Asosiasi Blockchain Prioritaskan Reformasi dalam 100 Hari Pertama Donald Trump

Liputan6.com, Jakarta - Blockchain Association, salah satu kelompok terkemuka dalam industri kripto, mengumumkan prioritas untuk 100 hari pertama pemerintahan Donald Trump jika ia kembali menjadi presiden pada 2025.

Organisasi ini mengarahkan fokus pada pembaruan regulasi yang mendukung inovasi blockchain, mendorong transparansi pasar, dan membangun kejelasan hukum terkait aset digital.

Salah satu langkah utama yang ditekankan adalah reformasi terhadap sikap keras Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) di bawah kepemimpinan Gary Gensler. Trump telah mengisyaratkan ia mungkin akan mengganti Gensler, yang dianggap terlalu agresif dalam mengklasifikasikan banyak cryptocurrency sebagai sekuritas. Langkah ini diharapkan memberikan lingkungan yang lebih ramah bagi inovasi di sektor kripto.

Selain itu, Trump berjanji untuk mendukung penambangan Bitcoin domestik, mengamankan hak atas kepemilikan mandiri kripto, dan mencegah pengenalan mata uang digital bank sentral (CBDC). Strategi ini dipandang sebagai upaya untuk memperkuat posisi Amerika Serikat sebagai pusat inovasi blockchain dan kripto global.

Namun, beberapa pihak skeptis mengenai realisasi janji-janji ini, mengingat kompleksitas kebijakan dan potensi tantangan dari berbagai kelompok di dalam pemerintahan.

Meski demikian, kemenangan Trump telah meningkatkan optimisme di kalangan komunitas kripto, yang berharap kepemimpinannya dapat membawa perubahan signifikan terhadap regulasi yang saat ini dianggap membatasi.

Reformasi kripto

Melansir Cointelegraph, Minggu, 24 November 2024, terdapat lima poin yang diuraikan untuk mereformasi regulasi kripto. Pertama, Asosiasi Blockchain menyerukan untuk membangun kerangka kerja yang sesuai dengan tujuan untuk aset digital yang mendorong inovasi sekaligus melindungi konsumen.

Dalam unggahan media sosial terkait, kelompok tersebut mengatakan pemerintahan Trump harus mengakhiri kebijakan pemerintah AS tentang regulasi melalui penegakan hukum.

Poin kedua dan ketiga, menyerukan Trump untuk mengakhiri debanking bisnis mata uang kripto dan untuk membentuk ketua Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) baru yang akan "mencabut SAB 121" — Buletin Akuntansi Staf SEC yang sering dipandang oleh orang dalam industri sebagai anti-kripto.

Selanjutnya, kelompok tersebut merekomendasikan kepemimpinan baru di Departemen Keuangan dan IRS. Seperti yang dilaporkan Cointelegraph baru-baru ini, Trump dikabarkan tengah mempertimbangkan CEO Cantor Fitzgerald Howard Lutnick dan pendiri Key Square Group Scott Bessent untuk posisi Menteri Keuangan.

Trump kini mungkin tengah memperluas pencariannya untuk Bendahara baru. Washington Post melaporkan pada 22 November bahwa Trump tengah mempertimbangkan mantan anggota Dewan Federal Reserve Kevin Warsh untuk posisi tersebut.

Menurut sebuah laporan, jika ditunjuk Warsh akan menjabat sebagai Menteri Keuangan hingga 2026, saat masa jabatan ketua Federal Reserve Jerome Powell berakhir, di mana Warsh akan mengambil alih kursi Powell yang kosong. Ini masih menyisakan pertanyaan tentang siapa yang akan mengepalai IRS di bawah Trump. Kepala IRS petahana, Komisaris Pendapatan Internal Daniel Werfel, ditunjuk untuk masa jabatan lima tahun pada 2023.

Namun, Trump mungkin menganggap Kongres setuju untuk menggantikannya dengan Partai Republik yang mengendalikan DPR dan Senat. Terakhir, Asosiasi menyerukan pembentukan dewan penasihat kripto untuk bekerja sama dengan Kongres dan badan regulasi federal. Seperti yang dilaporkan Cointelegraph baru-baru ini, tim Trump sudah mengadakan musyawarah internal mengenai pembentukan jabatan resmi Gedung Putih yang didedikasikan khusus untuk regulasi mata uang kripto.

Sebelumnya, Pendiri Cardano Charles Hoskinson baru-baru ini dalam unggahan di jaringan media sosial X mengungkapkan keprihatinannya tentang tingkat sensor yang dimungkinkan oleh kecerdasan buatan (AI). Menurut Hoskinson, AI generatif menjadi kurang berguna karena pelatihan penyelarasan.

Dia nampaknya prihatin dengan kenyataan bahwa beberapa pengetahuan mungkin akan dilarang untuk anak-anak di masa depan berdasarkan keputusan yang dibuat oleh sekelompok kecil orang.

“Ini berarti pengetahuan tertentu dilarang bagi setiap anak yang sedang tumbuh, dan hal itu ditentukan oleh sekelompok kecil orang yang belum pernah Anda temui dan tidak dapat memilih untuk berhenti menjabat,” tulis Hoskinson dalam postingan media sosialnya dikutip dari u.today, Selasa (2/7/2024).

Dalam postingannya, Hoskinson melampirkan dua tangkapan layar yang membandingkan beberapa jawaban yang diberikan oleh model GPT-4o OpenAI dan model Soneta 3.5 milik Claude untuk petunjuk tentang pembuatan fusor Farnsworth.

Fusor Farnsworth, perangkat yang mampu memanaskan ion dengan medan listrik untuk mencapai kondisi fusi nuklir. GPT-4o OpenAI memberi Hoskinson daftar rinci komponen yang diperlukan untuk membangun reaktor fusi nuklir.

Namun, Soneta 3.5 Claude hanya setuju untuk memberikan beberapa informasi umum tentang fusor Farnsworth-Hirsch tanpa memberikan instruksi rinci tentang cara pembuatannya.

Menurut Hoskinson, perbedaan ini mengkhawatirkan karena sekelompok kecil individu mampu memutuskan informasi spesifik apa yang berpotensi diakses melalui chatbot AI.

Bahkan sejak ChatGPT OpenAI meledak popularitasnya pada akhir 2022, perdebatan terus berlanjut tentang batasan sensor yang diberlakukan oleh AI.

Tampaknya masuk akal jika model seperti itu harus melindungi pengguna dari konten berbahaya, namun definisi sebenarnya dari dampak buruk masih ambigu, itulah sebabnya banyak orang khawatir tentang masa depan distopia dengan AI yang menyembunyikan informasi dan mendorong kesesuaian berdasarkan biasnya sendiri.