Fungsi DPR: Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki peran sangat penting. Sebagai lembaga legislatif, DPR menjalankan tiga fungsi utama yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang fungsi-fungsi DPR tersebut serta perannya dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga negara dalam sistem pemerintahan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum dan mewakili rakyat Indonesia.

Sejarah DPR dapat dilacak sejak masa penjajahan Belanda dengan dibentuknya Volksraad pada tahun 1918. Setelah kemerdekaan, lembaga legislatif Indonesia mengalami beberapa perubahan nama dan fungsi. Pada masa Orde Lama disebut DPRS, lalu menjadi DPR-GR pada awal Orde Baru. Baru pada tahun 1971 nama DPR mulai digunakan dan terus dipakai hingga saat ini.

Pasca reformasi 1998, peran dan fungsi DPR diperkuat melalui amandemen UUD 1945. Kekuasaan membentuk undang-undang yang sebelumnya ada di tangan presiden dialihkan ke DPR. Hal ini menjadikan DPR memiliki posisi yang lebih kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Fungsi legislasi merupakan fungsi utama DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang. Fungsi ini dijalankan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Beberapa tugas dan wewenang DPR terkait fungsi legislasi antara lain:

• Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
• Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)
• Menerima RUU yang diajukan oleh DPD terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah
• Membahas RUU bersama Presiden untuk mendapat persetujuan bersama
• Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang

Dalam menjalankan fungsi legislasi, DPR bekerja sama dengan pemerintah untuk membahas dan menyetujui RUU menjadi undang-undang. DPR juga dapat mengajukan usul RUU yang berasal dari DPR sendiri. Proses pembahasan RUU melibatkan partisipasi masyarakat melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

Fungsi legislasi DPR sangat penting karena undang-undang yang dihasilkan akan menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat. Melalui fungsi ini, DPR berperan dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan nasional.

Fungsi anggaran DPR berkaitan erat dengan kewenangan DPR dalam membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Beberapa tugas dan wewenang DPR terkait fungsi anggaran meliputi:

• Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN yang diajukan Presiden
• Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama
• Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK
• Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara

Dalam menjalankan fungsi anggaran, DPR memiliki hak budget yaitu hak untuk ikut menetapkan anggaran negara. DPR membahas RUU APBN yang diajukan pemerintah secara rinci hingga ke unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Pembahasan ini dilakukan bersama pemerintah dengan memperhatikan pertimbangan DPD.

Fungsi anggaran DPR sangat penting untuk memastikan APBN disusun dan digunakan secara tepat demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. DPR dapat mengusulkan perubahan terhadap RUU APBN yang diajukan pemerintah. Persetujuan DPR menjadi syarat sahnya APBN yang akan dilaksanakan oleh pemerintah.

Fungsi pengawasan DPR dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Beberapa tugas dan wewenang DPR terkait fungsi pengawasan antara lain:

• Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah
• Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama
• Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya
• Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi
• Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR memiliki beberapa hak yaitu:

• Hak interpelasi: hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
• Hak angket: hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
• Hak menyatakan pendapat: hak untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional

Fungsi pengawasan DPR sangat penting untuk memastikan pemerintah menjalankan undang-undang dan kebijakan sesuai dengan kehendak rakyat. Melalui fungsi ini, DPR dapat mengontrol dan mengimbangi kekuasaan pemerintah sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Sebagai lembaga legislatif, DPR memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Beberapa peran utama DPR antara lain:

• Perwakilan rakyat: DPR merupakan representasi rakyat Indonesia yang dipilih melalui pemilihan umum. Anggota DPR bertugas menyuarakan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional.
• Pembentuk undang-undang: DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang bersama Presiden. Undang-undang yang dihasilkan menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan negara.
• Pengawas pemerintah: DPR mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah untuk memastikan pemerintah menjalankan amanat rakyat dengan baik.
• Penyeimbang kekuasaan eksekutif: Melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPR berperan mengimbangi dan mengontrol kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.
• Saluran aspirasi masyarakat: DPR menjadi wadah penyaluran aspirasi masyarakat melalui para wakilnya di parlemen. Aspirasi ini kemudian diolah menjadi kebijakan dan undang-undang.

Peran DPR sangat krusial dalam mewujudkan checks and balances dalam sistem pemerintahan Indonesia. Keberadaan DPR memastikan tidak ada lembaga negara yang terlalu dominan sehingga prinsip demokrasi dapat terjaga dengan baik.

