Titiek Soeharto Minta Bulog Serap Gabah Petani Sesuai HPP

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto memberikan masukan kepada Perum Bulog sebagai BUMN yang menjadi ujung tombak menyerap gabah hasil panen petani. Ia meminta agar Bulog benar-benar menyerap gabah petani sesuai harga yang ditentukan sebesar Rp 6.500 pe rkilogram (kg).

Menurut Titik, saat ini harga gabah di Bantul anjlok hingga Rp 5.500 per kg. Padahal HPP yang berlaku saat ini adalah sebesar Rp 6.500 per kg. Hal ini tentu saja sangat berdampak besar pada kerugian petani di seluruh Indonesia.

“Sangat disayangkan pada saat panen harga gabahnya turun dan ini tentunya akan merugikan petani,” ujar Titiek Soeharto saat meninjau jalanya panen raya bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kabupaten Bantul, Rabu (15/1/2025).

Oleh karena itu, secara tegas Titiek meminta Bulog untuk segera menyerap gabah petani dengan mengacu pada ketentuan harga HPP. Pembelian gabah oleh Bulog mau tidak mau harus dilakukan mengingat selama ini Kementeian Pertanian (Kementan) sudah memberikan berbagai fasilitas dan bantuan mulai dari pupuk yang naik 100 persen, benih gratis hingga alat mesin pertanian (Alsintan).

“Kami dari DPR menghimbau agar Bulog segera melaksanakan fungsinya menyerap berapapun panen yang dihasilkan petani supaya kerja keras petani, dan bantuan-bantuan yang diberikan Pemerintah tidak sia-sia,” katanya.

Apresiasi Kerja Keras Petani

Sementara itu, Titiek mengapresiasi kerja keras para petani dan juga respon cepat pemerintah dalam memberi bantuan sarana dan prasarana produksi sehingga rata-rata hasil panen saat ini mencapai kurang lebih 7,7 ton perhektare.

“Hari ini kita menyaksikan bahwa para kelompok tani sudah ada yang mendapat combain harvester, kemudian pupuk dan hari ini kami menyaksikan hasil panen yang cukup besar yaitu 7,7 ton per hektare,” katanya.

Di lokasi yang sama, Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menyampaikan terima kasih atas perhatian besar Komisi IV DPR RI terhadap pembangunan sektor pertanian terutama dalam memaksakan arahan Presiden Prabowo mengenai bantuan pupuk yang sudah merata ke seluruh Indonesia.

“Sehingga tidak ada lagi keluhan petani yang kami temukan. Yang kedua perhatian Bapak Presiden pada normalisasi irigasi sangat luar biasa dan kita bangun dengan anggaran kurang lebih Rp12 triliun dan dikerjakan oleh kementerian PU dan seterusnya,” jelasnya.

Ternyata masih banyak pedagang yang menjual beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan harga di atas yang ditetapkan pemerintah atau melebih harga eceran tertinggi (HET) Rp 12.500 per kilogram (kg). Hal tersebut diungkap oleh Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (National Food Agency/NFA) I Gusti Ketut Astawa.

"Harga beras SPHP ini di tingkat konsumen, diterima oleh konsumen wajib sesuai dengan harga eceran tertinggi," kata Ketut dalam Rapat Sosialisasi Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras Tingkat Konsumen 2025 di Hotel Aston Simatupang, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan ini untuk menekan laju inflasi pangan di Tanah Air. Apalagi, komoditas beras sebagai penyumbang utama inflasi pangan.

"Jangan sampai kejadiannya kita laksanakan SPHP. Tidak ada penurunan harga. Ini menjadi koreksi kami, evaluasi kami di tahun 2023-2024," tegasnya.

Selain harga, Bapanas juga meminta Perum Bulog hingga pemerintah daerah untuk aktif memonitor distribusi beras SPHP melalui laman panel harga. Diakuinya, distribusi beras SPHP masih belum merata sehingga menyebabkan inflasi komoditas beras.

"Kami minta teman-teman pemerintah daerah, ini semua ada ya, apa namanya, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi maupun Kabupaten/Kota, selalu melihat panel harga, kemudian kolaborasi dengan teman-teman Bulog di daerah," tegasnya.

Sebagai efek jera, Bapanas menginstruksikan kepada Perum Bulog hingga Pemda untuk memberikan teguran hingga penyetopan pasokan bagi pedagang yang menjual beras SPHP diatas HET.

Dia kembali mengingatkan bahwa penyaluran beras SPHP harus berdampak langsung dengan terkendalinya laju inflasi pangan.

"Saya ingatkan sekali bapak ibu, wajib dan ada sanksinya apabila dilanggar. Sehingga pelaksanaan SPHP, harga beras SPHP ini di tingkat konsumen, diterima oleh konsumen wajib sesuai dengan harga eceran tertinggi," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan memastikan program bantuan pangan beras akan dilanjutkan pada 2025, tahun depan. Pada Januari 2025 digelontorkan sebanyak 160 ribu ton bagi 16 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Program bantuan pangan beras itu setidaknya akan dijalankan pada Januari-Februari 2025. Sejalan dengan itu, Bulog juga akan menyebar beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 150 ribu ton pada periode yang sama.