ESDM dan Pertamina tak Kompak Jalankan Pembatasan BBM

Di tengah defisit neraca perdagangan yang makin lebar akibat impor Minyak dan Gas Bumi (Migas), kabar kurang sedang justru muncul. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Pertamina (Persero) dituding tak akur dalam menjalankan program pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Pengamat Energi Refomainer Institute Priagung Rakhmanto mengungkapkan, ketidakakuran kedua institusi tersebut terlihat dari metode pembatasan BBM yang dijalankannya. Pertamina di satu sisi tetap bersikukuh menjalankan program Sistem Monitoring Pengendalian Radio Fequention Identification (SMP RFID).

Di pihak berbeda, Kementerian ESDM justru tengah getol mengusung ide pembelian BBM dengan kartu non tunai. Sayangnya, kedua program yang dijalankan itu sama sekali baru pada tataran konsep dan belum menyentuh tujuan dari upaya pembatasan.

"Saya nggak tahu tujuannya, maksudnya kita mengerti bisa basis pengendalian dan menentukan siapa yang mendapat BBM subsidi, (sayangnya) sekarang belum kesana, sebatas menjalankan konsep masing-masing," kata Priagung, usai menghadiri diskusi di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (7/11/2013).

Priagung justru menyoroti ide transaksi non tunai pembelian yang kini digadang pemerintah. Mekanisme ini masih menyisakan pertanyaan seputar keefektifan dari penerapan sistem tersebut.

"Kalau non tunai, apa bedanya kita beli pakai ATM, itu belum terintegrasi, Apakah nontunai hanya subsidi saja, apakah bisa dipindah tangankan. Non tunai selama kartu dipindah tangankan tidak bisa dijadikan instrumen pembatasan," ungkapnya.

Priagung justru menilai program SMP RFID, bakal berjalan lebih efektif karena langsung bersangkutan dengan kendaraan dan menutup kemungkinan adanya kecurangan.

"Lebih signifikan RFID, karena di SPBU itu pasti, kemudian di mobil," jelasnya.

Reforminer menyarankan agar Pertamina dan Kementerian ESDM lebih berkordinasi dalam melakukan pengendalian BBM bersubsidi agar program yang dijalankan bisa saling berintegrasi.

"Kalau dua insitusi bisa kordinasi itu bisa digabungin, yang satu di SPBU. Yang satu dikendaraan," pungkasnya.

Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) sedang menerapkan pengendalian BBM bersubsidi dengan memanfaatkan tehnologi informatika bernama SMP RFID. Sedangkan Kementerian ESDM bersama Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sedang menjalankan pembelian BBM bersubsidi dengan sistem non tunai, keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu pengendalian konsumsi BBM bersubsidi.(Pew/Shd)