Kemenpora Ungkap Kriteria Ketua Umum PSSI Baru

Liputan6.com, Palembang - Setelah mundurnya Edy Rahmayadi sebagai Ketua Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) masih menunggu siapa yang akan duduk di jabatan ini.

Menurut Sekretaris Kemenpora (Sesmenpora) Gatot S Dewa Broto, ada beberapa kriteria yang diharapkan bisa menduduki jabatan Ketua PSSI tersebut. Di antaranya mempunyai integritas tinggi dan waktu yang cukup untuk mengurus PSSI.

“Memang betul-betul tidak ada kepentingan apapun, yang penting mengurus bola saja. Dia nyambi sebagai apapun boleh,” usai jadi narasumber di acara Dialog Nasional Mengelola Even Olahraga, di Universitas Sriwijaya (Unsri) Palembang, Kamis (21/2/2019).

“Yang penting jangan sampai kejadian seperti Edy. Dia ada di Medan, kantor PSSI di Jakarta. Itu sangat merepotkan,” ujarnya.

Dia meyakinkan bahwa Kemenpora tidak akan menunjuk siapapun untuk mengisi kekosongan Ketua PSSI. Yang mengikuti bursa calon Ketua PSSI harus sesuai statuta PSSI, yaitu minimal sudah lima tahun berkecimpung di dunia sepakbola.

PSSI juga akan dibantu oleh seluruh kementrian dalam pengelolaan olahraga sepakbola. Hal ini dikuatkan dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2019.

Inpres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo tanggal 25 Januari 2019 ini, memuat tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional (PPPN).

Menurutnya, urusan persepakbolaan Indonesia itu bisa dikelola bersama-sama, tidak hanya oleh PSSI saja. Apalagi saat perancangan dan penandatanganan inpres, perwakilan PSSI juga hadir.

“Ini bukan berarti pemerintah akan mendominasi, tidak. Karena yang diatur di inpres itu bukan pemain elit, tapi atlit junior,” katanya.

Beberapa kementrian yang bisa membantu PSSI diantaranya Kementrian PU PERA yang bisa bertanggungjawab membangun stadion sepakbola. Lalu Kementrian Ristekdikti yang bisa meriset sport science, serta Kementrian Keuangan (Kemenkeu) yang bisa menyediakan dana segar.

Terkait tentang kasus mafia bola yang menjerat PSSI, Gatot kembali menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak ada intervensi. Dirinya pun mengaku ikut diperiksa Satgas Antimafia Bola pada tanggal 26 Desember 2018.

“Waktu itu pertanyaan saya ke penyidik, kalau (kasus) ini serius tidak. Jangan seperti yang sudah-sudah. Sehari setelah itu ada yang ditangkap di Halim,” ujarnya.

Keseriusan Satgas Antimafia Bola ini didukung penuh oleh Kemenpora. Namun mereka tetap mengingatkan ke PSSI, agar kasus ini tidak disampaikan ke FIFA.

“Kami wanti-wanti, takut PSSI melaporkan ke FIFA, saya bilang jangan adu ke FIFA. Alhamdulilah PSSI declear KLB. Akan diadakan di kota mana atau kapan, itu urusan PSSI,” ungkapnya.