Liputan6.com, Naypyidaw - Aung San Suu Kyi telah lengser akibat kudeta Myanmar pada Senin (1/2/2021). Tokoh di balik kudeta bukanlah sosok misterius, melainkan pemimpin militer Jenderal Min Aung Hlaing.
Jenderal Min kini menjadi pemimpin de facto Myanmar, sementara jabatan presiden dipegang U Myint Swe yang menyetujui deklarasi pemerintahan darurat di TV militer.
Advertisement
Baca Juga
Aroma kudeta Myanmar telah muncul pekan lalu ketika Jenderal Min terang-terangan menyinggung soal potensi pencabutan konstitusi 2008.
"Selama era Dewan Revolusi, konstitusi 1947 dicabut. Ketika Dewan Pemulihan Hukum dan Ketertiban Negara, konstitusi 1974 dicabut," ujar Jenderal Min seperti dilansir Myanmar Now, Senin (1/2/2021).
Ketika dua konstitusi itu dicabut, Myanmar jatuh ke tangan junta militer. Ucapan Jenderal Min lantas memicu kekhawatiran militer akan merebut kekuasaan setelah kalah pemilihan umum 2020.
Namun, juru bicara militer Myanmar sempat membantah bahwa militer akan merebut kekuasaan. Ucapan Jendera Min disebut dipelintir media.
"Organisasi-organisasi lain dan media salah menafsirkan pidato komandan tertinggi dan mem-framing dari sudut pandang mereka," ujar pihak militer seperti dilansir VOA News.
Janji Militer
Selain berjanji akan mengikuti hukum untuk melindungi konstitusi, militer juga sempat berkata tidak bisa mengambil alih kekuasaan lagi.
"Kita tak bisa. Militer akan bertindak selaras dengan semua hukum, termasuk konsitusi," ujar Brigjen Zaw Min Tun, dilaporkan Myanmar Now.
Kenyataannya, militer melakukan kudeta dengan menangkap Kanselir Negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint.
Berdasarkan konstitusi 2008, militer boleh berkuasa di saat darurat, namun hanya dalam waktu tertentu. Selain itu, presiden harus mendeklarasi hal tersebut.
Dalam kudeta 2021 ini, militer Myanmar berjanji hanya akan berkuasa selama setahun.
Advertisement
Kudeta Myanmar
Menurut laporan AFP, Presiden Win dan Suu Kyi ditahan di ibu kota Naypyidaw. Jaringan komunikasi di kota itu sedang terganggu.
Rezim Suu Kyi sedang berseteru dengan militer yang tidak terima hasil pemilihan November 2020.
Militer yang kalah pemilu menuding ada kecurangan yang terjadi. Namun, ucapan mereka tidak didukung bukti sehingga ditolak komisi pemilihan.
Jubir partai pemerintah menilai militer sedang melakukan kudeta.
Terakhir kali militer Myanmar melakukan kudeta adalah pada 1988 dalam gerakan 8888. Saat itu, Myanmar mengalami krisis ekonomi dan aparat bertingkah represif.
Pada saat itu, Aung San Suu Kyi tampil sebagai sosok pro-rakyat. Suu Kyi akhirnya berhasil berkuasa pada 2016 sebagai kanselir Myanmar.