Aung San Suu Kyi Minta Rakyat Myanmar Tolak Kudeta Militer

Aung San Suu Kyi mengeluarkan pernyataan usai dirinya ditahan oleh militer Myanmar.

oleh Teddy Tri Setio Berty diperbarui 01 Feb 2021, 14:24 WIB
Diterbitkan 01 Feb 2021, 14:00 WIB
20160914-Kunjungi AS, Suu Kyi Temui Obama di Gedung Putih-Washington
Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden AS, Barack Obama di Gedung Putih, Rabu (14/9). Suu Kyi bertemu Obama dalam kunjungan pertamanya ke AS sejak partainya memenangi pemilu tahun lalu. (Jim Watson/AFP)

Liputan6.com, Yangon - Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Myanmar pada Senin (1/2/2021), mengatakan pemimpinnya, Aung San Suu Kyi, meminta rakyat untuk tidak menerima kudeta oleh militer.

Tak hanya itu, Aung San Suu Kyi juga mendesak mereka untuk melakukan protes, demikian dikutip dari laman Channel News Asia, Senin (1/2/2021).

"Tindakan militer Myanmar adalah tindakan untuk mengembalikan negara di bawah kediktatoran," kata NLD dalam sebuah pernyataan yang memuat nama pemimpin Aung San Suu Kyi.

"Saya mendesak orang-orang untuk tidak menerima ini, untuk menanggapi dan dengan sepenuh hati untuk memprotes kudeta oleh militer."

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

Simak video pilihan di bawah ini:


Internet Putus

Militer Myanmar ditugaskan di negara bagian Rakhine untuk menumpas pemberontak Tentara Arakan (AFP)
Militer Myanmar ditugaskan di negara bagian Rakhine untuk menumpas pemberontak Tentara Arakan (AFP)

Pekan lalu, aroma kudeta di Myanmar sudah tercium oleh para diplomat negara barat, serta PBB. Mereka telah meminta agar militer menghormati hasil demokrasi. 

Menurut laporan AP News, Aung San Suu Kyi sekarang berstatus tahanan rumah. Jaringan internet dan telepon di ibu kota Naypyitaw sudah putus. 

Saluran TV Myanmar Visual Television dan Myanmar Visual Radio tidak menyiarkan acara reguler mereka Senin pagi ini.

Tak terima kalah, militer menuduh ada kecurangan, meski tak bisa memberikan bukti. Komisi pemilihan di Myanmar lantas menolak tuduhan militer.

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya