Ukraina Adopsi Aturan Kripto Eropa, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta - Pejabat telah mengungkapkan Ukraina bermaksud untuk menerapkan aturan pasar kripto yang disetujui oleh Parlemen Eropa. Sementara pemerintah sudah bergerak ke arah itu, layanan pajak telah mengeluarkan klarifikasi terkait perpajakan atas pendapatan yang dihasilkan dari transaksi cryptocurrency.

Melansir Bitcoin, Senin (24/4/2025), pemimpin regional dalam adopsi kripto, Ukraina sekarang berencana untuk mengikuti jejak pemimpin global dalam regulasi kripto, yaitu Uni Eropa (UE). Pernyataan di Kyiv mengindikasikan bahwa otoritas Ukarina akan memasukkan norma baru UE ke dalam kerangka hukum negara mereka.

Pada Kamis, anggota parlemen Eropa memberikan persetujuan akhir mereka ke paket Markets in Crypto Assets (MiCA). Ini adalah upaya komprehensif pertama di dunia untuk mengatur ruang kripto serta memperkenalkan lisensi untuk penyedia layanan kripto dan mekanisme untuk perlindungan investor.

"Ini adalah peristiwa yang benar-benar bersejarah, saya yakin Ukraina akan menjadi salah satu negara pertama yang menerapkan peraturan ini ke dalam undang-undang nasional,” komentar Anggota Komisi Pasar Saham dan Sekuritas Nasional Ukraina (NSSMC), Yuriy Boyko. 

Boyko juga mengatakan draft ketentuan untuk mencapai tujuannya hampir siap dan pejabat akan segera memulai pembicaraan dengan pemangku kepentingan utama.  

“NSSMC, bersama dengan mitranya, secara aktif mengerjakan peluncuran pasar aset virtual di Ukraina, dan peraturan MiCA diambil sebagai dasarnya,” tegasnya.

"Bersama dengan rekan-rekan kami dari NSSMC, kami sedang mengerjakan penerapan beberapa ketentuan MiCA sehingga aset kripto juga legal di Ukraina,” kata Anggota Parlemen Ukraina Yaroslav Zheleznyak.

Anggota parlemen di Ukraina, calon anggota UE, pertama kali mengadopsi rancangan undang-undang "Aset Virtual" pada September 2021, tetapi RUU tersebut dikembalikan oleh Presiden Volodymyr Zelenskyy, direvisi sesuai dengan rekomendasinya dan disahkan lagi pada Februari 2022, sebelum dia menandatangani itu menjadi undang-undang. Itu harus mulai berlaku setelah deputi di Rada Verkhovna menyetujui amandemen yang relevan dengan Kode Pajak.

Sementara aturan pajak kripto negara belum diperkenalkan, Kantor Lviv dari Layanan Pajak Negara Ukraina telah menangani masalah ini sendiri dan mengklarifikasi perpajakan pendapatan terkait kripto untuk individu pribadi.  

“Penghasilan yang diterima oleh individu dari penjualan cryptocurrency termasuk dalam total pendapatan kena pajak tahunan,” jelas administrasi pajak daerah dalam pemberitahuan yang diterbitkan bulan ini.

Sebelumnya, Swedia, salah satu negara di Eropa yang menjadi rumah terakhir bagi penambang bitcoin bakal menghapus insentif pajak untuk pusat data pada Juli  2023. Ini berpotensi memberi dampak bagi industri penambangan kripto di Swedia.

Dilansir dari CoinDesk, Selasa (18/4/2023), harga energi di Eropa telah melonjak dalam satu tahun terakhir sebagian besar karena perang di Ukraina, mengusir penambang bitcoin di berbagai negara. 

Wilayah paling utara Norwegia dan Swedia adalah beberapa wilayah terakhir di mana industri ini masih menguntungkan dan beroperasi meskipun pemainnya telah menipis.

Swedia awalnya dipilih karena mereka menawarkan lingkungan yang ideal untuk pusat data dan rumah bagi pembangkit listrik tenaga air murah. Swedia mulanya p tidak terpengaruh oleh krisis energi, yang menyebabkan kenaikan harga dan beberapa penambang menghentikan operasi mereka pada 2022.

Harga energi mulai normal pada 2023, tetapi pajak yang akan datang kemungkinan akan menghentikan investasi baru di Swedia, yang saat ini menampung sekitar 150 megawatt (MW) pertambangan kripto. Pajak akan meningkat mulai Juli tahun ini, menurut anggaran keuangan yang diterbitkan pada November 2022.

Berdasarkan harga listrik rata-rata tahun lalu, kenaikan pajak dapat membawa biaya energi keseluruhan meningkat 

Analis senior di perusahaan jasa pertambangan kripto, Luxor Technologies Jaran Mellerud mengatakan mesin tambang yang paling efisien saat ini MicroBT Whatsminer M30s, akan berada pada titik impas mengingat kondisi pasar saat ini.

Tak hanya Swedia, Norwegia, yang saat ini menampung 250-300 Mega Watt pertambangan kripto, juga menaikkan pajaknya dari USD 0,0086 atau setara Rp 127,13 (asumsi kurs Rp 14.782 per dolar AS) menjadi USD 0,015 atau setara Rp 221,74 per kWh pada Januari 2023.

Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) mengusulkan pajak cukai 30 persen untuk biaya pengoperasian fasilitas penambangan kripto. Presiden AS berencana memberlakukan pajak cukai bertahap berdasarkan biaya listrik yang digunakan dalam penambangan kripto.

Perusahaan-perusahaan ini juga diminta untuk melaporkan berapa banyak daya dan jenis sumber listrik yang digunakan. Pajak cukai akan bertahap selama tiga tahun ke depan, meningkat 10 persen setiap tahun.

Ketentuan tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa pajak ini dapat menurunkan jumlah keseluruhan mesin penambangan di AS.

“Peningkatan konsumsi energi yang disebabkan oleh pertumbuhan penambangan aset digital memiliki dampak lingkungan yang negatif dan dapat memiliki implikasi keadilan lingkungan serta kenaikan harga energi bagi mereka yang berbagi jaringan listrik dengan penambang aset digital,” mengutip dokumen pengajuan dari laman Coindesk, Jumat (10/3/2023).

Dokumen tersebut juga menjelaskan bahwa penambangan aset digital menimbulkan ketidakpastian dan risiko bagi utilitas dan masyarakat lokal, karena aktivitas penambangan sangat bervariasi dan sangat mobile.

“Cukai atas penggunaan listrik oleh penambang aset digital dapat mengurangi aktivitas penambangan bersama dengan dampak lingkungan yang terkait dan bahaya lainnya,” tambah dokumen tersebut.

Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat harus mengesahkan anggaran yang mencakup jenis peraturan pajak yang menghasilkan pendapatan ini sebelum dapat diterapkan.

DPR yang dipimpin oleh Partai Republik tidak mungkin mengadopsi proposal presiden dari Partai Demokrat secara apa adanya.

Namun, proposal tersebut menunjukkan prioritas fiskal Biden saat dia bersiap untuk mengumumkan pencalonannya untuk masa jabatan kedua sebagai Presiden AS.