Gubernur California Setujui RUU Kripto pada 2025

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur California Gavin Newsom telah menyetujui rancangan undang-undang regulasi kripto yang memberlakukan aturan lebih ketat pada bisnis yang melakukan transaksi kripto, yang dijadwalkan akan dimulai dalam 18 bulan.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada 13 Oktober, Newsom mengumumkan RUU regulasi kripto, yang disebut sebagai Undang-Undang Aset Keuangan Digital akan mengharuskan individu dan perusahaan untuk memperoleh lisensi dari Departemen Perlindungan dan Inovasi Keuangan (DFPI) secara berurutan. 

Untuk berpartisipasi dalam operasi aset digital. RUU tersebut akan mulai berlaku pada 1 Juli 2025. RUU ini sejalan dengan undang-undang pengiriman uang California dalam dokumen hukum, yang melarang layanan perbankan dan transfer berfungsi tanpa izin yang disetujui oleh Komisaris DFPI.

Namun, undang-undang regulasi kripto yang baru akan memberi wewenang kepada DFPI untuk menegakkan persyaratan audit yang ketat pada perusahaan kripto dan memaksa mereka untuk mematuhi mandat pencatatan. 

"RUU ini mengharuskan pemegang lisensi untuk memelihara selama 5 tahun setelah tanggal kegiatan, catatan tertentu, termasuk buku besar yang dipelihara setidaknya setiap bulan yang mencantumkan semua aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan pengeluaran dari aktivitas tersebut. pemegang lisensi,” kata pengumuman tersebut, dikutip dari Coinmarketcap, Kamis (19/10/2023).

Tindakan Hukum bagi Perusahaan Kripto

Peraturan ini juga mengklarifikasi perusahaan yang gagal mematuhi RUU tersebut akan dikenakan tindakan penegakan hukum. Sekitar setahun yang lalu, Newsom memilih untuk tidak mendukung rancangan undang-undang serupa yang dirancang untuk menetapkan struktur perizinan dan peraturan untuk aset digital di California.

Meskipun RUU tersebut disahkan oleh Majelis Negara Bagian California tanpa perlawanan, Newsom menyampaikan dia mengembalikan RUU tersebut tanpa tanda tangannya. Newsom berpendapat RUU tersebut kurang fleksibel untuk mengimbangi tren kripto yang berubah dengan cepat.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya diberitakan, Australia berencana untuk merilis rancangan undang-undang yang mencakup aturan perizinan dan hak asuh penyedia layanan mata uang kripto pada 2024. Informasi ini menurut makalah konsultasi yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan Australia pada Senin, 16 Oktober 2023.

Rezim baru Australia akan mewajibkan pertukaran kripto untuk mendapatkan lisensi layanan keuangan Australia jika ada klien yang memiliki setidaknya USD 946 atau setara Rp 14,8 juta (asumsi kurs Rp 15.680 per dolar AS) kapan saja, atau jika total aset platform melebihi USD 3,15 juta atau setara Rp 49,3 miliar.

Terkait hal ini,direktur pelaksana pertukaran kripto Kraken Australia, Jonathon Miller mengatakan pendekatan ini menciptakan banyak peluang bagi peraturan untuk mengabaikan nuansa teknologi.

"Saya berharap kita dapat bekerja sama dengan Pemerintah untuk memastikan kita tidak menghilangkan manfaat dari inovasi kripto di masa depan yang mungkin berada di luar jangkauan layanan keuangan konvensional,” kata Miller, dikutip dari Yahoo Finance, Rabu (18/10/2023).

Kementerian Keuangan Australia berupaya menerima masukan mengenai rancangan undang-undang tersebut paling lambat 1 Desember 2023. Pertukaran kripto akan memiliki waktu 12 bulan untuk mendapatkan lisensi dan mematuhi rezim baru setelah diberlakukan.

Sebelumnya diberitakan, Polisi di Australia Selatan, baru-baru ini menyita mata uang kripto senilai USD 1,5 juta atau setara Rp 23,5 miliar (asumsi kurs Rp 15.706 per dolar AS) dari tersangka pengedar narkoba di web gelap.

Penegak hukum juga menyita sejumlah besar obat-obatan dan perangkat elektronik dari seorang pria berusia 25 tahun yang tidak disebutkan namanya.

Inspektur Detektif Australia Selatan, Adam Rice mengatakan penyelidikan mengidentifikasi aktivitas terlarang di pasar web gelap, mengaitkan aktivitas tersebut dengan orang di kehidupan nyata di Australia Selatan.

“Mengidentifikasi dan melacak mata uang kripto yang digunakan dalam pelanggaran tersebut, dan pada akhirnya mengarah pada operasi pencarian dan penyitaan yang berhasil,” kata Rice, dikutip dari Bitcoin.com, Senin (16/10/2023). 

Di antara beberapa obat yang disita dalam penggerebekan di sebuah rumah tinggal dan dua unit penyimpanan adalah opioid sintetis yang dikenal sebagai nitazene. 

Pihak berwenang di negara bagian tersebut khawatir obat tersebut, yang sangat beracun dan belum pernah disetujui untuk dikonsumsi manusia, dapat dikaitkan dengan dua kasus overdosis yang menyebabkan satu orang meninggal.

Sementara itu, laporan tersebut juga mengungkapkan petugas penegak hukum juga menemukan uang tunai puluhan ribu ketika mereka menggerebek lokasi di Adelaide Hills.

Sebelumnya diberitakan, Pertukaran Crypto Huobi dan KuCoin termasuk di antara lusinan perusahaan aset digital yang ditambahkan ke daftar peringatan Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA) pada karena memasarkan layanan mereka di Inggris tanpa persetujuan yang tepat.

Peraturan Inggris mengenai promosi keuangan diperluas mulai 8 Oktober untuk mencakup penyedia layanan aset kripto terlepas dari lokasi mereka. 

Semua platform kripto kini diwajibkan oleh regulator untuk menampilkan peringatan risiko yang jelas kepada konsumen yang berbasis di Inggris dan memenuhi standar teknis yang lebih tinggi, termasuk periode jeda 24 jam untuk pelanggan baru.

“Perusahaan ini mungkin mempromosikan jasa atau produk keuangan tanpa izin kami. Anda harus menghindari berurusan dengan perusahaan ini,” tulis FCA dikutip dari Yahoo Finance, Senin (16/10/2023). 

Hukuman bagi ketidakpatuhan dapat mencakup permintaan penghapusan situs web dan aplikasi, denda tak terbatas, dan bahkan hukuman penjara.

Juru bicara Huobi, juga dikenal sebagai HTX, mengatakan perusahaan tersebut tidak mengoperasikan atau memasarkan layanan atau produknya di Inggris. KuCoin tidak beroperasi di Inggris, tetapi berkomitmen untuk menyesuaikan produk dan layanannya untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang relevan di setiap negara.

KuCoin yang berbasis di Seychelles mengatakan platformnya dibatasi di negara-negara termasuk AS, Singapura, Hong Kong, daratan Tiongkok, Thailand, Malaysia, dan Ontario, Kanada. Itu juga tidak menyebutkan nama Inggris dalam daftar lokasi terbatasnya.

Peringatan baru ini muncul menyusul upaya terbaru Inggris untuk bergerak cepat dalam menyebut dan mempermalukan perusahaan kripto yang melanggar aturan yang diperluas. FCA memperbarui daftar peringatan pelanggar setiap jam ketika pelanggaran baru terungkap.