Bitcoin Bisa Jadi Terobosan untuk Selesaikan Masalah Utang Negara

Liputan6.com, Jakarta - Adopsi Bitcoin semakin masal, tak hanya diburu oleh investor ritel, Bitcoin juga mulai dilirik oleh investor institusi hingga beberapa negara. Di tengah perkembangan adopsi ini,  Wasekjen HIPMI Anthony Leong menuturkan secara pribadi, tanpa mewakili HIPMI, menilai Bitcoin bisa jadi terobosan untuk melunasi utang negara. 

Anthony mengusulkan langkah strategis tersebut sebagai terobosan dalam melunasi utang Indonesia yang mencapai Rp 8.000 triliun, terutama saat ini Indonesia memiliki Danantara. 

"Bagaimana Presiden Prabowo dengan Danantara, beliau efisiensikan anggaran raise Rp 750 triliun ada sekitar Rp 300 an triliun kenapa sisa dari efisiensi ini tidak dipikirkan untuk investasi ke 1 kripto yang paling signifikan misal Bitcoin,” jelas Anthony dalam acara diskusi dengan tema Harnessing Cryptocurrency:Innovative Strategies for Corporate Financial Management, Rabu (26/2/2025). 

Anthony menambahkan jika hari ini harga Bitcoin sebesar Rp 20 miliar per koin, Indonesia bisa menyelesaikan setengah dari utang negara jika berinvestasi sebesar Rp 300 triliun. 

Meskipun begitu, Anthony menyebut hal ini hanya usulan dirinya dan nilai yang bisa diinvestasikan kepada Bitcoin tidak perlu dalam nilai besar, misal bisa dimulai dari Rp 50 triliun. 

"Kalau saya melihat Rp 300 triliun kita investasikan ke Bitcoin. Kalau kita lihat potensi Bitcoin bisa capai Rp 20 miliar atau Rp 5 miliar. Itu Rp 300 triliun kalau konversi rata-rata bisa membeli 200 ribu Bitcoin. Kita hampir berdiri sejajar dengan AS,” ujar dia. 

Teknologi Blockchain untuk Sertifikasi

Anthony juga menyoroti kasus pagar laut yang belum lama ini ramai. Menurut dia, dengan teknologi blockchain kasus semacam itu tidak akan terjadi. Karena dengan menggunakan teknologi blockchain, kasus sertifikasi palsu tidak mungkin terjadi. 

"Sistem sertifikasi tanah melalui teknologi digital misal sertifikat sudah digital tapi yang kita pikirkan bukan sistem yang ada sekarang, tapi menggunakan blockchain jadi tidak ada sertifikasi palsu,” ujar dia.

Pada kesempatan yang sama, CMO crypto exchange Triv, Jordan Simanjuntak menjelaskan adopsi investor institusi di industri kripto, terutama di Indonesia masih besar. 

Di Indonesia, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menerbitkan Peraturan Nomor 9 Tahun 2024, yang memperbarui regulasi perdagangan kripto dan membuka peluang investasi bagi investor institusi. Jordan menuturkan, pelanggan institusi bukan hal baru, walaupun aturan dibuat baru di Indonesia, tapi pelanggan institusi bukan hal baru di kripto. 

"Justru inflow ke kripto justru paling besar dipegang institusi secara global,” kata Jordan.

Di Indonesia, Jordan menyebut perusahaan yang berkaitan dengan teknologi bisa jadi pelopor sebagai investor institusi yang berinvestasi kripto di Indonesia. Hal ini karena aset kripto berbasis teknologi, maka perusahaan yang memiliki perhatian pada teknologi yang bisa jadi pelopor investor institusi kripto di Indonesia.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, euforia pasar kripto yang sempat melonjak setelah kemenangan Donald Trump dalam pemilu kini mulai meredup. Bitcoin (BTC), mata uang kripto terbesar di dunia, turun ke titik terendah dalam tiga bulan terakhir pada Selasa, 25 Februari 2025.

Dilansir dari Yahoo Finance, Rabu (26/2/2025), harga Bitcoin sempat jatuh di bawah USD 87.000 atau setara Rp 1,42 miliar (asumsi kurs Rp 16.350 per dolar AS) dalam penurunan terbesar dalam tiga minggu terakhir. Altcoin juga mengalami nasib serupa. Ether (ETH) turun 10%, sementara Solana (SOL) anjlok lebih dari 12% sebelum akhirnya sedikit pulih.

Penyebab Penurunan

Para analis tidak mengaitkan penurunan ini dengan satu faktor tunggal, melainkan kombinasi berbagai tekanan negatif yang terjadi di pasar. Salah satu faktor utama adalah ketidakpastian ekonomi dan kebijakan tarif baru yang direncanakan oleh pemerintahan Trump. 

Rencana ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor, yang akhirnya menjadi lebih berhati-hati dalam berinvestasi pada aset berisiko seperti kripto. Selain itu, peretasan besar yang menimpa bursa derivatif kripto Bybit semakin memperburuk sentimen pasar. Serangan siber ini menimbulkan pertanyaan mengenai keamanan aset digital dan membuat banyak investor lebih waspada.

Selain faktor ekonomi dan keamanan, minimnya arus dana baru ke pasar kripto juga menjadi alasan utama mengapa harga tidak mengalami reli seperti yang diharapkan. Sejak pemilu, masih belum banyak investor baru yang masuk ke pasar, sehingga harga Bitcoin dan altcoin lainnya sulit mengalami lonjakan. 

Analis memperkirakan, perubahan ini bisa terjadi jika ada lebih banyak hambatan terhadap partisipasi institusional yang berhasil diatasi, tetapi proses ini tentu memerlukan waktu.

Menurut analis Gautam Chhugani dari Bernstein, harga Bitcoin masih mengikuti sentimen risiko yang lebih luas di pasar saham, yang dipengaruhi oleh faktor makroekonomi. Namun, ia meyakini Bitcoin belum mencapai puncak siklus empat tahunnya.

Bernstein masih mempertahankan target harga Bitcoin di angka USD 200.000 dalam 12 bulan ke depan. Namun, secara teknis, ada kemungkinan harga Bitcoin turun hingga USD 70.000, yakni level sebelum reli setelah pemilu. Meski begitu, Bernstein melihat koreksi ini sebagai peluang bagi investor untuk masuk kembali sebelum pasar kembali naik.

Masa Depan Kripto di Bawah Pemerintahan Trump

Kebijakan pemerintahan Trump terhadap sektor kripto akan menjadi faktor kunci dalam pergerakan harga ke depan. Saat ini, pemerintah sedang mengevaluasi kemungkinan menciptakan "stok aset digital nasional," sebuah inisiatif yang diperintahkan oleh penasihat kripto Trump, David Sacks.

Sejauh ini, beberapa janji kampanye Trump kepada industri kripto telah dipenuhi, namun perkembangan regulasi yang lebih luas masih membutuhkan waktu.