Rieke Diah Pitaloka Ingatkan Mahasiswa Pentingnya Data Desa Presisi bagi Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Doktor ilmu komunikasi yang juga politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka memberikan kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram), Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Rabu 30 November 2022.

Dalam kesempatan itu, Rieke membahas tentang urgensi produk hukum Data Desa Presisi (DDP) dengan tema 'Urgensi Produk Hukum untuk Melahirkan Data Negara yang Presisi'.

"Data berbasis desa sangatlah penting agar pembangunan pembangunan daerah dilakukan secara terencana, terukur, dan tepat sasaran," ujar Rieke melalui keterangan tertulis, Kamis (1/12/2022).

Untuk itu, Rieke berkolaborasi bersama birokrat di berbagai kementerian atau lembaga untuk menyusun Rencana Peraturan Pemerintah tentang Data Dasar Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi. 

Ia pun yakin Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan setuju dengan usulan tersebut.

"Sebab pembangunan Indonesia hanya akan berhasil jika dimulai dari desa atau kelurahan," kata Rieke.

Menurutnya, keberhasilan pemimpin nasional tidak luput dari cita-citanya tentang satu data Indonesia, yang sudah seharusnya berbasis pada data desa atau kelurahan presisi agar dihasilkan pembangunan yang akurat, dan aktual. 

"Itulah karya seni, legacy (warisan) terbesar seorang pemimpin. Saya yakin, Yang Mulia Bapak Presiden pun mendedikasikan kepemimpinannya untuk karya seni tersebut," terang Rieke.

Peserta seminar yang hadir di antaranya dari unsur dosen, mahasiswa S1, S2, S3 juga dihadiri oleh penggagas Data Desa Presisi Dr Sofyan Sjaf yang juga Wakil Kepala LPPM IPB University, Rektor Universitas Mataram Prof Ir Bambang Hari Kusumo, Dekan FH Unram Dr Hirsanuddin, serta Guru Besar Hukum Tata Negara Prof Dr M Galang Asmara.

Senada, Dekan FH Unram Dr Hirsanuddin menilai, gagasan Rieke dan kawan-kawan terinspirasi amanat Presiden Pertama RI Sukarno atau Bung Karno tentang pentingnya data yang akurat untuk basis perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan.

Ditekankannya, Fakultas Hukum Unram menyadari bahwa data negara dihasilkan dari pendataan yang berpedoman pada norma hukum dalam peraturan perundangan.

"FH UNRAM siap berkolaborasi untuk hadirnya terobosan hukum untuk memperkuat otonomi daerah dalam bingkai NKRI, yang salah satu ciri.pentingnya adalah integrasi data dari mulai tingkat desa/kelurahan di seluruh tanah air," kata Hirsanuddin.

Menurutnya, hukum pendataan menjadi bagian penting bagi lahirnya data negara yang akurat dan aktual, sebagai prasyarat bagi kebijakan pembangunan yang dijalankan Pemerintah Daerah terukur, terencana, dan tepat sasaran.

Ia pun menyatakan dukungannya dan akan menjadi bagian perjuangan lahirnya Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi.

Pada acara tersebut juga Rieke mengajak seluruh civitas akademik FH Unram untuk meluncurkan taggar #SikatSindikatDataNegara sebagai gerakan mendukung Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mensahkan RPP Data Dasar Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berbasis Data Desa Presisi.

Acara Kuliah Umum Dr Rieke Diah Pitaloka ini merupakan rangkaian acara yang sebelumnya di adakan di Universitas Udayana Bali pada hari Senin kemarin 28 November 2022.

Sebelumnya, Politisi PDI Perjuangan Dr Rieke Diah Pitaloka menyerukan Gerakan Sikat Sindikat Data Negara (#sikatsindikatdatanegara).

Rieke Diah Pitaloka meluncurkan seruannya bersamaan memberikan kuliah umum Fakultas Hukum Universitas Udaha di Gedung Widya Sabha, Universitas Udayana, Bali.

Acara yang dihadiri kurang lebih 1.200 peserta secara langsung serta live melalui Instagram itu berlangsung, Minggu 27 November 2022.

"Di balik angka dalam data negara ada nasib dan nyawa jutaan rakyat dipertaruhkan," kata Rieke dalam keterangan pers tertulis, Rabu 30 November 2022.

Adapun kuliah umum dan diakusi publik mengambil tema 'Urgensi Pengesahan Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi. Serta Peraturan Pemerintah Kebijakan Pembangunan Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berpedoman pada Pancasila'.

Selain Rieke, hadir pula sebagai pembicara Wakil Ketua LPPM IPB Univesity Dr Sofyan Sjaf dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Prof Dr Putu Gede Arya Sumertha Yasa. Peserta di antaranya dari unsur dosen, mahasiswa S1, S2, S3, serta perwakilan pemerintah daerah kabupaten/kota se-Bali.

"Saatnya masyarakat dijadikan subjek bukan objek, sudah saatnya tranformasi pedesaan dilakukan. Sudah saatnya desa diakui sebagai subjek yang memiliki wewenang memproduksi data desanya," ucap Sofyan menambahkan.

Menurut dia, era digital kemajuan teknologi menjadi momentum dan instrumen untuk mewujudkan data akurat. DDP ini, lanjutnya, sesuai amanat founding father (pendiri bangsa) bahwa pembangunan nasional hanya dapat dilakukan melalui 'democratic rural development' dan data akurat.

"Sehingga DDP hadir sebagai sintesis, penyempurnaan. Dari sistem pendataan yang sudah ada," jelas Sofyan.