Bersitegang dengan Wakilnya, PM Italia Putuskan Mundur dari Jabatan

Liputan6.com, Roma - Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte mengundurkan diri dari jabatannya. Langkah itu diambil setelah dirinya bersitegang dengan mitra koalisi yang juga wakilnya sekaligus Menteri Perdagangan, Matteo Salvini.

Menurut laporan BBC, Rabu (21/8/2019), PM Conte mengatakan Salvini "tidak bertanggung jawab" dalam menciptakan krisis politik baru bagi Italia untuk "kepentingan pribadi dan partai".

Sementara Salvini, pemimpin nationalist League party atau dikenal sebagai partai Liga nasionalis, telah mengajukan mosi tidak percaya terhadap PM Conte. Dia juga mengatakan bahwa dirinya tak bisa lagi bekerja dengan mitra koalisinya dari Five Star Movement.

Kedua partai anti-kemapanan itu sejatinya membentuk koalisi untuk memerintah 14 bulan lalu, Conte dari jalur independen terpilih sebagai perdana menteri. Keduanya terlibat konflik akibat Salvini yang hendak membawa jajarannya ke pemerintahan.

Berbicara kepada Senat pada hari Selasa, Conte mengatakan pemimpin Liga telah "mencari dalih untuk kembali ke pemilihan" sejak keberhasilan partainya dalam pemilihan Eropa pada bulan Mei.

Dalam pemilihan itu, League berada di puncak dengan 34% suara di Italia, sedangkan Five Star Movement mendapat sekitar 17%.

Conte memperingatkan bahwa Salvini telah merusak fungsi pemerintah.

"Tidak bertanggung jawab untuk memulai krisis pemerintah. Ini menunjukkan kepentingan pribadi dan partai," kata Conte.

Dia juga mengkritik Salvini karena "menggabungkan slogan-slogan politik dan simbol-simbol agama pada aksi unjuk rasa", menyebutnya "tidak masuk akal".

"Saya mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan bahwa saya akan mengajukan pengunduran diri saya sebagai kepala pemerintahan kepada presiden republik ini," tambahnya lagi.

Presiden Italia Sergio Mattarella menerima pengunduran diri PM Conte. Ia akan mulai berkonsultasi dengan para pemimpin partai pada hari Rabu.

Sementara ini Mattarella telah meminta Conte untuk menjabat sementara hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Jika tidak ada kemauan politik untuk membentuk pemerintahan baru, maka presiden akan membubarkan parlemen dan mengadakan pemilihan umum dini.