 20%," ujar Jokowi, dalam Sidang Tahunan MPR RI, dan Sidang Bersama DPR-DPD RI yang disiarkan pada Jumat (16/8/2024).

Inflasi juga terkendali di kisaran 2-3% saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200%. Angka kemiskinan ekstrem mampu kita turunkan dari sebelumnya 6,1% menjadi 0,8% di tahun 2024, lanjut Jokowi.

Pelajari Lebih Selain itu, Indonesia juga berhasil menekan angka stunting dari sebelumnya 37,2% menjadi 21,5% di tahun 2023, dan tingkat pengangguran berkurang dari sebelumnya 5,7% menjadi 4,8% di tahun 2024.

"Upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah juga telah memberi manfaat luas bagi masyarakat. Rp. 361 triliun anggaran Kartu Indonesia Sehat selama 10 tahun ini telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta JKN per tahunnya, mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia," beber Jokowi.

 


Anggaran

Presiden Joko Widodo atau Jokowi
Presiden Joko Widodo atau Jokowi

Adapun anggaran Rp.113 triliun untuk Kartu Indonesia Pintar selama 10 tahun telah digunakan untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai SD sampai SMA/SMK di seluruh Indonesia.

"Rp.225 triliun anggaran Program Keluarga Harapan selama 10 tahun telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahunnya, dan Rp. 60,3 triliun anggaran Pra Kerja selama 5 tahun telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh Indonesia," papar Jokowi.

"Ini adalah pembangunan yang kita cita-citakan bersama. Pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas, dan pembangunan yang membuka peluang untuk tumbuh bersama-sama," tambahnya.

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya