Perang Suriah di Idlib Kian Ofensif, Lebih dari 235 Ribu Warga Terpaksa Melarikan Diri

Liputan6.com, Idlib - PBB melaporkan bahwa ada lebih dari 235.000 orang yang melarikan diri dari Provinsi Idlib, yang kini dikuasai oleh kelompok militan yang memberontak pemerintah Suriah. 

Dikutip dari BBC, Sabtu (28/12/2019), pasukan pemerintah meningkatkan tindakan ofensif mereka sejak 12 hingga 25 Desember. Pertempuran pun menjadi semakin intensif. 

Provinsi Idlib, barat laut Suriah merupakan wilayah utama terakhir yang berada di bawah kekuasaan pemberontak penentang Presiden Bashar al-Assad. 

Pemerintah Suriah yang mendapat dukungan dari Rusia terus membombardir Idlib sejak akhir November. 

Dari laporan badan kemanusiaan PBB, peningkatan serangan udara dan pertempuran darat sudah terjadi sejak pertengahan Desember. Hal itu lah yang mempercepat perpindaha warga sipil dari daerah tersebut. 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Puluhan ribu keluarga, termasuk mereka yang sudah terlantar beberapa kali selama perang saudara, telah pergi menuju ke utara dengan truk dan mobil pribadi.

Serangan pemerintah tersebut telah membuat kota Maarat al-Numan dan wilayah terdekat di Idlib selatan menjadi "hampir kosong."

Sebagian besar warga sipil yang mengungsi, pindah ke kota-kota dan kamp-kamp pengungsi di daerah utara Idlib dan provinsi Aleppo yang jaraknya berdekatan.

"Banyak yang melarikan diri dan sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan, terutama tempat tinggal, makanan, kesehatan, bantuan non-makanan dan bantuan untuk musim dingin," lapor PBB.

Tetapi proses eksodus juga terhambat oleh kelangkaan bahan bakar dan fakta bahwa beberapa pengemudi tidak mau mengambil risiko dibom ketika mereka mengemudi.

Ribuan keluarga lainnya  "takut bergerak, takut risiko serangan udara dan penembakan di sepanjang rute", kata PBB.

Gencatan senjata yang dinegosiasikan oleh Rusia, yang kampanye militernya untuk mendukung Assad telah mengubah gelombang perang saudara menjadi kemenangannya. Sedangkan Turki, yang mendukung oposisi, menghentikan serangan pemerintah terhadap Idlib pada bulan Agustus.

Tetapi pertempuran terus berlanjut secara sporadis ketika Presiden Assad berusaha untuk merebut kembali kendali atas Suriah dari para pejuang pemberontak serta kelompok militan. 

Pada bulan September, Kantor PBB untuk Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR) mengatakan telah memverifikasi lebih dari 1.000 korban sipil di Suriah barat laut sejak April sebagai akibat dari permusuhan antara pasukan pro-pemerintah dan pasukan oposisi.

Pada hari Kamis, 26 Desember 2019, Presiden AS Donald Trump mendesak Rusia, Suriah dan Iran untuk menghentikan kekerasan di Idlib.