DPR terdiri dari anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPR saat ini adalah 575 orang. Struktur DPR terdiri dari beberapa komponen utama:

• Pimpinan DPR: terdiri dari 1 orang ketua dan 4 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR
• Badan Musyawarah: badan yang berfungsi sebagai pengatur dan pengkoordinasi kegiatan DPR
• Komisi: alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, saat ini terdapat 11 komisi di DPR
• Badan Legislasi: alat kelengkapan yang khusus menangani bidang legislasi
• Badan Anggaran: alat kelengkapan yang khusus menangani bidang anggaran
• Badan Kehormatan: alat kelengkapan yang bertugas menjaga martabat dan kehormatan anggota DPR
• Badan Kerja Sama Antar-Parlemen: alat kelengkapan yang mengurusi hubungan dengan parlemen negara lain
• Badan Urusan Rumah Tangga: alat kelengkapan yang mengurusi masalah internal DPR

Anggota DPR mempunyai hak mengajukan usul rancangan undang-undang, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, protokoler, keuangan dan administratif. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pengambilan keputusan di DPR pada umumnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Jika cara ini tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Beberapa mekanisme pengambilan keputusan di DPR antara lain:

• Rapat paripurna: forum rapat tertinggi anggota DPR yang dipimpin oleh pimpinan DPR dan dihadiri oleh seluruh anggota DPR
• Rapat komisi: rapat yang diselenggarakan oleh komisi untuk membahas masalah yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas komisi
• Rapat gabungan komisi: rapat yang diselenggarakan oleh lebih dari satu komisi
• Rapat badan legislasi: rapat yang diselenggarakan oleh badan legislasi untuk membahas RUU
• Rapat badan anggaran: rapat yang diselenggarakan oleh badan anggaran untuk membahas RAPBN
• Rapat panitia khusus: rapat yang diselenggarakan oleh panitia khusus untuk membahas masalah tertentu

Dalam proses pengambilan keputusan, DPR juga melibatkan partisipasi masyarakat melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan masukan terkait RUU atau isu tertentu yang sedang dibahas DPR.

Dalam menjalankan fungsinya, DPR memiliki hubungan kerja dengan berbagai lembaga negara lainnya, antara lain:

• Presiden: DPR bersama Presiden membahas dan menyetujui RUU. DPR juga mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan yang dijalankan Presiden.
• DPD: DPR memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tertentu dan menindaklanjuti hasil pengawasan DPD.
• MA: DPR memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.
• MK: DPR memilih 3 orang hakim konstitusi untuk diajukan kepada Presiden.
• BPK: DPR menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK dan menindaklanjutinya.
• KY: DPR memberikan persetujuan terhadap pengangkatan anggota KY yang dipilih oleh Presiden.

Hubungan DPR dengan lembaga negara lainnya mencerminkan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Masing-masing lembaga negara saling mengawasi dan mengimbangi agar tidak ada lembaga yang terlalu dominan.

Meskipun memiliki peran yang sangat penting, kinerja DPR sering mendapat sorotan dan kritik dari masyarakat. Beberapa tantangan dan kritik yang sering dilontarkan terhadap DPR antara lain:

• Produktivitas legislasi yang rendah: Jumlah undang-undang yang dihasilkan DPR seringkali tidak mencapai target yang ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional.
• Kualitas undang-undang: Beberapa undang-undang yang dihasilkan DPR dinilai bermasalah dan banyak yang digugat ke Mahkamah Konstitusi.
• Kedisiplinan anggota: Tingkat kehadiran anggota DPR dalam rapat-rapat sering menjadi sorotan publik.
• Perilaku anggota: Beberapa kasus pelanggaran etik dan hukum yang melibatkan anggota DPR menurunkan citra lembaga ini di mata publik.
• Aspirasi yang tidak tersalurkan: Masyarakat sering merasa aspirasinya tidak didengar dan diperjuangkan oleh wakil mereka di DPR.
• Penggunaan hak-hak DPR: Penggunaan hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat dinilai sering tidak efektif dan cenderung politis.

Menghadapi berbagai tantangan dan kritik tersebut, DPR terus berupaya meningkatkan kinerjanya melalui berbagai program reformasi internal. Peningkatan kapasitas anggota, perbaikan sistem kerja, dan penguatan fungsi keahlian terus dilakukan untuk memperbaiki citra dan kinerja DPR.

Masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPR. Beberapa cara masyarakat dapat berpartisipasi antara lain:

• Mengikuti perkembangan kerja DPR melalui berbagai media
• Menyampaikan aspirasi dan masukan kepada anggota DPR
• Berpartisipasi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diselenggarakan DPR
• Mengawasi kinerja anggota DPR, terutama yang mewakili daerah pemilihan masing-masing
• Memberikan masukan terhadap RUU yang sedang dibahas DPR
• Melaporkan dugaan pelanggaran etik anggota DPR kepada Badan Kehormatan DPR
• Berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang berkualitas

Partisipasi aktif masyarakat akan mendorong DPR untuk bekerja lebih baik dalam menjalankan fungsinya. Hal ini pada akhirnya akan memperkuat demokrasi dan meningkatkan kualitas kebijakan publik di Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pemerintahan Indonesia melalui tiga fungsi utamanya yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi-fungsi ini menjadikan DPR sebagai lembaga penyeimbang kekuasaan eksekutif dan penyalur aspirasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan kritik, keberadaan DPR tetap krusial dalam menjaga prinsip checks and balances dan demokrasi di Indonesia. Peningkatan kinerja DPR dan partisipasi aktif masyarakat diperlukan untuk memastikan lembaga ini dapat menjalankan fungsinya dengan optimal demi kepentingan rakyat Indonesia.

Pemahaman yang baik tentang fungsi dan peran DPR akan membantu masyarakat untuk lebih kritis dan partisipatif dalam proses demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, cita-cita untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak pada kepentingan rakyat dapat terwujud melalui sinergi antara lembaga perwakilan rakyat dan masyarakat.