Bantuan 1.000 Ekor Burung Hantu Sukses Basmi Hama Tikus di Sawah Majalengka

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan apresiasi atas bantuan 1.000 ekor burung hantu yang diberikan Presiden Prabowo Subianto, sebagai solusi alami untuk mengatasi serangan hama tikus di kawasan pertanian, khususnya di Majalengka, Jawa Barat. 

Adapun bantuan burung hantu dari Prabowo tersebut diumumkan dalam acara panen serempak di Desa Randegan Wetan, Kabupaten Majalengka, pada Senin, 7 April 2025.

Dody menilai, bantuan tersebut sangat relevan dan mendukung keberhasilan penerapan teknologi Irigasi Padi Hemat Air (IPHA), yang telah terbukti mampu meningkatkan produksi padi secara signifikan.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden atas dukungan nyata dalam menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus mendukung peningkatan produksi pertanian nasional melalui pemberian burung hantu ini," ujar Dody dalam keterangan tertulis, Senin (21/4/2025).

IPHA merupakan inovasi dalam budidaya padi yang mengatur siklus pengairan sawah secara berselang (intermittent irrigation). Teknologi ini mampu menghemat air hingga 30 persen serta meningkatkan produktivitas padi hingga 169 persen dibanding metode konvensional.

Namun, penerapan IPHA juga menghadapi tantangan. Salah satunya meningkatnya ancaman hama tikus. Kondisi sawah yang lebih dangkal dalam sistem IPHA memungkinkan tikus lebih mudah mencapai batang padi, sehingga meningkatkan risiko kerusakan panen.

"Solusi alami berupa penggunaan burung hantu sebagai predator tikus terbukti efektif menekan populasi hama. Langkah ini juga lebih aman dan ramah lingkungan dibandingkan penggunaan pestisida kimia," imbuh Dody.

Sebelumnya, para petani di Indramayu dan Cirebon telah menerapkan metode pengendalian hama ini dengan memasang rumah burung hantu di sekitar area persawahan. 

"Keberhasilan metode tersebut mendorong petani di Majalengka untuk mengadopsinya. Dukungan Prabowo menjadi bentuk nyata perhatian terhadap keresahan petani akibat serangan tikus," kata Dody. 

Diharapkan bantuan burung hantu ini dapat menjaga stabilitas hasil panen pada area IPHA, serta mendorong percepatan pencapaian target swasembada pangan nasional secara berkelanjutan.

Sebagai bentuk sosialisasi dan penguatan implementasi IPHA, Kementerian PU akan menyelenggarakan panen demplot sekaligus pameran hasil panen teknologi IPHA di Daerah Irigasi (DI) Rentang pada Selasa, 22 April 2025. Acara ini bertujuan memperlihatkan kualitas panen serta efektivitas teknologi IPHA dalam meningkatkan produksi padi nasional.

Dalam kegiatan tersebut, akan dilakukan panen pada tiga demplot IPHA dari total 208 demplot yang telah dikembangkan. Hingga kini, sebanyak 18 demplot telah dipanen dengan hasil yang jauh di atas rata-rata produktivitas padi konvensional.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah mengkaji lebih lanjut pembangunan proyek Tol Puncak. Seraya membuka potensi terbangunnya kawasan baru di sekitar jalan tol.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU Rachman Arief Dienaputra mengatakan, pembangunan proyek Jalan Tol Puncak saat ini masih dalam tahap pendalaman feasibility study (FS) atau uji kelayakan.

"Tapi PR-nya sekarang adalah memperdalam, memastikan supaya hasil kajian kita ini akurat enough untuk memastikan berapa sih kebutuhan konstruksinya," ujar Rachman Arief di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (11/4/2025).

Selanjutnya, pemerintah juga tengah mencari support dari pihak swasta untuk pembiayaan proyek tol. Lantaran adanya keterbatasan anggaran pemerintah untuk mendanai proyek yang nilainya tidak kecil tersebut.

"Karena sekarang kan dipastikan bahwa pembangunan infrastruktur itu seminimal mungkin tidak menggunakan dana APBN," ungkap dia.

Dalam pengkajian itu, pemerintah turut melihat berbagai potensi yang ada. Salah satunya dari sisi pengembangan kawasan alias land development. Hasil keuntungannya nanti akan dipakai untuk membiayai proyek Tol Puncak.

"Kalau misalnya ada satu kawasan yang akan kita bangun jalan tol, apakah bisa pemerintah menguasai kawasan tersebut, dan pemerintah sebagai developer-nya untuk mengembangkan kawasan tersebut," bebernya.

Menurut bayangannya, pembangunan kawasan baru itu mirip seperti yang dilakukan pengembang besar untuk area permukiman yang terintegrasi dengan jalan tol.

"Seperti summarecon mengembangkan kawasan, kemudian PIK dikembangkan. Itu kan sebetulnya tidak mendapatkan support dari pemerintah," kata Rachman Arief.

Namun untuk kelanjutannya, Kementerian PU masih harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Di sisi lain, sejauh ini belum ada investor yang menaruh ketertarikan pada pembangunan Jalan Tol Puncak.

"Kita coba komunikasi itu dengan Badan Bank Tanah. (Sudah ada investor yang tertarik?) Belum ada," pungkas Rachman Arief.