Kunjungi MUI, Wali Kota Hebron Bahas Rencana RI Bangun Rumah Sakit di Palestina

Liputan6.com, Jakarta - Wali Kota Hebron, Palestina Tayseer Abu Sneinah didampingi Dubes Palestina Zuhair Saleh Muhammad Al-Shun menyambangi Kantor MUI pagi ini. Kedatangan Wali Kota Tayseer disambut oleh Ketua MUI bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Muhyiddin Junaidi.

Junaidi mengatakan pihaknya dan Wali Kota Hebron membahas rencana pendirian rumah sakit milik Indonesia di Tepi Barat, Palestina.

"Iya, kita ingin mendirikan Rumah Sakit Indonesia di Tepi Barat. Karena kita sudah punya rumah sakit di Gaza, biar lebih adil agar Hamas dan Fatah bisa bersatu," kata Junaidi saat dikonfirmasi, Rabu (19/9/2018).

Setelah dari MUI, Wali kota Hebron juga akan berkunjung ke Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Tujuannya pun sama, yakni membahas pendirian rumah sakit.

"Sama saja pembicaraan soal rumah sakit," tandasnya.

Sebelumnya, Tayseer Abu Sneinah bertandang ke Makassar. Ia bersama Duta Besar Palestina untuk Indonesia Dr Zuhair Alshun dan diterima langsung Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto di Rujab Wali Kota, Senin 18 September.

Kunjungan tersebut dalam rangka menyampaikan ketertarikan Hebron membangun kerjasama pembangunan daerah dengan kota Makassar.

Reporter: Renald Ghiffari

Sumber: Merdeka.com

Saksikan juga video berikut ini:

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia mengungkap tengah mengembangkan proyek pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan untuk etnis Rohingya dan warga sipil terdampak konflik di Rakhine, Myanmar.

Proyek pembangunan itu merupakan sinergi antara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mewakili pemerintah, dengan koalisi 11 lembaga swadaya masyarakat dan organisasi asal Tanah Air yang tergabung dalam Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM).

Pendirian rumah sakit merupakan proyek yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia, bekerja sama dengam sejumlah organisasi asal Tanah Air.

"Pemerintah tengah mengembangkan proyek pembangunan rumah sakit Indonesia di Negara Bagian Rakhine. Pembangunan itu sudah mendapat izin dari pemerintah pusat Myanmar dan otoritas daerah di Rakhine," ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi di Kemlu RI, Kamis 31 Agustus 2017.

"Pada Oktober 2017, pembangunannya akan segera dimulai. Bekerja sama dengan mitra lokal dan perusahaan setempat," tambah Menlu Retno.

Menlu Retno melanjutkan, proyek pembangunan itu merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia untuk terus mendorong pembangunan konstruktif serta mengupayakan pemulihan masyarakat yang terdampak konflik bersenjata di Rakhine.

Sementara itu, proyek pembangunan fasilitas pendidikan digagas oleh aliansi LSM dan organisasi Tanah Air atas dukungan Kemlu. Hal itu diutarakan oleh ketua AKIM, Muhamad Ali Yusuf.

"Sejak 2017, AKIM yang didukung oleh pemerintah Indonesia telah membangun sejumlah fasilitas pendidikan dan mengirim tim untuk melatih tenaga pendidik di Rakhine," jelas Ali Yusuf yang juga merupakan ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) Nahdlatul Ulama di Kemlu RI.