Pembatasan BBM Pertalite Cs Tergantung Bahlil Lahadalia, Kapan Berlaku?

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara perihal rencana penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Skenario pembatasan BBM subsidi nantinya akan disiapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Ya itu kan sekarang kita lihat Kementerian ESDM perlu menyiapkan untuk itu," ujar Menko Airlangga saat ditemui di St Regis Hotel, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Airlangga mengatakan, Kementerian ESDM saat ini tengah berada di dalam masa transisi, setelah Bahlil Lahadalia naik menggantikan Arifin Tasrif sebagai Menteri ESDM.

"Ya ini kan kita lihat baru ada transisi Menteri ESDM. Kita tunggu saja kebijakan BBM subsidi," imbuh Airlangga.

Sebelumnya, Menko Airlangga sempat mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan skenario baru penyaluran BBM bersubsidi ke konsumen.

Dia mengatakan, ada skenario yang sedang disiapkan dalam menyalurkan BBM subsidi nantinya. Skenario itu masih akan lebih dulu disampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ya tentu kita sedang mempersiapkan skenario dan nanti skenarionya dilaporkan dulu ke Bapak Presiden," ungkap Airlangga, ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta beberapa waktu lalu.

Pembatasan BBM Subsidi

Kendati begitu, dia menangkis bahwa skenario ini merupakan bentuk pembatasan BBM Subsidi. Dia hanya menyebut hal itu sebagai skenario program terkait BBM Subsidi. "Skenario terkait dengan program. Tidak ada pembatasan," tegasnya.

Ketika ditanya mengenai rencana meluncurkan BBM jenis baru yang rendah sulfur, Menko Airlangga menyebut sinyal positif ke arah sana. Pasalnya, sesuai standar Euro 4, kadar sulfur BBM yang digunakan harus rendah, sekitar 50 ppm.

Kembali soal pembatasan atau skenario baru ini, Menko Airlangga menyebut waktunya tidak dimulai 17 Agustus 2024. "Ya kalau (standar) euro 4 itu harus (BBM) rendah sulfur, dan tanggalnya bukan tanggal 17 (Agustus)," ungkapnya.

Lebih lanjut, Airlangga mengamini pemerintah akan memulai sosialisasi skenario BBM subsidi ini mulai 1 September 2024 mendatang. Dia kembali menegaskan tidak ada pembatasan konsumsi BBM subsidi.

Dia bilang, sosialisasi yang dimaksud merupakan upaya agar penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran. "Ya jadi saya minta untuk sosialisasi dulu, bukan ada, tidak ada pembatasan BBM. Sosialisasi agar tepat sasaran (mulai September)," pungkas Menko Airlangga.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menilai pergantian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif ke Bahlil Lahadalia tidak akan efektif mengingat sisa waktu Pemerintahan kurang dari dua bulan.

Mulyanto menjelaskan, pembahasan program strategis Kementerian ESDM tidak akan tuntas.  Karena itu Mulyanto menyebut reshuffle menteri kali ini sebagai pekerjaan yang sia-sia dari sisi kinerja, melainkan lebih kuat pada bobot politiknya.

“Itu langkah bongkar-pasang yang kurang tepat. Apa yang bisa diharapkan dari menteri baru secara struktural dalam waktu kurang dari dua bulan. Pembahasan dengan DPR juga hanya tinggal satu masa sidang lagi. Jadi ini murni bersifat politis”, ujar Mulyanto dalam keterangan resmi, Senin (19/8/2024).

Mulyanto menjelaskan, dari sisi perundangan, di ujung masa pemerintahan ini, pekerjaan rumah yang tersisa yang harus dituntaskan Menteri ESDM adalah RUU EBET, PP KEN (Kebijakan Energi Nasional), dan RUU Migas.

“Apa regulasi ini bisa diselesaikan kalau tiba-tiba berganti Menteri. Menurut saya justru akan semakin molor. Tidak perlu lah reshuffle sekarang. Presiden seperti kurang kerjaan,” jelasnya.

Mulyanto menambahkan yang lebih perlu dilakukan Presiden saat ini adalah menertibkan bidang kerja para menteri yang semrawut. Bukan reshuffle jelang suksesi.

“Dari pada ganti menteri lebih baik kembalikan tugas masing-masing kementerian sesuai tupoksinya," katanya. 

Ia menegaskan persoalan ruwet justru terletak pada tata kelola dan tugas-fungsi kementerian terkait bidang ESDM yang tumpang tindih, antara Kementerian Investasi dengan Kementerian ESDM. Bukan pada posisi menterinya.

Menurutnya, maraknya kasus-kasus korupsi terkait tambang ilegal timah, nikel, emas yang masalahnya bersifat kronis dan struktural, juga soal ketidaktepat-sasaran distribusi BBM dan LPG bersubsidi yang berlarut-larut dan menekan anggaran negara dan masalah ketidakadilan.

Mulyanto menyarankan tata kelola Pemerintahan harus konsisten dijalankan agar terwujud pemerintahan yang baik dan bersih.