8 Kebijakan Prabowo Kerek Pertumbuhan Ekonomi

Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan delapan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2025, termasuk stimulus untuk mengungkit daya beli masyarakat.

oleh Septian Deny Diperbarui 17 Feb 2025, 15:40 WIB
Diterbitkan 17 Feb 2025, 15:40 WIB
Momen Akrab Prabowo dan Jokowi di Puncak Perayaan Ulang Tahun ke-17 Partai Gerindra
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengundang seluruh jajaran yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk silaturahmi dan konsolidasi di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Jumat (14/2/2025). (ADITYA AJI/AFP)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan delapan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2025, termasuk stimulus untuk mengungkit daya beli masyarakat.

"Pemerintah akan terus menerapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita," kata Presiden Prabowo saat mengumumkan PP Nomor 8 Tahun 2025 dan sejumlah kebijakan ekonomi lainnya di dikutip dari Antara, Senin (17/2/2025).

Kedelapan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu, yakni pertama, adalah dampak dari hasil kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2024.

Kedua, optimalisasi penyaluran bantuan sosial terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada Februari dan Maret 2025.

Ketiga, pencairan dana tunjangan hari raya (THR) bagi ASN dan pekerja swasta pada Maret 2025.

Keempat, stimulus Ramadhan-Lebaran 2025 yang mencakup diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja seperti Harbolnas 2025, program EPIC Sales 2025, dan BINA Diskon 2025.

Kemudian, Kementerian Pariwisata dan BUMN terkait juga menyelenggarakan program mudik Lebaran. Stabilisasi harga pangan juga termasuk dalam stimulus Ramadhan dan Idul Fitri 2025.

Kebijakan kelima, yakni pemerintah memberikan paket stimulus ekonomi berupa diskon tarif listrik, PPN DTP (pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah) pembelian properti dan kendaraan listrik, PPnBM DTP otomotif untuk kendaraan listrik dan hibrida, subsidi/pajak DTP motor listrik dan PPh DTP sektor padat karya.

Kebijakan keenam, yakni optimalisasi Makan Bergizi Gratis, dan kebijakan ketujuh pada penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), serta kebijakan kedelapan adanya realisasi panen padi yang optimal.

"Sudah ada laporan bahwa produksi beras kita meningkat secara signifikan," kata Prabowo.

 

Presiden Prabowo Bakal Luncurkan Bank Emas 25 Februari 2025

Presiden Prabowo Subianto saat konferensi pers di Istana Merdeka Jakarta, Senin (17/2/2025).
Presiden Prabowo Subianto saat konferensi pers di Istana Merdeka Jakarta, Senin (17/2/2025). (Liputan6.com/Lizsa Egeham)... Selengkapnya

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencananya membentuk bank emas di Indonesia. Rencana, bank emas itu akan diluncurkan pada 26 Februari 2025 mendatang.

Dia menjelaskan, saat ini Indonesia belum memiliki bank emas. Meski, beberapa rencana pembentukan bank emas atau bullion bank itu telah disampaikan pemerintah.

"Kita akan bentuk bank emas, jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita, tidak ada di Indonesia," kata Prabowo dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Dia menjelaskan, emas dari Indonesia kebanyakan mengalir ke luar negeri. Maka dari itu, dia berharap ada bank khusus penyimpanan emas di Tanah Air.

"Jadi emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri, kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas di Indonesia," tegasnya.

Bakal Diluncurkan 26 Februari 2025

Kepala Negara itu menyampaikan, rencananya bank emas perdana tersebut akan diluncurkan pada 26 Februari 2025, pekan depan.

"InsyaaAllah kita akan resmikan tanggal 26 Februari. Ini saya kira pertama kali ya di Republik Indonesia," pungkas Prabowo.

 

Pegadaian Jadi Bank Emas Pertama di RI

Presiden Prabowo Subianto resmi meneken aturan terbaru mengenai devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA)
Presiden Prabowo Subianto resmi meneken aturan terbaru mengenai devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) (dok: Arief)... Selengkapnya

Sebelumnya, Indonesia akhirnya untuk pertama kali memiliki bullion bank atau yang lebih dikenal dengan Bank Emas. PT Pegadaian menjadi perusahaan pertama yang mendapat izin OJK tentang penyelenggaraan bank emas.

Hal ini tertuang dalam Persetujuan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion PT Pegadaian dengan nomor surat S-325/PL.02/2024.

Menurut Direktur Utama Pegadaian, Damar Latri Setiawan, selama dua tahun terakhir, Pegadaian menantikan izin untuk dapat melaksanakan usaha dalam ekosistem emas ini.

Damar menekankan bahwa pencapaian ini sangat berarti, karena Pegadaian menjadi perusahaan pertama yang berhasil memperoleh izin usaha Bulion di Indonesia.

"Sudah 123 tahun Pegadaian hadir di tengah masyarakat, dengan berbagai improvement dan penyediaan berbagai produk gadai maupun non gadai. Gadai sebagai core bisnis, 90% masih di dominasi oleh gadai emas. Kurang lebih transaksi sampai dengan November menghasilkan omset sebanyak Rp 230 triliun, dengan barang jaminan emas mencapai 92 ton, juga saldo Tabungan Emas yang mencapai 10,3 ton," kata Damar ditulis, Rabu (8/1/2024).

Apa Saja yang Akan Dijual?

Sebagai bank emas, Pegadaian tentunya mendapatkan izin untuk menjual produknya yang bersangkutan dengan emas. Apa saja?

  • Perdagangan Emas
  • Deposito Emas
  • Pinjaman Modal Kerja Emas
  • Jasa Titipan Emas untuk Korporasi

 

Infografis Jurus Pemerintahan Prabowo - Gibran Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis Jurus Pemerintahan Prabowo - Gibran Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen. (Liputan6.com/Abdillah)... Selengkapnya
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

EnamPlus

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya