480 Pemda Sudah Masuk Kategori Digital, Apa Dampaknya?

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, berdasarkan Survei Indeks Implementasi kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), jumlah Pemerintah Daerah yang masuk kategori Digital hingga Semester I-2024 tercatat 480 Pemda.

Angka tersebut meningkat jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni Semester I 2023 jumlah Pemda yang masuk dalam kategori Digital baru 399 Pemda.

"Saat sekarang sudah 87,9 persen atau 480 Pemda, dan tentunya ini harus ditingkatkan kembali," kata Airlangga Hartarto dalam sambutannya di Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah tahun 2024, di Jakarta (23/9/2024).

Oleh karena itu, guna mendukung percepatan pembangunan Indonesia, Pemerintah Pusat (P2DD) melalui lintas kementerian dan Lembaga Perbankan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Bank Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Tahun 2024 dengan tema ” Digitalisasi Transaksi Pemda untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah “.

"P2DD ini menjadi sangat penting, yang pertama adalah penting untuk perkembangan implementasi kebijakan elektronik, transaksi pemerintah daerah," ujarnya.

Di sisi lain, peningkatan jumlah Pemda yang masuk kategori digital sejalan dengan peningkatan realisasi pajak retribusi daerah, yang targetnya telah tercapai 7,91 persen secara year on year.

"Kemudian yang tertinggi ini terjadi di Sulawesi, dan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua," ujarnya.

Adapun kata Airlangga, kinerja P2DD semakin meningkat. Hal itu dibuktikan dengan jumlah Pemda yang berpartisipasi terus meningkat dari 90,2 persen menjadi 93,7 persen.

"Jadi, sudah 512 Pemda. Kemudian juga peningkatan skornya juga relatif lebih tinggi," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah (pemda) tidak menghabiskan anggaran hanya untuk rapat dan studi banding. Jokowimenekankan program-program kerja harus berorientasi pada hasil yang memberi keuntungan ekonomi bagi masyarakat.

"Jangan sampai anggaran dipakai untuk rapat-rapat kebanyakan dan studi banding yang kebanyakan. Sudahlah, itu masa lalu. Ini masa depan, jangan sampai itu terjadi lagi," kata Jokowi dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Mantan Wali Kota Solo itu mengingatkan agar anggaran daerah yang diberikan pemerintah tidak diecer ke dinas-dinas. Jokowi menekankan pembagian anggaran ke dinas-dinas harus diberikan skala priorotas.

"Program harus orientasi hasil, harus ada return ekonominya, harus fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas. Semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan (anggaran) 10 persen, semua diberi 10 persen. Ndak jelas prioritasnya yang mana," tutur Jokowi.

Selain itu, Jokowi menekankan program yang dibuat harus tepat sasaran serta strategis, sehingga APBN dan APBD terlihat manfaatnya untuk masyarakat. Misalnya, anggaran penanganan stunting, justru digunakan untuk pembuatan pagar di puskesmas.

"Jangan bilang enggak ada, ada (kasus itu). Padahal enggak ada hubungannya stuntingsama pager," ujar Jokowi.

"Musrenbangnas ini jadi sekrup penyambung agenda (pemerintah) pusat, provinsi, kabupaten dan kota, agar semua inline, semuanya seirama dan tepat sasaran," Jokowi menambahkan.

Dalam kesempatan ini, Jokowi menyampaikan bahwa dunia saat ini dihadapkan pada situasi dan tantangan yang tidak mudah. Sebab, pertumbuhan ekonomi global diprediksi hanya berada di angka 3,2 persen akibat terdampak Covid-19.

Bahkan, kata dia, sejumlah negara seperti, Jepang, Inggris dan negara Eropa lainnya menuju jurang resesi. Untuk itu, Jokowi mengingatkan pentingnya hati-hati dalam mengelola fiskal dan anggaran sesuai skala prioritas.

"Jangan sampai ada uang serupiah pun meleset dari rencana yang kita buat. Perhatikan betul-betul skala prioritas," ucap Jokowi.