Dirut Pertamina Siapkan Nomor Telepon Khusus Terima Aduan Soal BBM

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri membuka tangan terhadap segala aduan terkait BBM. Imbas kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang melibatkan Pertamina dan anak usaha.

Untuk itu, Simon menyiapkan nomor telepon khusus yang bisa dihubungi demi menampung laporan. Meskipun begitu, ia mengaku saat ini kontak tersebut baru bisa menerima layanan SMS, dan tengah didaftarkan agar bisa melayani pesan via WhatsApp.

"Selain kami punya call center di 135, saya juga punya nomor khusus di 081417081945," ucap Simon dalam sesi konferensi pers, Senin (3/3/2025).

Libatkan Pihak Ketiga

Simon pun menerima usulan dari publik, untuk ikut melibatkan pihak ketiga dalam melakukan proses uji terhadap spesifikasi BBM milik Pertamina. Adapun selama ini proses uji lab dilakukan oleh Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Sudah pasti gagasan ini sangat baik dan kami sambut baik. Tentunya dengan ada pihak ketiga yang lebih independen bisa melakukan uji dengan standar yang lebih bisa diterima," ujar dia.

Menurut dia, keterlibatan pihak di luar Pertamina dan pemerintah dalam melakukan pengetesan BBM juga akan mendongkrak kepercayaan publik terhadap produk-produk perseroan, baik yang bersifat barang subsidi maupun non subsidi.

"Dalam arti ketika uji dilakukan oleh Pertamina ataupun lembaga yang ada selama ini, supaya lebih menambah tingkat kepercayaan masyarakat, kami juga akan melibatkan dari pihak ketiga atau pihak lain," kata Simon.

Janji Transparan

Ia berjanji bahwa proses bisnis penyaluran BBM, utamanya produk yang mendapat subsidi bakal lebih transparan. Sehingga bisa lebih banyak melibatkan pihak lain untuk berpartisipasi mengawasi, termasuk masyarakat.

"Bahkan, keterlibatan masyarakat pun kami dorong untuk sama-sama ikut mengawasi. Karena ini adalah satu hal yang harus sangat transparan, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut hak rakyat Indonesia," ungkapnya.

"Jadi kami akan sangat terbuka dan sangat menyambut baik apabila kita melakukan uji, tentunya dengan semakin banyak lembaga-lembaga independen lainnya," seru Simon.

Lebih lanjut, Simon juga buka-bukaan soal hasil uji lab yang dilakukan oleh Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi, atau Lemigas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Untuk memastikan bahwa kualitas BBM yang selama ini didistribusikan kepada masyarakat telah sesuai standar.

Beberapa hari lalu, Lemigas telah melakukan uji terhadap 75 sampel dari berbagai produk BBM Pertamina. Mulai dari Pertalite (RON 90), Pertamax (RON 92), Pertamax Green (RON 95), hingga Pertamax Turbo (RON 98).

Lemigas pun disebutnya turut mengambil sampel dari Terminal BBM Pertamina Plumpang. Begitu juga contoh yang diambil dari 33 stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, dan Tangerang Selatan.

"Setelah melalui uji lab, hasil tersebut menunjukan bahwa kualitas BBM Pertamina telah sesuai dengan standar spesifikasi yang disyaratkan oleh Ditjen Migas Kementerian ESDM," kata Simon.

"Namun, itu tentunya mendorong kami untuk terus melakukan pendampingan ataupun melakukan uji di seluruh SPBU Pertamina yang berada di seluruh wilayah Nusantara," dia menegaskan.

Kendati demikian, ia pun meminta maaf atas kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang telah menciptakan kehebohan dalam beberapa waktu terakhir.

"Saya sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Ini tentunya adalah peristiwa yang memukul kita semua, menyedihkan juga bagi kami," ujar Simon dalam sesi konferensi pers, Senin (3/3/2025).

Menurut dia, kasus ini jadi salah satu ujian terbesar yang dihadapi oleh Pertamina. Kendati begitu, Simon sangat mengapresiasi penindakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak usaha PT Pertamina (Persero), menyangkut tata kelola impor minyak mentah dan produk kilang pada 2019-2023.

"Kami sangat mendukung upaya dari Kejaksaan Agung, dan tentunya akan terus membantu apabila dibutuhkan data-data atau keterangan tambahan, supaya proses ini dapat diproses dan berjalan sesuai dengan ketentuan," imbuh Simon.

"Kami menyampaikan komitmen kami untuk selalu berkomitmen terhadap kegiatan penyelenggaraan perusahaan dengan prinsip good corporate governance. Tentunya ini kesempatan kami untuk terus memperbaiki diri," ungkap dia.