Prabowo Mau Anggaran Kementerian Lembaga Efisien, Temukan Belanja Alat Tulis Saja Tembus Rp 44,4 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi terhadap pengeluara di Kementerian dan lembaga negara (K/L). Selain itu, Prabowo juga akan melibatkan aparat penegak hukum untuk mengawal proyek bersifat besar.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad seperti dikutip dari Antara, Selasa (7/1/2025).

"Bagaimana hal-hal kecil yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo dalam melakukan efisiensi terhadap pengeluaran kementerian dan lembaga. Yang saya kemarin ikuti ada pembelian alat tulis kantor (ATK) untuk seluruh kementerian dan lembaga ini jumlahnya Rp44,4 triliun, hanya belanja ATK. Hal-hal seperti ini, hal-hal yang kecil yang coba dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo melakukan efisiensi di kementerian dan lembaga," ujar Dasco di Jakarta, Selasa seperti dikutip dari Antara.

Dasco juga menuturkan, Presiden Prabowo juga akan keras dalam pendampingan di kementerian dan lembaga negara dengan melibatkan aparat penegak hukum untuk mengawal proyek-proyek bersifat besar.

"Dan banyak juga (pihak) yang tidak happy kalau kemudian nanti misalnya Pak Presiden Prabowo agak keras dalam pendampingan-pendampingan di kementerian dan lembaga dengan melibatkan aparat penegak hukum KPK maupun Kejaksaan, dalam rangka mengawal proyek-proyek yang bersifat besar," kata Dasco.

Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji 2025, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan Presiden Prabowo Subianto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendampingi Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji (BPH) dalam penyelenggaraan haji.

Menurut dia, pendampingan itu bernilai penting untuk dilakukan mengingat beberapa temuan dan catatan terkait pelaksanaan Haji 2024 oleh Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 DPR RI.

Hal yang menjadi catatan, di antaranya adalah ketidaksesuaian alokasi kuota haji tambahan dari Pemerintah Arab Saudi yang ditetapkan oleh pemerintah dengan hasil konsultasi bersama Komisi VIII DPR RI.

Diketahui pada Haji 2025, keberangkatan kelompok terbang (kloter) pertama jamaah calon haji Indonesia direncanakan berlangsung pada 2 hingga 16 Mei 2025.

Pemerintah dan Panja Biaya Haji Komisi VIII DPR RI telah menyetujui Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp89,4 juta dan calon jamaah haji membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp55,4 juta per orang.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto, meminta para pemangku kebijakan sektor keuangan untuk bijak dan senantiasa menjaga uang rakyat.

Hal ini disampaikannya, saat memberikan sambutan dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (BI) di Graha Bhasvara Icchana, Jakarta Pusat, Jumat (29/11) malam.

"Kita harus jaga uang rakyat, kita harus bijak, kita harus bertanggung jawab karena ini adalah darah dan keringat rakyat Indonesia, darah dan keringat ratusan juta rakyat Indonesia yang bekerja sangat keras," kata Prabowo.

"Saudara-saudara memegang kekayaan rakyat Indonesia, saudara-saudara diberi kepercayaan, trust, credibility itu ada di pundak saudara-saudara. Tugas dan tanggung jawab saudara tidak ringan," sambungnya.

Menurutnya, keuangan adalah bagian yang sangat vital daripada kedaulatan dan kemerdekaan suatu bangsa. Oleh karena itu, kepada Gubernur BI, Menteri Keuangan, Ketua OJK, semua pelaku keuangan tugas dan tanggung jawab saudara tidak ringan.

"Kalau pakai ilmu tentara mungkin saudara-saudara adalah jenderal-jenderal bintang empat. Kedaulatan dan kemerdekaan bangsa Indonesia saudara berada di garis paling depan. Saya ingat itu dan itu memang harus kita waspadai," imbuh Prabowo.

Sebelumnya, penipuan di sektor jasa keuangan menjadi masalah serius yang menggerus kepercayaan masyarakat terhadap industri ini. Pelaku penipuan sering kali menyasar individu dengan literasi keuangan rendah atau mereka yang terdesak kebutuhan finansial.

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 menunjukkan indeks literasi keuangan penduduk Indonesia mencapai 65,43 persen, sementara indeks inklusi keuangan berada di angka 75,02 persen. Meski meningkat, angka ini masih memerlukan penguatan untuk memitigasi risiko penipuan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberi bocoran kinerja APBN 2024. Sempat mengalami tekanan pada paruh pertama, Sri Mulyani mengatakan kinerja APBN pada paruh kedua 2024 mengalami perbaikan dan ditutup jauh lebih baik.

Sebagai salah satu indikator pertumbuhan ekonomi, Sri Mulyani menyoroti kinerja pasar modal sepanjang 2024 yang mengalami tekanan di tengah berbagai ketidakpastian barik dari sisi domestik maupun global. Sri Mulyani menuturkan, pada paruh pertama tahun ini pasar modal diwarnai gelaran pemilihan presiden dan El Nino.

"Kita memahami tahun 2024 bukan tahun yang mudah. Di kuartal I dan kuartal II, kami di pemerintah semuanya menyadari bahwa kuartal I ada pemilihan presiden, dan ada 70 negara juga lakukan pemilu," ungkap Sri Mulyani dalam pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) 2025, Kamis (2/1/2025).

Di samping itu, mengenai perubahan iklim El Nino diprediksi sangat panjang. Sehingga pemerintah harus lakukan langkah-langkah untuk bantu masyarakat terutama para petani yang hadapi musim kering panjang. Kendati begitu, Sri Mulyani mengungkapkan APBN 2024 ditutup mengesankan, meski tak mencapai target pertumbuhan.

Capaian itu disebut jauh lebih baik dibandingkan posisi paruh pertama 2024 di mana ekonomi dalam negeri tengah mengalami tekanan dan kontraksi.

"Kabar baiknya, alhamdulillah APBN 2024 kita tutup dengan jauh lebih baik dari apa yang kami laporkan pada semester I di DPR dan di Kabinet," imbuh Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan, penerimaan negara di semester I 2024 mengalami tekanan dan kontraksi luar biasa. Namun pada semester II sudah mulai pulih. Pada akhir tahun bahkan masih tumbuh, meskipun tidak tinggi tapi cukup baik untuk situasi yang begitu tidak mudah.

"Tumbuh dari tahun lalu meskipun tidak tercapai target, karena target 2024 waktu itu dibuat cukup tinggi," kata Menkeu.