Ketika Pelantikan Jokowi Bawa Berkah Damai Hubungan Bilateral Australia - China

Liputan6.com, Jakarta - Pelantikan Presiden RI Joko Widodo membawa "berkah" tersendiri bagi hubungan Australia dan China, yang selama ini mengalami ketegangan. Di Jakarta, pemimpin kedua negara itu mencapai kesepahaman mengenai pentingnya menjaga hubungan mereka, ABC Indonesia melaporkan.

Sebelum sama-sama menghadiri pelantikan Jokowi pada hari Minggu 20 Oktober 2019 siang, PM Australia Scott Morrison dan Wakil Presiden China Wang Qishan menggelar pertemuan bilateral yang dijadwalkan berlangsung sekitar 30 menit.

Tapi pertemuan kedua pemimpin ini, menurut laporan kantor berita Australia AAP, justru berjalan hingga hampir satu jam. PM Morrison menyebut pertemuan itu konstruktif dan positif dengan topik yang beragam.

"Pembicaraan kami berlangsung dalam semangat kemitraan, dilatari oleh penilaian mengenai hubungan kami selama ini," jelasnya seperti dikutip dari ABC Indonesia, Senin (21/10/2019).

"Saya senang dengan pembicaraan kami yang saya pikir melahirkan pemahaman jelas mengenai posisi Australia, komitmen kami terhadap hubungan ini," tambahnya.

"Saya kira China juga memahami dan menghargai hal ini," ujar PM Morrison.

Wapres China Wang Qishan dalam kesempatan itu menyatakan, Presiden Xi Jinping telah menyetujui pertemuan tersebut, namun menekankan bahwa pihak Australia-lah yang mengajukan permintaan bagi digelarnya pertemuan di Jakarta.

"Saya pikir pesan bersama yang kami kirim ke media dan publik yaitu kedua pihak sangat mementingkan hubungan ini," kata Wapres Wang.

Sebagai catatan, PM Morrison merupakan satu-satunya perdana menteri Australia yang sejauh ini belum pernah diundang ke China, meskipun sejumlah menterinya telah berkunjung ke sana.

China menyesalkan PM Morrison setelah pidatonya di Chicago, AS, yang menyerukan agar negara itu kini diperlakukan sebagai negara maju, bukan lagi negara berkembang.

Dubes China untuk Australia menyatakan negaranya belum mencapai tahap itu.

Mendagri Peter Dutton bahkan menuduh China telah melakukan serangan siber, melakukan campur tangan, dan pencurian kekayaan intelektual di Australia.

Sejumlah pengamat memperingatkan Australia akan menjadi korban pertama jika China dan Amerika Serikat terlibat perang militer.

PM Morrison menambahkan, Australia bangga dengan tradisi demokrasi liberal ala Barat, begitu pula dengan perekonomian terbuka dan keterlibatannya dengan negara-negara lain.

Semua itu, katanya, membuat Australia memandang dunia terutama dari perspektifnya sendiri.

Namun dia menekankan bahwa Australia tidak akan pernah terjebak dalam penilaian yang hanya melihat hubungan dengan negara lain dari dua sisi saja, apakah "pro-Amerika Serikat atau pro-China".

Menurut PM Morrison, pembicaraannya dengan Wapres Wang telah menyelaraskan berbagai kesalahpahaman kedua belah pihak dengan mengedepankan aspek positif dari hubungan kedua negara.

Simak video pilihan berikut:

Scott Morrison merupakan perdana menteri Australia keempat yang menghadiri pelantikan Presiden RI, melanjutkan tradisi yang dimulai John Howard pada 2004 ketika hubungan kedua negara mengalami tekanan karena Australia mendukung kemerdekaan Timor Timur.

Dalam pertemuannya dengan Presiden Jokowi sebelum pelantikan, PM Morrison menyampaikan perkembangan upaya ratifikasi perjanjian perdagangan bebas kedua negara yang dikenal dengan IA-CEPA.

Menurut PM Morrison, dari sisi Australia upaya tersebut berada dalam jalur dan mulai hari Senin (21/10/2019) akan dibahas di Parlemen.

Catatan ABC menunjukkan oposisi Partai Buruh telah menyatakan persetujuannya terhadap IA-CEPA.

Pemimpin oposisi Anthony Albanese menyatakan partainya memiliki hubungan erat dengan Indonesia sudah sejak dahulu dan pihaknya tidak ingin mengabaikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi keempat di masa depan.

"Semua itu berarti lapangan kerja bagi perusahaan infrastruktur Australia, baja Australia, insinyur Australia, arsitek Australia...," katanya di Sydney.

Menurut PM Morrison, Presiden Jokowi telah menyampaikan bahwa pihak Indonesia juga akan meratifikasi IA-CEPA.

Namun sejauh ini belum ada kejelasan kapan pihak Parlemen Indonesia, DPR RI, akan membahas perjanjian perdagangan bebas dengan Australia tersebut.