India Bakal Terapkan UU Anti Pencucian Uang pada Transaksi Kripto

Pemerintah India akan menerapkan ketentuan anti pencucian uang untuk transaksi yang terkait dengan cryptocurrency atau token virtual, dalam upaya untuk memperketat pengawasan terhadap aset digital.

Dilansir dari Yahoo Finance, Jumat (10/3/2023), kementerian keuangan India, pada Selasa, 7 Maret 2023, mengeluarkan pemberitahuan yang menyatakan pertukaran kripto lokal dan entitas yang berurusan dengan aset digital virtual (VDA) sekarang akan diminta untuk melakukan uji tuntas klien terhadap pengguna mereka.

Menurut undang-undang, setiap entitas pelapor harus menyimpan catatan semua transaksi lebih dari sekitar USD 12.200 atau setara Rp 188,7 juta (asumsi kurs Rp 15.473 per dolar AS selama minimal lima tahun.

Langkah ini selaras dengan upaya global untuk mengekang penggunaan aset digital untuk pencucian uang, serupa dengan aturan yang diterapkan pada entitas teregulasi lainnya seperti bank dan pialang saham. 

Pada awal 2014, Kanada membawa entitas yang berurusan dengan mata uang virtual di bawah tindakan pencucian uang dan pendanaan teroris. Demikian pula, Korea Selatan sedang berupaya mengatur industri kripto melalui kebijakan anti pencucian uang.

Di India, kekhawatiran seputar penggunaan mata uang kripto untuk pencucian uang ilegal mengemuka pada 2021. Pada Juni 2021, otoritas India menemukan hampir USD 488 juta atau setara Rp 7,5 triliun telah dicuci melalui transaksi kripto pada tahun sebelumnya.

Meskipun VDA dan NFT telah mendapatkan popularitas di India selama beberapa tahun terakhir, pemerintah tidak memiliki kebijakan atau peraturan yang jelas hingga tahun lalu. 

Anggaran pemerintah India, pada 2022, mengenakan pajak 30 persen atas pendapatan dari transaksi kripto dan memperkenalkan pajak 1 persen, dipotong dari sumbernya, atas pendapatan di atas ambang batas tertentu. Hadiah kripto dan aset digital juga dikenakan pajak.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Ketua Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell menguraikan beberapa risiko terkait dengan kegiatan kripto selama persidangan di hadapan Komite Senat tentang Urusan Perbankan, Perumahan, dan Urban. 

Pada persidangan itu, Powell mengatakan pihaknya telah melihat semua yang terjadi di industri kripto, misalnya penipuan dan kurangnya transparansi. 

“Kami menonton apa yang terjadi di ruang kripto. Apa yang kita lihat cukup banyak kekacauan, kita melihat penipuan, kita melihat kurangnya transparansi, kita melihat risiko lari, banyak hal dan banyak hal seperti itu,” kata Powell, dikutip dari Bitcoin.com, Kamis (9/3/2023)

Powell mencatat Federal Reserve telah mengeluarkan beberapa pemberitahuan bersama dengan Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) dan Kantor Pengawas Keuangan Mata Uang (OCC), bank peringatan dan mengatur lembaga keuangan tentang risiko cryptocurrency.

"Jadi apa yang telah kami lakukan adalah memastikan lembaga keuangan yang diatur yang kami mengawasi dan mengatur hati -hati, sangat berhati -hati dalam cara mereka terlibat dengan seluruh ruang kripto," lanjut ketua Fed.

Meskipun begitu, Powell mengungkapkan regulator tidak akan membatasi perkembangan teknologi dan inovasi yang diberikan kripto serta tidak ingin regulasi terkait crypto melambat.

“Kami percaya inovasi sangat penting dari waktu ke waktu bagi perekonomian. Kami tidak ingin menahan inovasi, kami tidak ingin regulasi menghambat inovasi dengan cara yang hanya mendukung petahana, hal semacam itu,” pungkas Powell.