Program 3 Juta Rumah Didukung Lintas Kementerian, Bakal Berhasil?

Liputan6.com, Jakarta Program 3 Juta Rumah, salah satu prioritas utama pemerintahan Prabowo-Gibran, mendapat dukungan penuh dari lintas kementerian. Dukungan ini disampaikan dalam dialog interaktif bertema "Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat" yang digelar PT Bank Tabungan Negara (BTN) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Acara ini dihadiri sejumlah pejabat penting, termasuk Menteri PKP Maruarar Sirait, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, Menteri Investasi Rosan P. Roeslani, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, serta Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae.

Keprihatinan Presiden sebagai Dasar Program

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menjelaskan bahwa program 3 juta rumah ini berangkat dari keprihatinan Presiden Prabowo Subianto terhadap masyarakat miskin yang masih tinggal di pemukiman kumuh, rumah tidak layak huni, atau bahkan menggelandang.

"Misinya bukan hanya membangun rumah, tetapi juga memberantas kemiskinan. Kami ingin memastikan bahwa setiap keluarga memiliki rumah layak dengan fasilitas dasar seperti MCK," kata Fahri, dalam keterangannya, Minggu (1/12/2024).

Rencana Peningkatan Kuota FLPP

Untuk merealisasikan program ini, Kementerian PKP berencana meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 800.000 unit rumah pada 2025, naik signifikan dari 220.000 unit saat ini. Menteri PKP Maruarar Sirait menyebutkan bahwa peningkatan kuota ini merupakan solusi atas keterbatasan yang masih dialami, meskipun permintaan konsumen sangat tinggi.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 46.000 aplikasi KPR yang telah disetujui tetapi masih menunggu kuota FLPP.

"Program FLPP sangat diminati karena kredit macetnya kecil. Ini adalah program yang sukses dan patut diteruskan," ujar Maruarar.

Skema Baru Pembiayaan FLPP

Pemerintah juga mempertimbangkan perubahan skema pembiayaan FLPP menjadi 50% dari APBN dan 50% dari perbankan, dibandingkan skema saat ini yang 75% dari APBN. Masa tenor kredit juga direncanakan diperpanjang dari 20 tahun menjadi 30 tahun untuk membuat angsuran lebih terjangkau.

BTN pun menyatakan kesiapannya mendukung rencana ini. "Kami menyambut baik kenaikan kuota KPR Subsidi hingga 800.000 unit dan siap mencari pendanaan alternatif, seperti penerbitan obligasi," kata Nixon.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebutkan bahwa rencana ini akan dibahas dalam RAPBN 2025. Di sisi lain, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengusulkan agar obligasi BTN untuk pembiayaan FLPP dapat dijamin pemerintah.

OJK juga berperan aktif melalui implementasi PP Nomor 47 Tahun 2024, yang memungkinkan hapus tagih kredit macet bagi petani dan nelayan.

"Ini akan membantu calon debitur yang sebelumnya terkendala pinjaman macet untuk mengakses KPR subsidi," ujar Dian Ediana Rae.

Kesimpulan: Gotong Royong untuk Hunian Layak

Program 3 Juta Rumah tidak hanya menjadi upaya menyediakan hunian layak, tetapi juga langkah strategis memberantas kemiskinan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Dengan dukungan lintas kementerian, OJK, dan sektor perbankan, target ambisius ini diharapkan mampu terwujud, memberikan harapan baru bagi jutaan rakyat Indonesia.