Lantik Eselon I, Menko Zulkifli Hasan Sebut Punya Dream Team

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan secara resmi melantik pejabat eselon I sebanyak 8 orang di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Bidang Pangan) pada Rabu, (18/12/2024) untuk menopang keberhasilan program swasembada pangan yang ditargetkan rampung 2026. Adapun pejabat yang dilantik itu dikenal sebagian bagian dari “Dream Team”.

"Kita punya tim, dream team ini. Ini dream team. Ada staf wali, para deputi," ujar Zulkifli dalam konferensi pers.

Meski baru berjalan dua bulan dan masih berkantor sementara di Graha Mandiri karena belum memiliki gedung sendiri, Kemenko Pangan telah mulai bekerja aktif dan berhasil menghasilkan sejumlah peraturan di antaranya Perpres Neraca Komoditas, Perpres Tatakelola Pupuk Bersubsidi Revisi PP terkait Irigasi, Inpres tentang Irigasi, Inpres tentang penyuluh pertanian, penetapan 7 Komoditi dalam neraca komoditas. 

"Di mana 4 dari komoditas tersebut tidak lagi impor di tahun 2025 Beras, Gula Konsumsi, Garam Konsumsi, Jagung Pakan," ujar dia.

Kemudian revisi PP mangrove dan revisi Perpres tentang Perdagangan Karbon, Perpres dan Permen LH tentang Perhutanan Sosial, Program Optimalisasi 78 ribu ha Ex Tambak Udang di Pulau Jawa, Pilot Project Makan Bergizi Gratis (MBG) dan lain sebagainya.

"Dengan dilantiknya pejabat Eselon I definitif hari ini, saya yakin InsyaAllah kita dapat bekerja semakin cepat, tepat, dan kolaboratif," ujar dia.

Sebagaimana arahan Presiden Prabowo, ia bilang swasembada pangan adalah salah satu langkah utama guna menghadapi tantangan global, juga sebagai antisipasi situasi krisis global, di mana negara-negara lain akan mengutamakan kepentingan domestiknya.

Dia menuturkan, Indonesia harus dapat mencapai swasembada pangan pada 2027. Ini merupakan sebuah tantangan yang berat, tetapi langkah yang pertama yang diperlukan adalah penyatuan visi dan misi semua stakeholder terkait.

"Saya berharap seluruh jajaran pejabat Kementerian Koordinator Bidang Pangan adalah pejabat yang profesional, yang senantiasa menjalankan perannya sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik, pelaksanaan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan Instansi terkait pangan, dan seluruh stakeholder bidang pangan," kata dia.

Reporter: Siti Ayu

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan swasembada pangan pada 2028. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan target itu bisa dicapai dengan kerja sama antarsektor.

Dalam mewujudkan hal tersebut, Kementerian Pertanian dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal meneken Nota Kesepahaman (MoU). Zulkifli Hasan menilai langkah itu jadi bukti kerja cepat pemerintah.

"Hari ini Menteri Pertanian dan Menteri Desa melakukan MoU, saya sungguh apresiasi. Menteri Desa dan Menteri Pertanian kerjanya cepat sekali. Seluruh Indonesia sudah dijelajahi, mulai dari Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, cepat sekali gerakannya,” ujar Zulkifli Hasan, di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

"Sebagaimana perintah Bapak Presiden Prabowo kita harus swasembada pangan 2028. Kata kunci kita ini semua satu tim,” dia menambahkan.

Dia menjelaskan, banyak pihak terlibat untuk mengejar target tersebut. Mulai dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang berkaitan dengan produksi, Mendes PDT Yandri Susanto sebagai pusat produksinya di desa, hingga Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

Kemudian, penelitiannya turut melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Ditambah lagi, ada aspek pengamanan yang dilakukan TNI/Polri.

"Karena untuk swasembada pangan tahun 2028 itu semua pihak terlibat. Menteri Pertanian, Menteri Desa, Menteri BUMN, Dirut Pupuk, (Menteri) PU pengairannya, irigasinya, bendungannya, Pak Polisi pengamanannya, TNI teritorinya membantu, bupati kemudian wali kota, kepala desa, Menteri Kehutanan tanahnya. Penelitian benihnya ada BRIN. Jadi ini seluruh sektor terkait, oleh karena itu, kita satu tim perlu kerja sama yang kuat yang kokoh," beber Zulkifli.

Sebelumnya, sejumlah kepala desa mengaku banyak petani di wilayahnya belum mendapat alokasi pupuk subsidi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan bakal menyederhanakan alur birokrasi pupuk subsidi.

Salah satu landasan yang tengah digodok adalah terkait peraturan presiden (Perpres) untuk penyederhanaan itu. Melalui aturan itu, alur pupuk subsidi dinilai lebih mudah sampai ke petani.

"Itu memang perlu kewenangan, perlu semua disederhanakan, oleh karena itu Perpres nanti lagi kita urus agar semua bisa dipotong itu rantai birokrasi," kata Zulkifli Hasan, di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

"Misalnya itu persyaratan-persyaratan, itu kan pak Mentan sudah sederhana, ini punya KTP petani ya kasih, kalau melalui (birokrasi) lagi ini panjang. Oleh karena itu nanti tentu kewenangan perlu diperkuat," ia menambahkan. 

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengusulkan adanya satu komando yang terpusat di Kementerian Pertanian soal pupuk subsidi.

"Pak Menko lapor, kita buka-bukaan makanya ke depan ini harus satu komando, tapi komandonya 7 (kementerian/lembaga). Kami kirim pupuk, itu sejak Januari ya, keputusan (penambahan kuota pupuk subsidi), Januari, sekarang sudah bulan 11 tapi ini tidak sampai," ucapnya.

"Tambahan 100 persen, tapi kalau bupatinya tidak tandatangan pupuk itu tidak ada. Padahal (stok) pupuk numpuk," jelas Mentan Amran di hadapan Zulkifli Hasan.

Dia juga mendengar salah satu keluhan dari kepala daerah yang belum mendapat alokasi pupuk subsidi imbas dari kepala daerah yang belum menerbitkan surat. Mentan Amran meminta persoalan pupuk tidak dipolitisasi.

"Ooh proses pilkada. Pak Menko inilah dampaknya tidak diturunkan itu biasanya pupuk, ini pupuk tidak boleh dipolitisasi. Ini kepentingan rakyat kecil," tegasnya.

Setelah mendengar keluhan dari sekitar perwakilan kepala desa, Mentan Amran menyimpulkan ada masalah di sejumlah aspek. Baik dari sisi distribusi, maupun dari sisi birokrasi.

"Pak Menko bisa bayangkan, maaf untung menterinya agak tegas, itu (bermasalah) di BUMN, terus ini di Gubernur, ini di bupati, kapan sampainya ke petani? Beri satu komando, kami yang tanggung jawab. Itulah kemarin Perpres kita (usulkan) Pak Menko," pungkas Mentan Amran.