Pertamina Jamin Stok LPG 3 Kg di Pangkalan Aman

Liputan6.com, Jakarta - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) memastikan stok LPG 3 kg di pangkalan resmi sekitar Jakarta aman. Usai melakukan pengecekan di sejumlah titik di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, jelang penghentian distribusi tabung gas melon ke pengecer per 1 Februari 2025.

Pjs Area Manager Communication, Relations & CSR Regional JBB PT Pertamina Patra Niaga, Joevan Yudha Achmad, menyampaikan bahwa ada lebih dari 15 titik pangkalan yang dicek untuk memastikan stok dan pasokan LPG 3 kg aman.

"Kami memastikan bahwa stok LPG di wilayah Jakarta dan sekitarnya saat ini dalam kondisi aman, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir," kata Joevan dalam keterangan tertulis, Jumat (31/1/2025).

"Sejak libur panjang kemarin, kami telah melakukan pengecekan di beberapa pangkalan di wilayah Sales Area Retail Jabode. Diantaranya di wilayah Pademangan, Jakarta Utara, Johar Baru, Jakarta Pusat, serta Cengkareng, Jakarta Barat pada Kamis (30/1/2025)," ungkapnya.

Sebelumnya, Pertamina Patra Niaga Regional JBB telah menambah stok LPG 3 kg sebanyak 711.800 tabung. Untuk memenuhi peningkatan kebutuhan masyarakat selama libur panjang 27-31 Januari 2025 di wilayah DKI Jakarta.

"Pertamina Patra Niaga terus berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan dinas terkait di wilayah DKI Jakarta, serta memonitor ketersediaan stok di pangkalan setiap hari. Kami juga berkoordinasi dengan Hiswana Migas untuk memastikan agar agen LPG dapat segera menyuplai ke pangkalan, serta memastikan pembelian di pangkalan menggunakan KTP," imbuh Joevan.

"Kami mengimbau masyarakat untuk melakukan pembelian LPG 3 kg di pangkalan resmi Pertamina dan memprioritaskan pembelian LPG 3 kg untuk kebutuhan rumah tangga," dia menandaskan.

Terpisah, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menjelaskan bahwa penyerapan LPG 3 kg di seluruh Indonesia mengalami lonjakan signifikan selama libur panjang ini.

"Sebanyak 9.234.667 tabung LPG 3Kg telah disiapkan pada 27 dan 29 Januari 2025 dan seluruhnya telah terserap, menunjukkan tingginya permintaan," terang Heppy.

Pada kesempatan terpisah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara soal isu pengecer yang tak lagi bisa mendapat distribusi LPG 3 kg dari Pertamina mulai 1 Februari 2025.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, pihaknya tengah menata bagaimana LPG 3 kg yang dikonsumsi masyarakat bisa sesuai dengan batas harga yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Jadi yang pengecer justru kita jadikan pangkalan. Itu ada formal untuk mereka mendaftarkan nomor induk berusaha terlebih dahulu," ujar Yuliot saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Artinya, ia menyebut pengecer LPG 3 kg bukan lenyap begitu saja. Mereka tetap bisa mendapat pasokan dan berjualan tabung gas melon, asal memiliki nomor induk berusaha (NIB) dengan mendaftarkan diri di sistem Online Single Submission (OSS).

"Per 1 Februari, peralihan. Karena itu kan ada jeda waktu. Kita berikan untuk satu bulan, pengecer jadi pangkalan," imbuh Yuliot.

"Nomor induk berusaha itu kan diterbitkan melalui oss. Jadi perseorangan pun boleh. Itu bisa mendaftarkan nomor induk kependudukannya sebagai dasar, kemudian masuk dalam skema OSS. Kita juga sudah integrasikan dengan sistem kependudukan di Kementerian Dalam Negeri," terangnya.

Menurut dia, skema pendistribusian baru LPG 3 kg ini dilakukan untuk memutuskan mata rantai penyaluran yang kerap tidak tepat sasaran.

"Kita enggak ada istilah naik kelas. Mereka mendaftarkan saja. Justru dari pengecer kalau mereka jadi pangkalan, itu kan justru mata rantainya akan lebih pendek. Ini kan juga ada satu layer tambahan. Ini yang kita hindari," kata Yuliot.

Melalui skema baru ini, pemerintah menjamin kebutuhan masyarakat atas LPG 3 kg bisa terpantau dengan baik. Dengan cara pendistribusiannya dilakukan melalui pangkalan resmi Pertamina, ataupun pihak pengecer yang sudah memiliki NIB dan terdata di OSS.

Sehingga, tidak ada lagi main-main salah satu pihak pengecer yang menimbun tabung gas melon dalam jumlah besar.

"Jadi satu mata rantai pengecer itu kan sudah enggak ada lagi. Kita catatkan, jadi distribusi ini tercatat secara keseluruhan," ujar Yuliot.

"Jadi kalau ini tercatat, berapa kebutuhan distribusi, ya kita akan siapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi mungkin itu juga tidak terjadi oversupply untuk penggunaan LPG yang tidak tepat," pungkasnya.