Donald Trump Bentuk Lembaga Pendapatan Eksternal Jelang Dilantik, Apa Tugasnya?

Donald Trump mengumumkan rencana untuk membentuk badan baru untuk mengumpulkan tarif dan pendapatan eksternal dari negara-negara asing.

oleh Natasha Khairunisa Amani diperbarui 16 Jan 2025, 15:00 WIB
Diterbitkan 16 Jan 2025, 15:00 WIB
Peralihan Kekuasaan, Donald Trump Temui Joe Biden di Gedung Putih
Tradisi kunjungan tersebut untuk mempertunjukkan pengalihan kekuasaan secara damai dalam demokrasi Amerika Serikat antara pemimpin yang berkuasa dan kepala eksekutif yang baru. (SAUL LOEB/AFP)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta Menjelang pelantikan pada 20 Januari mendatang, presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump mengumumkan rencana untuk membentuk badan baru untuk mengumpulkan tarif dan pendapatan eksternal dari negara-negara asing.

"Kami akan mulai menagih mereka yang menghasilkan uang dari kami dengan Perdagangan, dan mereka akan mulai membayar," ungkap Trump dalam unggahannya di situs media sosial miliknya Truth Social, dikutip dari Associated Press, Kamis (16/1/2025).

Ia membandingkan rencana pembentukannya dengan Internal Revenue Service, yang merupakan pemungut pajak domestik AS.

Pembentukan badan pendapatan eksternal pemerintahan Trump, yang dinamai External Revenue Service kini memerlukan keputusan Kongres, dan Partai Republik memegang mayoritas di DPR dan Senat.

Bentuk DOGE

Sebelumnya, Trump telah menunjuk dua tokoh bisnis untuk memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah AS atau dikenal sebagai DOGE.

DOGE merupakan satuan tugas nonpemerintah untuk menemukan cara memecat pegawai federal, memangkas program, dan memangkas peraturan federal, yang semuanya merupakan bagian dari apa yang disebutnya sebagai agenda "Selamatkan Amerika" untuk masa jabatan kedua di Gedung Putih.

Miliarder Elon Musk dan sesama pengusaha Vivek Ramaswamy memimpin upaya ambisius DOGE untuk mengurangi ukuran dan cakupan pemerintah federal.

Seperti diketahui, tarif impor hingga 25% untuk semua barang dari Kanada dan Meksiko, serta 60% untuk barang dari Tiongkok telah menjadi tolok ukur agenda ekonomi Trump saat ia memasuki masa jabatan keduanya.

Menakar Imbas Pelantikan Donald Trump ke Pasar Modal Indonesia

Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (Dok. AFP)
Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (Dok. AFP)... Selengkapnya

Jelang pelantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS), pasar keuangan global menunjukkan dinamika yang beragam. Head of Research & Chief Economist Mirae Asset, Rully Arya Wisnubroto mengatakan pasar telah melakukan antisipasi atau price in.

Ke depan, Rully mengatakan pasar akan mencermati apakah Trump akan merealisasikan seluruh programnya saat kampanye.

"Tapi market sepertinya sudah cukup paham, bahwa di sepanjang 2017-2020 lalu itu Trump mau realisasikan semua janji-janjinya," kata Rully kepada wartawan, Selasa (14/1/2025).

Di sisi lain, Rully mencermati sikap Donald Trump yang cenderung mengambil kebijakan bersifat bilateral. Sehingga kebijakan Trump ke depannya akan tergantung sejauh mana Amerika Serikat mendapat untung dari sebuah kesepakatan.

"Jadi kalau misalkan dia merasa dirugikan dia akan menerapkan kebijakan yang proteksionis," imbuh Rully.

 

Prediksi IHSG

IHSG Menguat
Layar yang menampilkan informasi pergerakan saham di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (8/6/2020). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 1,34% ke level 5.014,08 pada pembukaan perdagangan sesi I, Senin (8/6). (Liputan6.com/Angga Yuniar)... Selengkapnya

Prediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dapat mencapai 8.000 tahun ini juga masih diyakini Rully dapat terealisasi di tengah potensi perang dagang di era pemerintahan Donald Trump Jilid 2 di AS.

"Meskipun sekarang pelaku pasar masih menunggu berita positif dari global dan dalam negeri, kami masih optimis terhadap pasar saham Indonesia karena dua faktor dari dalam negeri, yaitu inflasi yang stabil dan daya beli yang terjaga,” terang dia.

Untuk inflasi, ia menuturkan, Indonesia terus menunjukkan penurunan, didukung oleh stabilitas harga bahan makanan. Dia memperkirakan harga bahan makanan akan tetap stabil di tahun depan, selama tidak ada gangguan cuaca ekstrem yang dapat memengaruhi produksi pangan.

Dia menambahkan dengan stabilnya harga bahan makanan, serta pembatasan pemberlakuan efektif PPN 12% oleh pemerintah, khusus untuk barang dan jasa mewah akan menjadi faktor positif dalam menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat Indonesia.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya