Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) terus merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI). Kepala BPKM Mahendra Siregar mengaku tidak ingin diburu untuk menyelesaikan daftar tersebut mengingat hal ini sangat berkaitan dengan iklim investasi di Indonesia.
"Kalau belum baik dan belum siap betul lebih baik kita perlukan waktu tambahan saja. Kan keburu-buru nanti hasilnya kurang bisa memenuhi ekspektasi nanti malah jadi persoalan tersendiri," ujar dia usai menghadiri pembukaan Trade Expo Indonesia 2013 (TEI) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (16/10/2013).
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan rencananya kembali mengeluarkan paket kebijakan lanjutan padaOktober ini, demi mendukung empat paket kebijakan yang sebelumnya sudah dikeluarkan.
Salah satu kebijakan yang termasuk dalam paket kebijakan lanjutan ini salah satunya mengenai DNI. Namun hingga saat ini hal itu belum ada kejelasan yang pasti.
"Pada gilirannya bukan hanya waktu, tapi mengenai kualitasnya harus kita perhatikan, jadi gak usah terburu-buru," tegas Mahendra. (Yas/Nur)
Powered by Telkomsel BlackBerry®
"Kalau belum baik dan belum siap betul lebih baik kita perlukan waktu tambahan saja. Kan keburu-buru nanti hasilnya kurang bisa memenuhi ekspektasi nanti malah jadi persoalan tersendiri," ujar dia usai menghadiri pembukaan Trade Expo Indonesia 2013 (TEI) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (16/10/2013).
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan rencananya kembali mengeluarkan paket kebijakan lanjutan padaOktober ini, demi mendukung empat paket kebijakan yang sebelumnya sudah dikeluarkan.
Salah satu kebijakan yang termasuk dalam paket kebijakan lanjutan ini salah satunya mengenai DNI. Namun hingga saat ini hal itu belum ada kejelasan yang pasti.
"Pada gilirannya bukan hanya waktu, tapi mengenai kualitasnya harus kita perhatikan, jadi gak usah terburu-buru," tegas Mahendra. (Yas/Nur)
Powered by Telkomsel BlackBerry®