Kembali Bersitegang dengan Rusia di Semenanjung Krimea, Ukraina Umumkan Darurat Militer

Liputan6.com, Kiev - Pemerintah Ukraina mengumumkan kondisi darurat militer di negara itu, menyusul penangkapan paksa tiga kapal angkatan lautnya --beserta 23 awak di dalamnya-- oleh militer Rusia pada Minggu 25 November 2018.

Seluruh anggota Parlemen Ukraina mendukung permintaan Presiden Petro Poroshenko untuk menyatakan darurat militer di wilayah yang sebagian besar berbatasan dengan Rusia, selama 30 hari mulai dari 28 November.

Dikutip dari BBC pada Selasa (27/11/2018), beberapa anggota parlemen menyatakan kekhawatiran Poroshenko dapat menangguhkan pemilihan presiden pada 31 Maret 2019, terkait isu keamanan di Semannjung krimea.

Bentrokan angkatan laut Ukraina dan Rusia terjadi di lepas pantai Krimea, yang dianeksasi oleh Rusia pada 2014.

Beberapa kapal penjaga pantai Rusia melepaskan tembakan sebelum pasukan khusus Negeri Beruang Merah menyerbu kapal-kapal Ukraina, yang menyebabkan sekitar enam awak terluka.

Ukraina mengatakan itu adalah "tindakan agresi" Rusia, namun Moskow mengatakan kapal-kapal itu secara ilegal memasuki perairan resmi negaranya.

Bentrokan angkatan laut ini adalah yang  pertama kalinya terjadi antara Rusia dan Ukraina setelah terlibat konflik terbuka dalam beberapa tahun terakhir, di mana merujuk pada perang melawan kelompok separatis yang didukung oleh Moskow.

Sejumlah negara Barat mengutuk tindakan Rusia.

Di New York, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bertemu untuk membahas krisis terkait, namun gagal  menyetujui agenda yang diusulkan Rusia di tengah perbedaan pendapat yang tajam antara Moskow dan Barat.

Simak video pilihan berikut:

Setelah perdebatan sengit di parlemen Ukraina, 276 anggota parlemen memberikan suara mendukung darurat militer, yang meliputi area:

• Lima wilayah yang berbatasan dengan wilayah Rusia
• Dua wilayah yang berbatasan dengan wilayah Transdnistria yang memisahkan Moldova
• Tiga wilayah di Laut Hitam atau pesisir pantai Azov

Sebanyak tiga puluh anggota parlemen memilih menentang langkah itu.

Darurat militer akan diberlakukan pada pukul 09.00 waktu setempat pada 28 November, dan akan berakhir pada 27 Desember.

Pemungutan suara pada Senin 26 November 2018 di parlemen terjadi setelah pidato emosional oleh Poroshenko, yang berjanji untuk tidak membatasi kebebasan dasar.

Namun Poroshenko menekankan bahwa dia membutuhkan kekuatan yang sangat besar jika terjadi invasi skala penuh oleh Rusia.

Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina pada awalnya merekomendasikan undang-undang darurat 60 hari. Tapi, Poroshenko mengatakan telah mengubah proposal tersebut karena dia tidak ingin darurat militer mempengaruhi pemilihan presiden.

Namun, kritikus menyatakan kekhawatiran bahwa Poroshenko, yang popularitasnya merosot dalam beberapa bulan terakhir, dapat menangguhkan pemilihan untuk tetap berkuasa.