Indonesia Tagih Janji Investor IKN, Banyak Groundbreaking tapi Proyek Mandek

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap rencana pemerintah untuk meninjau kembali investasi proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN). Lantaran, banyak yang sudah groundbreaking tapi proyeknya dinilai tak jalan maksimal.

Menteri Ara menerangkan, hal itu sudah dibahas langsung bersama Presiden Prabowo Subianto dan beberapa menteri terkait lainnya. Utamanya, menyoroti proyek investor swasta di IKN.

"Tadi kita diskusi panjang soal bagaimana peranan swasta di IKN. Karena yang groundbreaking banyak tapi yang membangun sedikit," kata Ara di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Dia mengatakan, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono juga setuju untuk meninjau ulang para investor swasta di IKN. Salah satunya mempertanyakan kelanjutan proyek yang sudah di-groundbreaking.

"Tadi saya sudah diskusikan Pak Bas juga setuju, direview yang sudah groundbreaking pengusaha yang memang sudah groundbreaking tapi mungkin tidak jadi atau tidak cepat membangun supaya itu bisa ditanya baik-baik apakah mau lanjut atau tidak," tutur dia.

Ara menjelaskan, nantinya proyek bisa dialihkan kepada pihak yang memang serius menggarap proyek. Terutama berkaitan dengan waktu pengerjaan konstruksi di Ibu Kota baru tersebut.

"Nanti akan diberikan kepada yang memang serius mau membangun. Sehingga kesempatan itu juga jadi produktif waktunya," ungkapnya.

Ada Tenggat Waktu

Ara menerangkan, kepastian itu perlu dikantongi pemerintah untuk menjamin kelanjutan proyeknya. Nantinya, pemerintah akan meminta keterangan setiap perusahaan swasta yang menanamkan dana di IKN.

"Jadi tidak usah menunggu misalnya dikasih kesempatan 1,5 tahun tapi ditanya saja satu-satu di-review supaya ada suatu gerak cepat sesuai arahan Pak Prabowo supaya langkah-langkahnya juga swasta itu diutamakan untuk bisa menjalankan melakukan investasi di IKN, terutama bagi yang serius," tutur dia.

Menteri Ara menegaskan, pemerintah akan memberikan tenggat waktu atau deadline terhadap pelaksanaan proyek tersebut.

"Saya rasa itu harus dikasih deadline waktunya kapan. Kalau enggak ada ya sudah berarti diberikan kesempatan ke yang lain. Kalau tidak begitu nanti jadinya lama, sementara arahan Presiden Prabowo harus ada waktu deadline-nya," kata Menteri Ara.

Prabowo Pindah ke IKN 2028

Sebelumnya, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menggelar pertemuan dengan sejumlah investor perbankan terkemuka di Indonesia. Itu turut dilakukan bersama dengan bank berstatus milik negara (Himbara), seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Tabungan Negara (BTN).

Selain itu, juga dengan bank BUMD yakni Bankaltimtara, hingga bank swasta raksasa yaitu Bank Central Asia (BCA).

Pertemuan ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan kantor layanan jasa perbankan yang akan beroperasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Percepatan pembangunan layanan perbankan di IKN menjadi prioritas untuk melengkapi ekosistem yang dibutuhkan oleh warga yang akan berpindah ke Nusantara.

Kantor layanan perbankan ini ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal pertama 2026. Untuk mendorong pelayanan jasa perbankan yang cepat dan efisien, sesuai dengan kebutuhan para penduduk IKN.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan, sarana dan prasarana di Ibu Kota Nusantara telah disiapkan, untuk menyambut inisiasi proyek baru dari sejumlah investor besar.

"Bapak Presiden (Prabowo Subianto) telah memberikan arahan untuk melaksanakan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara pada 2028. Mulai Januari 2025, kami akan memetakan lokasi-lokasi untuk memulai pembangunan jalan," ujar Basuki dalam keterangan tertulis, Minggu (19/1/2025).

Basuki juga menjelaskan Prabowo telah menyampaikan dalam forum internasional G20 terkait perpindahan ibu kota negara.

Presiden dan DPR juga telah mengesahkan status Jakarta tidak lagi menjadi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI), melainkan menjadi Daerah Khusus (DK) dan menyampaikan pembangunan Masjid Negara di IKN pada 2025. Sementara Menteri Pekerjaan Umum (PU) juga telah mengonfirmasi bahwa presiden akan mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.

"Harapannya, pertemuan pembahasan progres ini dapat mempercepat realisasi investasi sektor perbankan di IKN serta menciptakan ekosistem perekonomian yang inklusif bagi pengembangan ibu kota negara yang modern," pungkas Basuki.