Pramono Anung Janji Bangun SLB di Jakarta Utara Usai Dilantik Jadi Gubernur DKI Jakarta

Liputan6.com, Jakarta Gubernur DKI Jakarta Terpilih Pramono Anung berjanji akan mendirikan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Jakarta Utara. Menurutnya di setiap wilayah kota di ibukota harus memiliki sekolah untuk anak-anak difabel.

Pramono mengungkapkan bahwa saat dirinya mencari data-data mengenai masalah di Jakarta Utara, ia menemukan bahwa wilayah administratif di bagian utara Jakarta itu tidak memiliki sekolah untuk difabel.

Ia pun berjanji saat dirinya nanti sesudah resmi dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta bakal mendirikan SLB di sana.

"Saya pada waktu belanja masalah, mereka (wilayah Jakarta Utara) tidak memiliki sekolah untuk difabel. Saya akan menindaklanjuti itu," kata Pramono pada awal Februari di Jakarta Timur.

"Minimum di setiap kota itu harus ada satu sekolah difabel,” ujar Pramono mengutip Antara.

Rencana pendirian SLB di Jakarta Utara pun sudah ia diskusikan dengan Anggota DPR RI Charles Honoris dan Anggota DPRD Jakarta Dapil II Jhonny Simanjuntak untuk menambah SLB di Jakarta Utara.

Anak Difabel Perlu Atensi Khusus

Pramono mengungkapkan bahwa anak-anak difabel perlu atensi khusus yang berbeda dengan anak-anak yang lainnya. 

Untuk itu, Pramono berjanji dirinya akan memberikan perhatian untuk para anak-anak disabilitas agar dapat tetap memiliki pendidikan yang layak.

Pramono pun mengungkapkan bahwa bakal memberikan perhatian besar pada anak-anak disabilitas. Juga kesehatan warga Jakarta.

“Ya saya akan (membuat SLB di Jakarta Utara). Bagi saya lebih penting itu daripada yang lain-lain. Termasuk urusan Kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, Difabel, lansia itu ya,” jelas Pramono.

Menurut Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin, pelantikan Gubernur dan wakil Gubernur terpilih akan dilaksanakan antara tanggal 18-20 Februari 2025.

Sebelumnya, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno dijadwalkan akan dilantik pada 6 Februari 2025. Namun, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pelantikan kepala daerah non-sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) batal dilakukan pada tanggal tersebut.