Sekjen PBB Minta Myanmar Berikan Kewarganegaraan bagi Rohingya

Liputan6.com, New York - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Gutteres menegaskan, sangat krusial bagi Myanmar untuk segera mengubah kebijakannya terhadap warga Rohingya. Pria asal Portugal itu melihat persoalan tersebut semakin pelik.

Menurut Gutteres, Myanmar harus segera memberikan kewarganegaraan atau memastikan status hukum warga Rohingya.

Kepastian hukum itu penting. Sebab, hanya dengan status yang jelas, etnis Rohingya bisa hidup normal, bergerak bebas, mendapat pekerjaan, dan memperoleh pendidikan.

"Sejarah diskriminasi panjang, keputusaasan, kemiskinan ekstrem terjadi di Rakhine. Kami meminta otoritas sipil dan militer Myanmar untuk mengakhir kekerasan ini," ucap Gutteres, seperti dikutip dari Associated Press, Rabu (6/9/2017).

"Kesedihan dan penderitaan warga Rohingya yang tidak terselesaikan sudah lama 'membusuk' dan ini jadi faktor tak terbantahkan dalam terciptanya destabilisasi regional," kata dia.

Ia juga mengutuk segala kekerasan yang diarahkan kepada etnis Rohingya. Krisis kemanusiaan tersebut telah berlangsung sejak 25 Agustus 2017.

"PBB secara konstan telah menerima laporan terjadinya tindak kekerasan, termasuk kekerasan diskriminatif yang dilakukan aparat keamanan Myanmar," sebut dia.

"Sekitar 125 ribu orang telah mencari perlindungan ke Bangladesh. Banyak yang kehilangan nyawa mereka karena melarikan diri dari tindak kekerasan," papar dia.

Saat ini, penghentian tindak kekerasan adalah harga mati. Sebab, jika perilaku kekerasan terhadap Rohingya masih berlangsung, maka radikalisasi akan tumbuh berkembang.

"Otoritas Myanmar harus melakukan aksi tegas demi mengakhiri kekerasan dan untuk memberikan keamanan dan bantuan kepada semua pihak membutuhkan," ucapnya.

Sekjen Minta Semua Pihak Tahan Diri

Sebelumnya, Guterres menyebut tindakan kekerasan terhadap kaum minoritas muslim Rohingya seharusnya tidak terjadi.

Oleh sebab itu, Guterres menyerukan semua pihak untuk menahan diri agar tidak terjadi krisis kemanusiaan besar di negara itu.

"Kami saat prihatin dengan laporan mengenai operasi keamanan yang dilakukan aparat keamanan Myanmar di Rakhine," ucap Guterres seperti dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (2/9/2017).

"Saya mendesak semua pihak untuk menahan diri dan tenang agar tidak terjadi krisis kemanusiaan," ucap dia.

Terkait penyediaan jaminan keamanan dan perizinan masuknya bantuan, seharusnya hal tersebut bisa dijamin negara.

Dewan Keamanan PBB telah melakukan pertemuan tertutup untuk membahas masalah Rohingya pada Rabu lalu. Namun, tidak ada pernyataan resmi yang dikeluarkan usai pertemuan.

Simak video berikut: