Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

PBB Ajak Rakyat Myanmar Kumpulkan Bukti Kejahatan Militer

PBB mulai mengumpulkan bukti kejahatan militer Myanmar. Rakyat diajak ikut berperan.

oleh Tommy K. Rony diperbarui 18 Mar 2021, 16:52 WIB

Diterbitkan 18 Mar 2021, 16:52 WIB

Menengok Polisi Myanmar yang Melarikan Diri ke India

Polisi Myanmar yang membelot tampak memakai topi dan penutup wajah ketika difoto di lokasi yang dirahasiakan di negara bagian Mizoram, timur laut India (15/3/2021). (AFP/Sajjad Hussain)

Liputan6.com, Yangon - Tim investigator PBB mengajak masyarakat Myanmar untuk mengumpulkan dan menyimpan bukti-bukti kejahatan dari militer Myanmar. Sejak kudeta 1 Februari, bentrokan terjadi di Myanmar belum kunjung reda dan korban jiwa terus berjatuhan.

Saat ini, Myanmar dipimpin oleh State Administration Council (SAC) yang diketuai oleh Jenderal Min Aung Hlaing dan perwira militer lain.

"Orang-orang yang paling bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan internasional yang paling serius adalah yang berada di puncak pimpinan tinggi," ujar ketua tim PBB, Nicholas Koumjian, seperti dilaporkan ABC, Kamis (18/3/2021).

"Untuk membuktikan pertanggungjawaban mereka, dibutuhkan bukti-bukti laporan yang diterima, perintah-perintah yang dibeirkan, dan bagaimana kebijakan-kebijakan diambil," lanjut Koumjian.

Grup aktivis Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) menyebut otoritas keamanan Myanmar telah membunuh lebih dari 180 orang. Sementara, data Myanmar Spring Revolution menyebut korban tewas sudah mencapai 259 orang.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Kirim Informasi Lewat Aplikasi

Lautan Manusia di Yangon Protes Kudeta Myanmar

Seorang pengunjuk rasa memegang poster dengan gambar pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi (kanan) yang ditahan dan presiden Win Myint saat demonstrasi menentang kudeta militer di Yangon, Myanmar pada Sabtu (6/2/2021). Ribuan orang turun ke jalan-jalan untuk melawan kudeta. (YE AUNG THU / AFP)

Investigasi PBB mencari bukti penggunaan lethal force, penangkapan di luar hukum, penyiksaan, dan penahanan tanpa memberi tahu pihak keluarga keberadaannya, yang merupakan termasuk penghilangan paksa.

Pihak-pihak yang memiliki informasi diajak mengirimkannya ke PBB melalui Signal atau Protonmail.

Nicholas Koumjian memiliki pengalaman dalam kasus hukum mantan Presiden Liberia, Charles Taylor, mantan Presiden Kamboja, Khieu Samphan, dan penasihat ideologi Khmer Rouge, Nuon Chea.

PBB telah berulang kali mengecam kekerasan di Myanmar. Pelapor Khusus PBB Thomas Andrews menyebut junta militer Myanmar pantas untuk dipenjara.