Jubir DEN Luruskan Pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan Soal Penghapusan BBM Subsidi

Liputan6.com, Jakarta - Juru Bicara Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Jodi Mahardi memastikan bahwa pemerintah akan tetap memberikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sampai dengan 2027 dan tahun berikutnya. Namun dalam penyalurannya, subsidi BBM tersebut akan ditata uloang agar lebih tepat sasaran.

Hal tersebut sekaligus mengklarifikasi pernyataan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya. Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan optimistis kebijakan BBM Satu Harga tanpa subsidi bisa direalisasikan dalam dua tahun ke depan, atau pada 2027.

Jodi menegaskan sampai saat ini belum ada keputusan pasti mengenai perubahan skema subsidi BBM.

"Statement yang disampaikan sebelumnya oleh Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, adalah wacana usulan untuk menyalurkan subsidi BBM lebih tepat sasaran melalui subsidi langsung kepada masyarakat yg berhak mendapatkan subsidi tersebut, bukan penghapusan subsidi," terang Jodi dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/2/2025).

Menurutnya, penyaluran subsidi tepat sasaran ini penting karena mekanisme subsidi BBM saat ini banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu.

Jodi bilang, pernyataan Luhut maksudnya untuk menyalurkan subsidi BBM lebih tepat sasaran. Wacana itu pula masih akan dikaji lebih lanjut secara mendalam dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan masukan dari masyarakat serta akademisi.

"Saat ini pemerintah terus melakukan perbaikan database kelompok masyarakat yang berhak memperoleh subsidi untuk memastikan bahwa subsidi bisa disalurkan lebih tepat sasaran," ujarnya.

"Dimana salah satu inisiatif yang dilakukan adalah melalui digitalisasi database tersebut sehingga pembaharuan data kelompok masyarakat yang berhak menerima subsidi bisa dilakukan lebih cepat," imbuh Jodi.

Manfaat ke Masyarakat

Dia menilai, dengan mekanisme penyaluran yang lebih tepat sasaran manfaatnya akan lebih adil dan merata. Kebijakan ini akan terus dikaji dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas.

Basis data yang transparan disebut bisa menyalurkan subsidi tepat sasaran. Pada akhirnya, masyarakat mendapatkan manfaatnya.

"Dengan pendekatan yang lebih transparan dan berbasis data, diharapkan subsidi BBM dapat benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan, sekaligus mengurangi potensi pemborosan anggaran negara," pungkas Jodi.

Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan optimistis kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga tanpa subsidi bisa direalisasikan dalam dua tahun ke depan, atau pada 2027.

"Saya berpikir dan menyampaikan kepada Presiden bahwa dalam dua tahun ke depan, kita mungkin bisa mencapai harga tunggal, tanpa subsidi untuk bahan bakar, seperti bensin maupun solar," ujar Luhut di Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Ia menjelaskan, dalam skema baru ini, subsidi BBM akan diberikan langsung kepada masyarakat yang berhak, bukan lagi melalui komoditas.

"Subsidi akan diberikan langsung kepada orang yang berhak, bukan kepada barang. Dengan begitu, kita bisa menghemat miliaran dolar," katanya.

Lebih lanjut, Luhut menyebut pemerintah akan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk memastikan distribusi subsidi lebih tepat sasaran.

"Saya pikir berdasarkan teknologi yang sudah ada, kita punya teknologi sekarang. AI itu sangat indah," pungkasnya.

"Pertamina nanti bisa mengidentifikasi apakah mobil ini, (pelat) nomor ini, memenuhi syarat untuk menerima BBM jenis ini. (Kendaraan) ini memenuhi syarat, yang ini tidak, semacam itu. Menurut saya, itu akan berhasil," jelasnya.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot secara serentak telah meresmikan 14 penyalur BBM Satu Harga klaster Maluku dan Papua. Ini merupakan bagian dari 40 penyalur yang terbangun pada tahap ke-1 2024 di seluruh Indonesia.

"Peresmian penyalur BBM Satu Harga ini merupakan keberpihakan pemerintah dan juga afirmasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk memberikan kesejahteraan yang merata untuk seluruh masyarakat yang ada di seluruh pelosok daerah," kata Yuliot dikutip dari keterangan resmi Kementerian ESDM, Kamis (31/10/2024).

Yuliot mengatakan, kebijakan BBM Satu Harga akan menghilangkan disparitas harga antar daerah. Sehingga meminimalkan konflik lantaran adanya perbedaan hak dalam mengonsumsi bahan bakar. 

"Kalau ada perbedaan perlakuan antara satu daerah dengan daerah lain akan menimbulkan suatu rasa ketidakadilan. Ini akan bisa dimanfatkan oleh pihak-pihak tertentu. Tentu dengan kebijakan BBM Satu Harga ini adalah meminimalkan bagaimana terjadinya ketimpangan sosial antar daerah," ungkap Yuliot.

Target pembangunan Penyalur BBM Satu Harga 2024 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, yakni sebanyak 71 Penyalur BBM Satu Harga. Realisasi sampai dengan September 2024 sebanyak 40 Penyalur BBM Satu Harga telah selesai dibangun.