Dompet Kripto Milik Salah Satu Pendiri Ripple Diretas, Kerugian Sentuh Rp 1,7 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Ketua eksekutif dan salah satu pendiri Ripple, Chris Larsen mengungkapkan pada 31 Januari 2024 beberapa akun XRP pribadinya telah diretas. Hal itu disampaikan Larsen melalui sosial media X nya.

“Kemarin, ada akses tidak sah ke beberapa akun XRP pribadi saya kami dengan cepat dapat mengetahui masalahnya dan memberi tahu bursa untuk membekukan alamat yang terpengaruh. Penegakan hukum sudah terlibat,” kata Larsen, dalam postingannya, dikutip dari Coinmarketcap, Senin (5/2/2024).

Larsen menyebut peretasan tersebut sebagai insiden tersendiri dan menegaskan kembali dompet Ripple aman dan belum disusupi. CEO Ripple Brad Garlinghouse turut membuat komentar terkait kejadian ini. Garlinghouse menjelaskan ada beberapa spekulasi dan pelaporan yang tidak bertanggung jawab.

“Saya ingin menegaskan kembali tidak ada dompet yang dikelola Ripple yang disusupi,” jelas Garlinghouse. 

Kepala Analisis dan Kepatuhan di XRP Ledger Foundation. Thomas Silkjaer, memberikan rincian lebih lanjut. Dia mengatakan pertukaran kripto WhiteBit memberi tahu timnya tentang simpanan mencurigakan pada 30 Januari.  Tim Silkjær kemudian memberi tahu Larsen tentang insiden tersebut dan mulai bekerja sama dalam penyelidikan. 

Larsen dan individu terkait Ripple lainnya belum mengonfirmasi jumlah yang dicuri. Namun, detektif blockchain, ZachXBT sebelumnya melaporkan alamat tersebut diretas seharga 213 juta XRP, atau USD 112,5 juta, setara Rp 1,7 triliun (asumsi kurs Rp 15.717 per dolar AS).

Dia juga mencatat dana yang dicuri telah dicuci melalui bursa, termasuk MEXC, Gate, Binance, Kraken, OKX, HTX, dan HitBTC. ZachXBT berspekulasi kunci pribadi Larsen telah disusupi tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang bagaimana hal ini bisa terjadi.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya diberitakan, Ripple saat ini sudah terdaftar sebagai penyedia layanan aset virtual di Bank Sentral Irlandia.  Perusahaan tersebut pun menjelaskan mereka akan berusaha memberikan layanan kepada klien di seluruh Wilayah Ekonomi Eropa setelah Peraturan Pasar Aset Kripto (MiCA) mulai berlaku pada akhir 2024, tergantung pada perolehan lisensi lain yang diperlukan.

Ripple pada Selasa mengumumkan, Bank Sentral Irlandia (CBI) telah menambahkan anak perusahaannya di Irlandia, Ripple Markets Ireland Ltd. ke dalam daftar penyedia layanan aset virtual terdaftar (VASP). 

Situs web regulator menyatakan perusahaan terdaftar untuk anti pencucian uang dan melawan pendanaan tujuan terorisme berdasarkan Pasal 106A Undang-Undang Peradilan Pidana (Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris) tahun 2010 hingga 2021.

“Setelah pendaftaran, Ripple akan berupaya memberikan layanan kepada klien di seluruh Wilayah Ekonomi Eropa setelah Peraturan Pasar Aset Kripto (MiCA) mulai berlaku pada akhir tahun 2024, tergantung pada perolehan lisensi lain yang diperlukan,” tulis pengumuman Ripple, dikutip dari Bitcoin, Sabtu (23/12/2023).

Perusahaan kripto ini mendirikan kantornya di Dublin pada 2022. Ripple menjelaskan Irlandia memiliki reputasi yang berkembang sebagai lokasi yang menarik bagi perusahaan yang terlibat dalam pengembangan teknologi inovatif untuk layanan keuangan.

Wakil Presiden Senior Ripple untuk Inisiatif Strategis Eric van Miltenburg menuturkan, Irlandia telah memposisikan dirinya sebagai yurisdiksi yang mendukung industri aset virtual dan sebagai konsekuensinya sebagai tempat yang bagus untuk bisnis seperti Ripple untuk beroperasi. Sehingga, memperkuat keputusan perusahaan untuk memilih Irlandia sebagai negara utamanya.   

“Dengan memberikan kejelasan peraturan bagi industri ini, Irlandia dan UE secara lebih luas meningkatkan kepercayaan terhadap aset digital, pembayaran, dan ekosistem fintech serta menunjukkan komitmen mereka terhadap pengembangan jangka panjang industri-industri ini,” kata dia. 

Pada Oktober, anak perusahaan Ripple di Singapura, Ripple Markets APAC Pte Ltd., mendapatkan lisensi Lembaga Pembayaran Utama (MPI) dari Otoritas Moneter Singapura (MAS).  Pada tahun yang sama, Ripple memperoleh sebagian besar dari 35 lisensi pengiriman uang (MTL) di AS.

Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan Dubai (DFSA) menyetujui XRP untuk digunakan di Pusat Keuangan Internasional Dubai (DIFC) pada November.  Persetujuan ini memungkinkan perusahaan kripto berlisensi di DIFC untuk mengintegrasikan XRP ke dalam layanan aset virtual mereka.     

Sebelumnya diberitakan, Ripple mengumumkan pada Selasa, 24 Oktober 2023 mereka telah membentuk kemitraan baru dengan Uphold, platform mata uang digital multi-aset yang beroperasi di lebih dari 184 negara, menawarkan akses ke lebih dari 200 mata uang kripto dan fiat. 

Kemitraan ini akan membuat Uphold memberi Ripple kemampuan likuiditas kripto yang ditingkatkan untuk mendukung dan meningkatkan infrastruktur pembayaran lintas batasnya. 

CEO Uphold Simon McLoughlin menjelaskan platform perusahaannya memiliki fitur tumpukan perdagangan frekuensi tinggi yang sepenuhnya otomatis yang terhubung ke 30 tempat perdagangan yang mendasarinya. 

“Hal ini memungkinkan Uphold untuk menawarkan likuiditas yang dalam, berbagai jalur eksekusi untuk transaksi, dan spread yang sangat ketat,” kata McLoughlin, dikutip dari Bitcoin.com, Minggu (29/10/2023). 

Di sisi lain, kepala pembayaran Ripple, Pegah Soltani kemitraan baru ini dengan Uphold memungkinkan untuk meningkatkan infrastruktur dasar dan keahlian likuiditas Uphold yang mendalam semakin mendukung kemampuan Ripple untuk menawarkan pembayaran lintas batas yang cepat dan fleksibel di seluruh dunia.

Saat ini, Ripple melayani ratusan pelanggan di lebih dari 55 negara dan 6 benua, dengan kemampuan pembayaran di lebih dari 70 pasar, dan telah memproses volume senilai USD 30 miliar atau setara Rp 477,3 triliun dan 20 juta transaksi sejak solusi pembayarannya pertama kali diluncurkan.