OPINI: Mitigasi Dampak Buruk Deepfake, Blockchain Jadi Solusi?

Deepfake tidak hanya beredar di media sosial sebagai konten hiburan, tetapi juga mulai dimanfaatkan untuk tujuan negatif, seperti penipuan identitas, kampanye disinformasi politik, dan pemalsuan dokumen.

oleh Liputan6.com Diperbarui 08 Mar 2025, 05:59 WIB
Diterbitkan 08 Mar 2025, 00:47 WIB
Ilustrasi Blockchain
Ilustrasi Blockchain. Kredit: mmi9 via Pixabay... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Teknologi deepfake berkembang pesat dan tidak selalu memiliki dampak negatif. Di dunia hiburan, deepfake digunakan untuk menghidupkan kembali aktor yang telah wafat dalam film, seperti yang dilakukan dalam Star Wars dengan karakter Grand Moff Tarkin.

Di sektor pendidikan, deepfake dapat digunakan untuk membuat rekonstruksi sejarah yang lebih interaktif dan mendalam. Namun, di sisi lain, deepfake juga dapat disalahgunakan untuk penyebaran hoaks, pemalsuan identitas, hingga manipulasi opini publik yang meresahkan.

Mengapa Deepfake Berbahaya?

Deepfake tidak hanya beredar di media sosial sebagai konten hiburan, tetapi juga mulai dimanfaatkan untuk tujuan negatif, seperti penipuan identitas, kampanye disinformasi politik, dan pemalsuan dokumen. Dalam beberapa kasus, video deepfake telah digunakan untuk menciptakan pernyataan palsu dari tokoh publik, memicu kebingungan di masyarakat, serta melemahkan kepercayaan terhadap informasi yang beredar.

Di Indonesia, Dewan Pers telah menyoroti pentingnya regulasi terkait deepfake dalam kode etik jurnalistik. Salah satu poin yang diatur adalah larangan penyebaran informasi yang telah dimanipulasi secara digital tanpa keterangan yang jelas. Ini menunjukkan bahwa keberadaan deepfake sudah diakui sebagai tantangan serius bagi dunia media dan komunikasi.

Blockchain sebagai Solusi Verifikasi dan Keamanan Data

Blockchain hadir sebagai solusi potensial dalam memastikan keaslian konten digital dengan menciptakan sistem verifikasi berbasis desentralisasi dan transparansi.

Teknologi ini memungkinkan autentikasi identitas digital dengan menggunakan verifiable credentials, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa suatu pernyataan atau dokumen benar-benar berasal dari sumber terpercaya.

Selain itu, metadata asli dari konten digital, seperti waktu, lokasi, dan perangkat perekam, dapat disimpan dalam blockchain sehingga setiap manipulasi atau perubahan akibat deepfake dapat terdeteksi dengan mudah.

Keunggulan blockchain juga terletak pada sifatnya yang desentralisasi, yang membuat data tidak dapat dimanipulasi oleh satu pihak saja. Dalam konteks media dan jurnalisme, beberapa platform seperti Truepic dan Amber Authenticate telah mengembangkan sistem berbasis blockchain untuk memastikan keaslian berita dan konten visual.

Hal ini memungkinkan masyarakat membedakan informasi asli dari hoaks. Pemerintah juga dapat memanfaatkan blockchain untuk sertifikasi digital terhadap dokumen resmi guna mencegah penyebaran informasi palsu yang mengatasnamakan pejabat negara.

Tata Kelola Transparansi di Indonesia

Sejumlah pemerintah daerah telah mulai mengadopsi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kominfo Denpasar, Kominfo Bali, dan Kominfo Klungkung menggunakan blockchain untuk keterbukaan informasi publik, sedangkan Kominfo Jawa Barat dan Kominfo Sumedang menerapkannya dalam pengelolaan data kependudukan dan dokumen pemerintahan.

Kominfo Kota Bandung juga bekerja sama dengan Mandala Chain untuk mengembangkan sistem sertifikasi digital guna memastikan keabsahan informasi resmi.

Ke depan, sistem ini bisa dikombinasikan dengan teknologi forensik digital agar setiap manipulasi konten dapat terdeteksi secara otomatis, menjadikannya alat yang lebih efektif dalam menangkal deepfake.

 

Promosi 1

Pentingnya Tata Kelola dalam AI dan Blockchain

Digital Business & Metaverse Expert, Principal Indonesia Applied Digital Economy & Regulatory Network (IADERN), Tuhu Nugraha. (Liputan6.com/ ist)
Digital Business & Metaverse Expert, Principal Indonesia Applied Digital Economy & Regulatory Network (IADERN), Tuhu Nugraha. (Liputan6.com/ ist)... Selengkapnya

Teknologi AI, termasuk deepfake, memerlukan tata kelola yang kuat agar dapat digunakan secara etis dan bertanggung jawab. Tanpa regulasi yang jelas, AI dapat disalahgunakan untuk manipulasi informasi dan pencemaran nama baik.

Blockchain sebagai alat verifikasi juga memerlukan kebijakan yang tepat agar dapat diterapkan secara efektif dalam sistem pemerintahan dan media.

Kolaborasi antara pemerintah, regulator, dan industri sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi ini diterapkan dengan standar transparansi yang tinggi serta edukasi bagi masyarakat mengenai manfaat dan risikonya.

Tantangan Implementasi Blockchain di Indonesia

Penerapan blockchain dalam menangani deepfake masih menghadapi tantangan, termasuk rendahnya literasi teknologi di masyarakat serta kebutuhan akan infrastruktur digital yang memadai.

Namun, dengan meningkatnya ancaman deepfake dan disinformasi, penting bagi pemerintah, akademisi, dan sektor swasta untuk berkolaborasi dalam mempercepat implementasi teknologi ini. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap informasi digital, tetapi juga membantu menjaga stabilitas politik dan sosial di Indonesia.

Deepfake telah menjadi ancaman serius di era digital, dan Indonesia perlu segera mengambil langkah untuk mengatasinya. Teknologi blockchain menawarkan solusi berbasis autentikasi digital, penyimpanan metadata, dan transparansi guna menangkal manipulasi konten digital.

Selain itu, tata kelola AI yang kuat sangat diperlukan agar teknologi ini dapat dimanfaatkan dengan bijak. Meskipun masih ada tantangan dalam penerapannya, kolaborasi antara pemerintah, media, dan sektor teknologi dapat mempercepat adopsi blockchain sebagai solusi terhadap deepfake.

Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat membangun ekosistem digital yang lebih aman dan terpercaya bagi masyarakat.

Penulis: Tuhu Nugraha, Digital Business & Metaverse Expert

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

EnamPlus

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya