Menteri Investasi Rosan Sebut Kepres Sentralisasi Perizinan Keluar pada Februari 2025

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto akan mengeluarkan keputusan presiden (kepres) pada awal Februari 2025 untuk memusatkan perizinan terkait investasi di Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

Hal itu disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani dalam sebuah sesi di pavilion Indonesia pada World Economic Forum (WEF) 2025 di Davos, Swiss, Selasa, 21 Januari 2025 seperti dikutip dari Antara.

“Harapannya, pada awal Februari 2025, presiden akan mengeluarkan keppres soal sentralisasi perizinan. Jadi, semuanya akan terpusat di kementerian kami, termasuk insentif fiskal,” ujar Rosan dalam sebuah sesi di paviliun Indonesia pada World Economic Forum (WEF) 2025, Davos, Swiss, Selasa.

Berdasarkan pantauan dari kanal resmi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Rosan menyoroti masalah investasi yang disebabkan oleh perizinan yang berlapis, serta banyaknya peraturan kementerian maupun lembaga yang harus dipenuhi.

Kerumitan perizinan itu, Rosan menuturkan, menyebabkan para investor sulit untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

"Saat ini, kami bekerja dengan 80 kementerian, lembaga, dan badan yang berbeda-beda di Indonesia untuk memberikan otoritas mereka kepada kami, dalam hal mengeluarkan perizinan dan lisensi,” ujar Rosan.

Melalui penyederhanaan proses perizinan tersebut, Rosan berharap agar para investor tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

"Jadi, itulah kebijakan yang menurut saya sangat membantu (iklim investasi). Saya harap akan dikeluarkan secepatnya,” kata Rosan Roeslani.

Rosan Roeslani menyatakan keikutsertaan dalam ajang World Economic Forum (WEF) 2025 merupakan upaya memperkuat citra Indonesia terkait investasi berkelanjutan.

Ia menyampaikan, pihaknya memfasilitasi paviliun dan menjadi pembicara dalam ajang pertemuan ekonomi tersebut yang diselenggarakan pada 20–24 Januari di Davos, Swiss.

Rosan mengatakan, dalam ajang tersebut juga dirinya akan melakukan pertemuan dengan beberapa investor global dan pejabat setingkat menteri dari negara lain.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan P. Roeslani, menegaskan bahwa kebijakan investasi menjadi salah satu pilar utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam proyeksi lima tahun ke depan, Indonesia diperkirakan membutuhkan investasi sebesar Rp13.528 triliun dengan target rata-rata pertumbuhan investasi mencapai 16,75% per tahun.

“Diperkirakan dalam lima tahun ke depan, rata-rata pertumbuhan investasi adalah 16,75% untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut. Total investasi yang dibutuhkan selama periode tersebut mencapai Rp13.528 triliun,” kata Rosan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2024 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Target Tahunan Investasi dan Tantangan Kolaborasi

Rosan menjelaskan, pada 2025, target investasi telah ditetapkan sebesar Rp1.906 triliun, dan angka ini diperkirakan terus meningkat setiap tahun hingga 2029.

Namun, pencapaian target ini menghadapi berbagai tantangan, terutama kebutuhan sinergi dan kolaborasi antarinstansi pemerintah di semua tingkat.

“Ini adalah tugas yang tidak mudah. Dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dari seluruh kementerian, badan, serta pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, untuk mewujudkan target yang sudah dicanangkan,” ujarnya.

Rosan juga mengungkapkan realisasi investasi periode Januari-September 2024 telah mencapai Rp1.261,43 triliun, atau setara dengan 76,45% dari target investasi yang dirancang di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pemerintah terus melakukan berbagai upaya strategis untuk mendorong investasi, salah satunya melalui penerapan Undang-Undang Cipta Kerja.

UU ini dirancang untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan bagi para investor, yang selama ini kerap menjadi kendala dalam penanaman modal di Indonesia.