Anggota Parlemen AS Desak SEC Bikin Peraturan Kripto

Liputan6.com, Jakarta - Senator Amerika Serikat yang mewakili Colorado, John Hickenlooper, telah menulis surat kepada Gary Gensler yang mendesak ketua Komisi Sekuritas dan Bursa untuk menetapkan “aturan yang jelas” untuk pasar kripto.

Dalam surat 13 Oktober, Hickenlooper meminta SEC untuk mengambil tindakan terhadap masalah peraturan termasuk mengidentifikasi cryptocurrency yang akan dianggap sebagai sekuritas, menetapkan pedoman pendaftaran untuk platform perdagangan, dan menentukan pengungkapan apa yang diperlukan bagi investor untuk diinformasikan dengan benar. 

Menurut sang senator, kurangnya kerangka peraturan yang terkoordinasi dari pemerintah telah menyebabkan penegakan yang tidak merata, sementara SEC adalah lembaga yang diposisikan dengan baik untuk menawarkan panduan peraturan.

“Mengingat kompleksitas masalah ini, dan mengakui beberapa aset digital adalah sekuritas, yang lain mungkin komoditas, dan yang lain mungkin tunduk pada rezim peraturan yang sama sekali berbeda, proses peraturan formal diperlukan sekarang,” kata Hickenlooper, dikutip dari Cointelegraph, Rabu (26/10/2022).

Hickenlooper  menambahkan, ini akan secara signifikan meningkatkan pengembangan kebijakan dan memungkinkan SEC untuk mengumpulkan pandangan dan memahami kekhawatiran.

Hickenlooper meminta SEC terlibat dengan publik dengan membuka “periode pemberitahuan dan komentar” untuk mengembangkan aturan dan regulasi yang berlaku untuk kripto. 

Dia menawarkan untuk bekerja dengan badan pengatur untuk membangun kerangka kerja seperti itu, meskipun tugas komitenya untuk pertemuan Kongres saat ini terbatas pada perdagangan, usaha kecil, energi dan sumber daya alam, dan kesehatan, pendidikan, tenaga kerja dan pensiun.

Selama menjabat sebagai gubernur Colorado dari 2011 hingga 2019, Hickenlooper membentuk Dewan untuk Kemajuan Teknologi Blockchain, yang bertugas menciptakan “kerangka hukum yang komprehensif” untuk mendukung teknologi tersebut. 

Pada 2019 setelah kepergian Hickenlooper, Gubernur Jared Polis tidak memperbarui perintah untuk terus mengoperasikan dewan.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) Gary Gensler, meminta kongres untuk memberikan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) lebih banyak kekuatan untuk mengawasi stablecoin cryptocurrency demi mengurangi risiko terhadap sistem keuangan.

Gensler menjelaskan, stablecoin biasanya dipatok ke dolar AS dan digunakan untuk memfasilitasi perdagangan aset digital lainnya. Dengan kapitalisasi pasar sekitar USD 150 miliar atau sekitar Rp 2.325 triliun, stablecoin memiliki banyak kesamaan dengan dana pasar uang, dan perlu diatur sesuai dengan itu.

“Meskipun CFTC memiliki otoritas mengatur anti-penipuan dan anti-manipulasi atas perusahaan yang mengeluarkan stablecoin, mereka tidak memiliki otoritas pleno yang untuk membuat aturan di ranah bursa," kata Gensler, dikutip dari Channel News Asia, Sabtu, 22 Oktober 2022.

Menurut Gensler CFTC bisa memiliki otoritas yang lebih besar. Mereka saat ini tidak memiliki otoritas pengatur langsung atas kripto non sekuritas yang mendasarinya.

“Sebagian besar cryptocurrency, termasuk yang disebut stablecoin algoritmik, adalah sekuritas, dan berada di bawah otoritas SEC, sementara beberapa tidak,” jelas Gensler.

Pada Maret 2022, TerraUSD (UST), stablecoin berbasis algoritme, runtuh  secara spektakuler, mendorong stablecoin utama lainnya, seperti Tether sempat turun di bawah pasak dolarnya dan mengirimkan riak melalui pasar cryptocurrency global.

Dewan Pengawas Stabilitas Keuangan, panel pengatur AS yang terdiri dari regulator keuangan teratas, awal bulan ini juga merekomendasikan agar Kongres mengesahkan undang-undang yang menangani risiko aset digital terhadap sistem keuangan, termasuk tagihan untuk meningkatkan pengawasan pasar spot kripto dan stablecoin.

Masih belum jelas kapan Kongres akan meloloskan undang-undang terkait kripto , meskipun beberapa telah diperkenalkan untuk mengatasi stablecoin dan regulasi komoditas digital.

Sebelumnya, ada sebuah tes hukum yang digunakan regulator Amerika Serikat (AS) untuk menentukan aset yang memenuhi syarat sebagai kontrak investasi, oleh karena itu aset tersebut harus diatur oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS. Menanggapi hal itu,  kepala SEC, Gary Gensler mengatakan sebagian besar cryptocurrency melewati proses itu. 

Gary menyoroti hal ini karena beberapa aset kripto dinilai sebagai sekuritas bukan komoditas karena mereka melakukan proses Initial Coin Offering (ICO). Penawaran ini semuanya tercantum dalam undang-undang sekuritas AS. 

"Dari hampir 10.000 token di pasar kripto, saya yakin sebagian besar adalah sekuritas. Penawaran dan penjualan ribuan token kripto ini tercakup dalam undang-undang sekuritas,” ujar Gary, dikutip dari Yahoo Finance, Jumat (7/10/2022). 

Dengan kata lain, Gensler melihat sebagian besar industri kripto beroperasi secara ilegal karena tak patuh terhadap undang-undang sekuritas. Mereka tidak mengaku dirinya sebagai sekuritas.

Tidak Semua Kripto Diciptakan Sama

Meskipun begitu, tak semua kripto dianggap sebagai sekuritas, misalnya Bitcoin yang mungkin harus diperlakukan lebih seperti komoditas daripada sekuritas. 

“Bitcoin, token kripto pertama, disebut oleh beberapa orang sebagai emas digital, diperdagangkan seperti logam mulia, penyimpan nilai yang spekulatif. Langka, namun digital," ujar Gary, dengan tegas menyiratkan bitcoin secara khusus harus diperlakukan di bawah hukum komoditas daripada sekuritas.

Di sisi lain, para pendukung kripto termasuk beberapa anggota Kongres telah mendorong peraturan apa pun untuk datang dari Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) daripada SEC. 

Gensler, yang menjalankan CFTC dari 2009 hingga 2014, mengakui sebagian kecil koin, termasuk bitcoin, mungkin tidak sepenuhnya memenuhi syarat sebagai sekuritas, tetapi lebih memenuhi sebagai komoditas. 

SEC lambat dalam menuntut cryptocurrency dalam beberapa tahun terakhir. SEC menindak penawaran koin awal (ICO) pada 2018, menggugat operator stablecoin Ripple karena melakukan penawaran sekuritas ilegal pada 2020. 

SEC juga menuduh pemberi pinjaman kripto BlockFi karena gagal mendaftarkan program pinjaman hasil tinggi, dan sedang menyelidiki pertukaran populer Coinbase yang diduga menjual surat berharga yang tidak terdaftar.