Menekraf Minta BPOM Bantu UMKM Naik Kelas

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Menekraf/Kabekraf), Teuku Riefky Harsya bertemu dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar pekan ini. Dalam pertemuan tersebut, Teuku Riefky Harsya mendorong BPOM memperkuat dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Riefky menekankan pentingnya kolaborasi antara kementerian dan lembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, kerja sama dengan BPOM perlu diperkuat agar UMKM dapat lebih mudah berkembang dan meningkatkan daya saing.

"UMKM harus menjadi subsektor ekonomi kreatif yang mampu menciptakan lapangan kerja lebih luas. Berdasarkan data BPS, tenaga kerja di sektor ini meningkat 80% dalam satu dekade terakhir. Mengingat tren ekonomi kreatif yang berbasis padat cipta terus berkembang, kolaborasi dengan BPOM akan membantu usaha kecil naik kelas dan meningkatkan kualitas produk," ujar Riefky dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/2/2025).

Sebagai tindak lanjut, Kemenekraf dan BPOM sepakat membentuk tim kecil untuk menyusun rencana kerja sama yang akan dituangkan dalam nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU). MoU tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga inovatif, dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pengelolaan kekayaan intelektual di sektor UMKM.

"Kolaborasi ini penting karena sektor ekonomi kreatif memiliki banyak pemangku kepentingan. Salah satu kerja sama yang dapat dilakukan adalah kurasi produk UMKM agar memenuhi standar yang memungkinkan mereka naik kelas dan menembus pasar lebih luas," tambahnya.

Menekraf juga menyoroti perlunya perbaikan kualitas produk UMKM, terutama yang bergerak di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Ia berharap BPOM dapat membantu dalam proses sertifikasi dan pendampingan guna meningkatkan daya saing produk lokal.

Sementara itu, Kepala BPOM, Prof. dr. Taruna Ikrar, M. Biomed., Ph.D., menegaskan komitmen lembaganya dalam menjamin keamanan, stabilitas, dan standar produk UMKM. Ia menyebutkan bahwa BPOM memiliki berbagai program yang mendukung UMKM, seperti Wellness Festival dan Program Desa Pangan Aman.

"BPOM siap mendukung peningkatan ekonomi melalui pengawasan dan sertifikasi produk UMKM. Saat ini, jumlah UMKM mencapai 4,7 juta dengan kontribusi ekonomi hampir Rp6.000 triliun dari sektor pangan, obat tradisional, suplemen makanan, kosmetik, dan garam farmasi," ujar Taruna.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi dari Kemenekraf dan BPOM, termasuk Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif Cecep Rukendi, Direktur Pengembangan Sistem Pemasaran dan Hubungan Kelembagaan Radi Manggala, serta jajaran pejabat utama BPOM.

Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya kembali melantik para pejabat jajaran Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) di luar properti milik Kementerian Pariwisata sejak dipecah dua. Total ada 16 pejabat yang dilantik di salah satu ruang hotel The Hermitage, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).

Keenam belas orang itu terdiri dari tiga pejabat tinggi pratama, enam administrator, tiga pengawas, satu pejabat fungsional ahli, serta pengukuhan tiga staf khusus menteri. Mereka, kata Riefky, adalah bagian dari pelatikan struktural kementerian tahap ketiga.

"Masih ada satu tahapan lagi, tapi tidak terlalu banyak. Mungkin jumlahnya sekitar tiga orang lagi. Nanti mungkin dilakukan dalam 1--2 minggu ke depan," ujarnya seusai pelantikan.

Dengan pelantikan tersebut, ia menyebut, struktur organisasi Kementerian Ekraf pertama di Indonesia hampir 100 persen terisi. Ia pun berpesan agar para pejabat terpilih bertugas dengan integritas tinggi dan melayani publik dengan kemampuan terbaik.

"Dari setiap kebijakan, selain akuntabilitasnya, harus juga berdasarkan dampak yang positif terhadap masyarakat agar kehadiran kementerian ini dapat berdampak positif pada perkembangan ekosistem subsektor ekonomi kreatif di Indonesia," ucap Riefky.

Kemenekraf kini memiliki sekitar 650--700 karyawan yang terdiri dari pegawai struktural, pegawai fungsional, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Menekraf menyebut akan ada tambahan beberapa pegawai dari yang sedang menyelesaikan pendidikan dalam satu hingga dua tahun mendatang. 

Dengan organisasi sebesar itu, kantor Kemenekraf hingga kini masih menumpang di aset milik Kemenpar, khususnya di Gedung Merdeka dan Gedung MT Haryono, sebagai kantor sementara. "Yang sementara mungkin dalam awal bulan depan," ujar Riefky.

Ia menyebut, berdasarkan asesmen Kementerian Keuangan, luasan kantor yang dibutuhkan bisa mencapai 15 ribu meter persegi agar bisa mengakomodasi ratusan pegawai mereka. "Tapi kami coba dengan pola open space, co-working space, mungkin kita coba mencari yang sekitar 8.500 meter persegi sehingga terjadi efisiensi di situ," imbuhnya.

Sementara, penentuan kantor permanen masih dibahas bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Keuangan agar tidak sampai terjadi salah prosedural yang berimplikasi hukum. Ia memperkirakan prosesnya bakal memakan waktu hingga empat bulan ke depan. Meski belum beres urusan gedung, ia menyatakan tidak memengaruhi proses pelayanan publik.

Di samping itu, pihaknya kini bersiap menyosialisasikan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kemenekraf dengan Kemendagri tentang Pedoman dan Pembentukan Nomenklatur Dinas Ekonomi Kreatif Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, guna Penyelenggaraan Sub Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ekonomi Kreatif dan pelaksanaan Deklarasi Komitmen Penguatan Ekosistem Ekraf oleh perwakilan pemerintah daerah provinsi.